Sabtu, 22 Feb 2020
radarkediri
icon featured
Politik

Minta Semua Desa Mendapat Mobil Siaga

AKD Tuntut Pengembalian Kewenangan

16 Januari 2020, 21: 58: 16 WIB | editor : Adi Nugroho

akd

DIALOG: Anggota Komisi I DPRD Nganjuk Suprapto menyampaikan pendapat dalam hearing bersama AKD, kemarin. (Rekian - radarkediri.id)

Share this          

NGANJUK, JP Radar Nganjuk - Puluhan kepala desa (kades) yang tergabung dalam asosiasi  kepala desa (AKD) mengikuti rapat dengar pendapat di gedung DPRD Nganjuk, kemarin. Dalam diskusi dengan wakil rakyat itu, mereka mempertanyakan pemenuhan mobil siaga bagi ratusan desa di Nganjuk.

          Ketua AKD Nganjuk Dedy Nawakan mengatakan, mobil siaga sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa. Tetapi, sampai saat ini belum semua desa mendapatkannya. “Mobil sangat dibutuhkan untuk pelayanan masyarakat,” ujar Dedy seusai hearing dengan Komisi I DPRD Nganjuk, kemarin.

          Karenanya, dalam pertemuan kemarin Dedy mendesak agar semua desa bisa segera mendapatkan mobil siaga desa. “Sangat penting,” tegas pria yang menjabat sebagai Kades Gejagan, Loceret ini.           

          Untuk diketahui, selain meminta pemenuhan mobil siaga desa, ada beberapa hal yang dibahas dalam hearing kemarin. Dalam pertemuan yang juga dihadiri Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono itu, AKD juga meminta agar kewenangan hak asal-usul desa dikembalikan.    

          Agar kewenangan desa bisa dikembalikan, menurut Dedy, harus ada perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Desa dan Pengisian, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa. “Harapannya desa bisa mengambil kebijakan dan punya kewenangan penuh. Camat rekomendasi, bukan penentu kebijakannya,” lanjut Dedy.

          Selebihnya, AKD juga membahas masalah dana desa (DD). Dia kembali mempermasalahkan pencairan DD yang mepet di akhir tahun. Sehingga, pembangunan sering terlambat.

          Disinggung tentang keterlambatan desa membuat laporan, menurut Dedy dibutuhkan pendamping desa agar hal serupa tak terulang. “Pendamping desa untuk mencegah agar tak terjadi masalah. Mendampingi desa yang berpotensi bermasalah hukum,” terangnya. 

          Terkait permintaan para kepala desa itu, Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono menuturkan, pihaknya berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk mobil siaga sebanyak 264 desa. “Tahun ini setidaknya ada 80 kendaraan (mobil siaga desa, Red) yang akan dianggarkan,” bebernya sembari menyebut ada tambahan dana Rp 10 miliar untuk pengadaan mobil siaga desa.

          Jika tahun lalu hanya 30 unit, tahun ini sudah disiapkan 80 unit mobil. Selebihnya, DPRD akan menganggarkan pengadaan mobil siaga secara bertahap. Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. “Kita hitung satu unit nilainya Rp 300 juta,” terang politisi PDI Perjuangan ini sembari menyebut hingga akhir tahun ini sudah terealisasi total 150 unit mobil siaga desa.

          Ketua Komisi I DPRD Nganjuk Mashudi menambahkan, keinginan AKD agar kewenangan desa bisa dikembalikan juga akan diprioritaskan oleh dewa. “Masuk prolegda yang diprioritaskan. Nanti akan dibentuk pansus yang diwakili oleh setiap fraksi,” tandas politisi asal Prambon ini. (rq/ut)

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia