Kamis, 23 Jan 2020
radarkediri
icon featured
Politik

Tim Jaring PAD Kediri Terus Sisir Tempat Usaha dan Hiburan

12 Januari 2020, 21: 42: 46 WIB | editor : Adi Nugroho

panti pijat kediri

ADA IZIN TIDAK?: Satpol PP saat mengecek tempat hiburan dan panti pijat di Kediri. (Iqbal Syahroni - radarkediri)

Share this          

KOTA, JP Radar Kediri – Usia Tim Jaring Pendapatan Asli Daerah (JPAD) memang baru berumur dua mingguan. Namun, upaya mereka menggeber penerimaan dari pajak dan retribusi langsung meninggi. Sejak dibentuk awal tahun ini tim yang berisi satpol PP dan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) terus mendatangi berbagai tempat usaha. Termasuk rumah kos dan tempat hiburan.

Mereka memeriksa kelengkapan perizinan tempat-tempat usaha tersebut. Hasilnya, beberapa lokasi diketahui belum memiliki izin dan surat pajak daerah.

“Ada dua lagi yang terjaring oleh anggota. Tidak memiliki izin dan surat pajak daerah,” terang Kabid Trantibum Satpol PP Kota Kediri Nur Khamid.

Dua panti pijat tersebut berlokasi di Kelurahan Mrican dan di Kelurahan Bujel. Dari keduanya tidak ditemukan perizinan. Juga belum membayarkan pajak daerah. Petugas pun memberi imbauan dan surat peringatan kepada para pengelola.

Ia menjelaskan bahwa sebenarnya juga tidak hanya panti pijat saja yang terus dilakukan pemeriksaan. Di tempat usaha lain yang berada di Kota Kediri tim JPAD juga beraksi. Namun, saat ini masih difokuskan ke pemeriksaan ke tempat hiburan dan panti pijat. Bahkan, beberapa waktu lalu petugas melakukan penutupan paksa terhadap salah satu panti pijat yang tidak berizin di Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren. Menindaklanjuti fakta itu, petugas terus melakukan pemeriksaan ke tempat serupa yang juga memiliki indikasi tidak melakukan pembayaran pajak maupun izin usaha.

Nur Khamid menambahkan bahwa pemeriksaan usaha jasa pijat ini akan terus dilakukan secara bertahap. Dengan tujuan untuk memaksimalkan PAD Kota Kediri. “Tim Jaring PAD terus melakukan pemeriksaan ke tempat-tempat usaha di Kota Kediri,” imbuhnya.

Selain melakukan penindakan terhadap tempat usaha yang tidak memiliki izin, petugas penegak perda itu juga terlihat mencopoti banner dan spanduk yang juga tidak memiliki stiker pelunasan pajak. Karena hal tersebut juga termasuk tugas tim J-PAD Kota Kediri.

Pelanggaran seperti memasang iklan yang melebihi dari waktu yang didaftarkan pajaknya dilakukan penindakan secara terarah. Selain banner dan spanduk yang tidak memiliki stiker pelunasan pajak, juga masih terlihat spanduk dan banner yang terletak di tempat yang salah. Atau yang masih dipaku dan dipasangi kawat ke pohon.

“Semuanya yang melanggar aturan pemasangan juga akan kami copoti,” terang Nur Khamid.

Ia menambahkan bahwa dengan dibentuknya tim gabungan J-PAD ini untuk mempercepat koordinasi bila ditemukan pelanggaran dalam pembayaran pajak daerah. Baik yang belum memiliki atau memang belum membayar. Karena di tahun sebelumnya penerimaan dari sektor pajak masih belum maksimal.

“Pembentukan tim tidak sekadar dibentuk saja. Jalin kerja sama di bawah payung hukum sehingga pelaksaan Jaring PAD juga berjalan dengan baik. Serta lebih cepat dan tepat sasaran,” pungkasnya.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia