Kamis, 23 Jan 2020
radarkediri
icon featured
Kolom
MOUNA SRI WAHYUNI

Kemiskinan dan Wisata Bumi Panji

04 Januari 2020, 18: 04: 09 WIB | editor : Adi Nugroho

Mouna Sri Wahyuni

Oleh : Mouna Sri Wahyuni

Share this          

Siapa yang tidak tahu objek Wisata Gunung Kelud yang ada di Bumi Panji ini? Ya wisata yang begitu memukau, namun di balik itu ada angka kemiskinan yang masih belum menyentuh satu digit. Kondisi ini cukup menggugah Pemerintah Kabupaten Kediri untuk terus berupaya menekannya.

Tentu saja masalah kemiskinan sampai saat ini masih saja menjadi permasalahan yang seakan tiada hentinya. Sementara mengentaskan kemiskinan dari segala bentuknya ini merupakan target pertama pada tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur mencatat angka kemiskinan Kabupaten Kediri tahun ini sebesar 10,42 persen. Lebih rendah jika dibandingkan dengan angka kemiskinan pada 2018. Yaitu sebesar 11,31 persen. Penurunan yang belum begitu signifikan.

Mencermati faktor-faktor penyebab kemiskinan adalah sesuatu yang kompleks. Mulai dari faktor sumberdaya manusianya, kondisi alam, geografis, kondisi sosial budaya, sampai kepada sistem ekonomi dan politik yang menyebabkan ketimpangan atau tidak meratanya distribusi pendapatan. Seringkali faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan tumpang tindih satu sama lain. Faktor rendahnya mutu sumberdaya manusia, kondisi alam dan geografis, serta kondisi sosial-budaya berkaitan dengan tingkat keterbelakangan (underdevelopment) suatu masyarakat yang pada dasarnya dapat diperbaiki. Namun ada pula faktor kondisi alam dan geografis yang tidak dapat lagi tertanggulangi sehingga menyebabkan kemiskinan absolut yang sifatnya permanen.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 177,20 ribu orang  tahun 2018, menjadi 163,95 ribu orang pada 2019. Penurunan yang belum drastis memang, untuk itu masih sangat diperlukan aksi-aksi lain yang lebih efektif dalam rangka menekan angka kemiskinan di Kabupaten Kediri.

Di sisi lain, berbicara masalah kemiskinan ternyata tidak hanya menyoal jumlah dan persentase. Kita perlu mengetahui bagaimana dimensi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan tersebut. Selain itu tentu saja bagaimana tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat yang terjadi.

Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran peduduk dari garis kemiskinan. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Di Kabupaten Kediri Indeks  kedalaman kemiskinan/P1  sebesar 1,24 pada tahun 2019. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan/P2 sebesar  0,22 pada tahun 2019.

Melihat indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan ini, tentunya harus ada upaya pengentasan kemiskinan yang tidak hanya diarahkan dengan pola bantuan langsung, baik tunai maupun non-tunai. Karena sering kali muncul implikasi baru. Pada satu sisi bantuan tersebut memang dapat efektif mencapai sasaran, pada sisi lain input eksternal tanpa adanya perkuatan sosial (social strengthening) sering menimbulkan ketergantungan atau bahkan dapat  mematikan kreasi dan inovasi masyarakat yang menerima bantuan.

Persoalan lain ditemui dalam penentuan target kelompok. Banyak kontroversi dalam berkaitan dengan pemilihan kelompok sasaran tersebut. Sebagian mengatakan bahwa proyek kemiskinan harus diperuntukkan bagi kaum miskin sendiri. Tapi di sisi lain banyak program pengentasan kemiskinan yang gagal karena tidak mendapatkan dukungan dari komponen masyarakat lainnya.

Penanganan Kemiskinan untuk mendorong perekonomian rakyat, sangat di sarankan agar paket-paket deregulasi dapat secara langsung membantu atau mendorong tumbuhnya perekonomian rakyat. Sekaligus untuk mengatasi kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan golongan ekonomi lemah.

Melibatkan rakyat miskin dalam berbagai kegiatan integratif dengan bisnis pariwisata adalah salah satu cara mengentaskan kemiskinan. Yaitu dengan menggali dan mengembangkan  kekayaan sumber daya alam dan budaya yang dieksploitasi sebagai obyek dan daya tarik wisata berbasis pada pengembangan kawasan secara terpadu. Sehingga dapat megeksplorasi dan menumbuhkannya sebagai sumber pendapatan masyarakat.

Pengembangan kawasan wisata alam dan agro mampu memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah. Membuka peluang usaha dan kesempatan kerja. Serta sekaligus berfungsi menjaga dan melestarikan kekayaaan alam dan hayati.

Multiefek dari perkembangan pariwisata ini sangat dapat menurunkan angka kemiskinan. Sehingga masyarakat tidak hanya menunggu bantuan yang diluncurkan oleh pemerintah, namun berupaya secara mandiri untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui ekonomi kreatif yang diciptakan dari sektor pariwisata yang ada di daerahnya.

Hal lain yang menarik adalah,  rencana akan dibangunnya bandar udara dengan standar internasional, seharusnya dimanfaatkan dengan baik. Masyarakat akan mendapatkan banyak manfaat dari pembangunan bandara tersebut. Dengan sendirinya sektor pariwisata akan bisa lebih berperan meninggikan perekonomian rakyat dan tentunya secara positif akan menerjunkan angka kemiskinan Kabupaten Kediri.

Karena masalah kemiskinan ini melibatkan banyak hal, sebaiknya dapat memahami data secara utuh agar menghasilkan interpretasi yang akurat. Sehingga solusi atas permasalahan yang didapatkan bisa efektif. Jadi agar persoalan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kediri dapat segera dituntaskan. Jadi tidak hanya pemerintah daerah, namun semua pihak selalu bergandeng tangan untuk mengakhiri kemiskinan melalui pariwisata di bumi panji ini. (penulis adalah Kasi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Kediri)

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia