Sabtu, 22 Feb 2020
radarkediri
icon featured
Kolom
REKIAN

Menatap 2020

29 Desember 2019, 15: 44: 40 WIB | editor : Adi Nugroho

Rekian

Rekian (radarkediri)

Share this          

Menutup tahun 2019, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat begitu bersemangat menggaungkan proyeksi pembangunan di Kota Angin. Semangat itu dilandasi dari berbagai kegiatan yang ia hadiri, seperti Sambang Desa atau pertemuan-pertemuan dengan warganya.

          Dengan nada penuh semangat, di salah satu acara stasiun televisi swasta dia mengatakan akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat Nganjuk. Tidak hanya itu, pintu investor terbuka lebar. Fasilitas yang diberikan adalah mempermudah urusan izin. Jika sebelumnya butuh waktu betahun-tahun kali ini diberi kemudahan hanya dalam waktu beberapa bulan saja, bila perlu hitungan minggu.

          Keinginan mengejar ketertinggalan Nganjuk dengan kota-kota lain di Provinsi Jawa Timur harus mengubah paradigma menjadikan Nganjuk sebagai Kota Industri. Promosi ke pusat juga digencarkan untuk mendorong percepatan pembangunan industri tersebut. Gelontoran anggaran dari pemerintah pusat pun cukup fantastis angkanya mencapai belasan triulun.

          Ada banyak proyek strategis nasional yang digaungkan, tidak hanya Bendungan Semantok tapi juga ada pembangunan areal Selingkar Wilis bagian selatan Nganjuk. Lalu diikuti proyek bendungan Margopatut hingga tol Nganjuk-Kediri. Semua rencana pembangunan itu akan dikerjakan tahun 2020 nanti dengan harapan bisa mengejar ketertinggalan serta menyulap daerah ini menjadi Kawasan Industri Nganjuk atau disingkat KING.

          Karena itu, tidak perlu heran jika saat ini adanya banyak pabrik yang bercokol di dekat jalan mulai dari jalan nasional, jalan provinsi hingga jalan kabupaten. Kehadiran pabrik-pabrik itu untuk menunjang program pemkab yang dianggap mumpuni sebagai Kota Industri.  Perusahaan besar yang datang ke Nganjuk bukan tanpa dasar. Yang paling pokok adalah upah minimum kabupaten (UMK) hanya Rp 1,95 juta. Angka ini relatif lebih kecil dibanding kota-kota besar lain yang lebih dulu menjadi Kota Industri. Seperti Surabaya, Gresik, Pasuruan, Sidoarjo dan Mojokerto yang UMK-nya sudah di atas angka Rp 4 juta. 

          Ongkos itu menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk hijrah dari kota-kota besar ke Nganjuk dengan fasilitas yang istimewa. Selain tol ditambah dengan Bandara Kediri yang lokasinya tidak jauh dari Nganjuk. Penunjang-penunjang itulah yang kini digenjot oleh pemkab agar bisa terealisasi sehingga lima tahun ke depan wajah Nganjuk akan mengelami perubahan yang dahsyat. Harapan untuk mensejahterakan warga ini patut diapresasi bahwa ekonomi masyarakat harus tumbuh dan kehidupan harus menjadi lebih baik adalah impian semua orang.

          Tantangannya kemudian adalah sumber daya manusia (SDM) dan berkurangnya pendapatan dari sektor pertanian.  Data Badan Pusat Statistik (BPS) Nganjuk menyebutkan pada tahun 2018 ini lahan pertanian di Nganjuk sudah berkurang 25 hektare dari tahun sebelumnya karena ada peralihan lahan pertanian ke lahan bukan pertanian. Pada tahun 2018 lalu, lahan pertanian sawah di Nganjuk luasnya mencapai 42.893 hektare. Angka itu diprediksi akan semakin turun dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

          Semakin berkurangnya luas lahan pertanian, menjadi ancaman bagi pemasukan sektor pertanian yang selama ini memiliki konstribusi besar bagi perekonmian. Tercermin dari produksi domestik regional bruto (PDRB), bahwa pertanian menjadi penyumbang ke dua setelah sektor perdagangan. Dengan kata lain, lahan pertanian adalah lapangan pekerjaan yang dimiliki warga Nganjuk sejak turun temurun dari nenek moyang dulu. Jika lahan mereka hilang maka lapangan pekerjaan juga berkurang. Ini ancaman.

          Karena itu, menciptakan lapangan pekerjaan dari sektor pertanian selayaknya dikaji untuk menyelesaikan pengangguran terbuka. Kemudian yang kedua adalah masalah SDM, seperti diketahui bekerja di perusahaan saat ini bukan didasari dari kemampuan di bidang tertentu. Syarat utama yang dinilai adalah tamatan pendidikan. Lulusan tingkatan sekolah akan menentukan berapa imbalan atau gaji yang nantinya akan dia terima.

          Bila pekerjaan ditentukan dari pendidikan maka pada tahun 2018 lalu, data BPS menunjukan adanya penurunan pada angka partisipasi sekolah pada usia SD yakni 7 sampai 12 tahun. Dari 2017 ada 100 persen menjadi 99,72 persen. Sedangkan untuk partisipasi di tingkat SMP dan SMA, meski mengalami kenaikan, angka partisipasi sekolahnya belum ada yang mencapai 100 persen. Untuk SMP mencapai 99,56 dan SMA hanya ada 80,18 persen. Sementara rata-rata lama sekolah di Nganjuk pada tahun 2018 hanya 7,6 tahun. Angka itu masih berada di bawah standar Kemendikbud yang mematok rata-rata 7,9 tahun.

          Karena tingkat pendidikan ini menjadi penting untuk bekerja di perusahaan, maka sebaiknya perlu ditinjau lagi. Jangan sampai nantinya warga Nganjuk hanya jadi penonton di daerahnya sendiri. Sedangkan pekerja yang direkrut berasal dari luar daerah. Untuk mengetahui jumlah itu bisa dimulai dari cek tenaga kerja di perusahaan yang kini sudah beroperasi di Nganjuk. Dari sana akan diketahui berapa persentasenya. Semoga saja apa yang diharapkan bisa terkabul. Selamat tahun baru 2020. (Penulis wartawan Jawa Pos Radar Nganjuk)   

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia