Kamis, 23 Jan 2020
radarkediri
icon featured
Politik
REZA AHMAD ZAHID

Bincang Khilafah dengan Gus Reza

Dipelajari Hanya untuk Pengetahuan

09 Desember 2019, 17: 19: 21 WIB | editor : Adi Nugroho

gus reza

REZA AHMAD ZAHID (Anwar Basalamah - radarkediri.id)

Share this          

Soal khilafah sempat jadi perbincangan publik setelah di soal ujian madrasah aliyah memuatnya. Bagaimana sebenarnya perspektif soal khilafah? Berikut wawancara Jawa Pos Radar Kediri dengan Reza Ahmad Zahid alias Gus Reza, pengasuh Ponpes Al Mahrusiyah Lirboyo.

Bagaimana sebenarnya tinjauan sejarah khilafah di zaman Nabi Muhammad SAW dan sahabat?

Kita tidak bisa pungkiri khilafah ada di zaman nabi (Muhammad). Dan beliau sendiri menjadi khalifah (pemimpin). Kemudian setelah wafat, dilanjutkan para sahabat. Mulai dari khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. Itu berlanjut pada khilafah-khilafah berikutnya. Ada khilafah Umayyah, Umawiyah, Fatimiyah, Abbasiyah, dan terakhir Turki Utsmaniyah. Di periode terakhir, disebut sebagai Ottoman Empire yang berakhir pada 1924 masehi.

Lalu bagaimana perkembangan selanjutnya?

Mulai dari sana pada awalnya persatuan dan kesatuan negara-negara Timur Tengah sedang terancam. Penjajahan di Timur Tengah merajalela. Sehingga bisa dikatakan pada waktu itu negara-negara Islam sedang dalam keadaan terancam atau bahkan sakit. Setelah khilafah Utsmaniyah dihancurkan kemudian berimbas pada negara-negara kawasan tersebut ikut hancur. Termasuk Arab Saudi. Mengetahui kehancuran itu, para ulama Islam berkumpul untuk merajut khilafah kembali. Tetapi buntu karena beberapa pertanyaan tidak mampu dijawab. Misalnya siapa yang menjadi khalifahnya, ibu kotanya di mana? Semuanya terjadi tarik ulur. Kalau jadi khilafah, bagaimana sistem kenegaraannya? Antara satu dan yang lain berbeda pendapat. Karena itu, akhirnya mereka menyepakati untuk tidak sepakat (dengan khilafah). Karena ulama tidak menemukan poin. Apalagi, dari era satu ke era lain, setiap kekhalifahan memiliki kebijakan dan karakteristik pemerintahan yang berbeda.

Apa arti khilafah yang sesungguhnya?

Menurut berbagai macam literatur, khilafah itu wasilah atau media untuk mencapai kemaslahatan. Bukan maksud atau tujuan pokok. Memang istilah khilafah itu kita temukan di Alquran dan Hadist. Mulai penafsiran secara umum dan khusus. Secara umum maksudnya semua manusia itu adalah khalifatullah fil ardh (khalifah Allah di muka bumi). Itu artinya manusia bertugas menjaga kedamaian, keharmonisan, dan keberlangsungan hidup manusia dan alam sekitarnya. Sementara secara khusus pemaknaannya adalah pemimpin negara atau agama. Tapi perlu kita ingat, sistem kenegaraan khilafah itu sebagai wasilah untuk menggapai maqasid (tujuan). Karena itulah, kesimpulanya tidak menutup kemungkinan ada wasilah lain untuk mencapai tujuan tersebut. Bisa lewat cara demokrasi, monarki atau kerajaan.  Yang terpenting tujuan utama di sini adalah membentuk tatanan manusia yang damai, harmonis, dan penuh kemanfaatan bagi para warganya.

Bagaimana sikap kita terhadap upaya pendirian khilafah di Indonesia?

Memaknai khilafah di Indonesia bukan berarti menolak khilafah yang ada dalam Alquran dan Hadist. Tetapi lebih tepatnya adalah sistem kenegaraan yang tertolak di Indonesia. Dengan berbagai faktor, termasuk di antaranya adalah kebuntuan kita dalam menentukan siapa khalifahnya, sistemnya secara detail dan ibu kotanya. Dan yang pasti kalau kita berjuang dalam menegakkan khilafah, akan muncul kerusakan. Indonesia itu dijunjung, dibangun, dan didirikan oleh bapak bangsa dari berbagai macam suku dan agama. Ketika sistem khilafah itu mau muncul, otomatis kita akan pecah dan terjadi peperangan di Indonesia. Sehingga pilihannya ada dua. Tetap khilafah tapi perang dan rusak atau mengambil tujuan utama dan bernegara dengan tetap mengambil jalan damai. Walaupun nama khilafah tidak berkibar dan menjadi simbol, tapi ruh khilafahnya ada.

Itu artinya sistem khilafah tidak cocok di Indonesia?

Ada satu kaidah mengatakan begini, yang menjadi pegangan pokok adalah substansi bukan simbol atau penampakan lahiriah. Artinya, secara substansi masyarakat yang beragama Islam bisa melakukan ritual ibadahnya. Dan di Indonesia hal itu sudah terwujud. Ini substansi dari khilafah. Nah, sekarang ini substansinya sudah ketemu. Sehingga kita tidak butuh yang namanya kibaran simbol-simbol khilafah karena kita berpegang pada kaidah itu. Pegangan kita adalah sesuatu yang substansial, bukan hanya sekadar simbol saja. Walaupun Indonesia tidak pakai simbol khilafah, tapi secara substansial apa-apa yang ada di dalam Islam sudah bisa direalisasikan di Indonesia.

Kenapa kita tidak menamakan saja negara khilafah Indonesia atau negara Islam Indonesia?

Dalam hukum fiqih, perlu diingat ada kaidah lagi mengatakan pegangan pokok itu adalah sesuatu yang dinamai bukan sesuatu yang menamai. Apa gunanya nama bagus tetap hakekatnya yang dinamai tidak bagus. Lalu apa tujuan kita memperjuangkan khilafah tapi yang muncul kerusakan dan perpecahan bangsa. Lebih baik secara substansi kita sudah berislam walaupun nama khilafah tidak muncul tampak luar. Tapi tampak dalamnya dimunculkan. Kita memang tidak bisa memisahkan negara dan agama. Ada satu pendapat ulama Imam Ghazali yang mengatakan negara dan agama itu seperti saudara kembar. Agama ibarat dasar dan negara ibarat penjaga. Sesuatu yang tidak ada dasar pasti akan runtuh. Sedangkan sesuatu yang tidak ada penjaga akan hilang. Di Indonesia sudah menyeimbangkan agama dan negara.

Sikap Gus Reza terhadap soal ujian madrasah aliyah yang memuat khilafah?

Saya sudah kroscek ke lapangan. Meskipun tidak ada unsur kesengajaan, saya menyesalkan kejadian tersebut terjadi. Harus ada instropeksi. Ke depan, pemerintah dan kementerian agama harus lebih berhati-hati dalam membuat soal dan mentransformasikan ke generasi muda. Sebagai pengetahuan sejarah dan tambahan wawasan, khilafah tidak masalah diajarkan ke siswa. Jangankan pelajar di sekolah umum, pondok pesantren juga mempelajarinya. Tapi sebatas pengetahuan. Misalnya siapa khulafaur rasyidin pertama, kemudian apa gebrakan khalifah abbasiyah dan ummayah. Lain halnya jika mengarah ke sistem kenegaraan seperti termuat di soal yang beredar. Lebih-lebih tendensius dalam penegakan khilafah di Indonesia.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia