Kamis, 23 Jan 2020
radarkediri
icon featured
Hukum & Kriminal

Wajib Lapor Dua Minggu Sekali

PT Jaker Akui Sedang Dipantau Kementerian LHK

06 Desember 2019, 15: 07: 45 WIB | editor : Adi Nugroho

pt jaya kertas

DALAM PANTAUAN: Manajer Humas PT Jaker Aman Kombali menunjukkan unit pengolahan limbah pabrik. Tiap dua minggu sekali PT Jaker wajib melaporkan hasil uji limbah ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). (Rekian - radarkediri.id)

Share this          

NGANJUK, JP Radar Nganjuk - Warga di sekitar PT Jaya Kertas (Jaker) bisa sedikit bernapas lega. Pasalnya, persoalan limbah pabrik kertas itu sudah ditangani oleh Penegakan Hukum (Gakum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Hingga awal Desember ini, mereka tengah dalam pantuan kementerian yang membidangi lingkungan itu. Termasuk, diminta melaporkan hasil uji limbah tiap dua minggu sekali.

          Hal itu ditegaskan oleh General Manager PT Jaker Tanizar. Ditemui di kantornya kemarin, Tanizar mengungkapkan, selain meminta laporan hasil limbah tiap dua minggu sekali, Kementerian LHK dan Dinas Lingkungan Hidup (LH) Nganjuk bisa datang sewaktu-waktu. “Mereka bisa datang sewaktu-saktu mengecek limbah yang diolah di sini,” ujarnya.

          Dikatakan Tanizar, Gakum Kementerian LHK memantau beberapa hal terkait penanganan limbah. Mulai tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), proses perbaikan, dan baku mutu. “TPS limbah B3 saat ini tinggal diverifikasi,” lanjutnya.

          Pria yang rambutnya sudah memutih ini menjelaskan, PT Jaker sudah memiliki unit pengolahan limbah (UPL) dengan kapasitas 12 ribu meter kubik. Dari volume itu, baru sekitar tiga ribu hingga tujuh ribu meter kubik yang terpakai setiap harinya.

Untuk memastikan pengolahan limbah di pabriknya sesuai, kemarin Manajer Humas PT Jaya Kertas Aman Kombali mencuci mukanya di air limbah yang diolah. Atas dasar itulah, PT Jaker yakin bahwa limbah pabrik yang mereka alirkan melalui terowongan sepanjang 800 meter ke sungai Klinter itu tidak bermasalah.

Seperti diberitakan, warga di lima desa di sekitar PT Jaker memprotes limbah perusahaan kertas tersebut. Yakni, Desa Pelem, Kemaduh, Nglawak, Lambang Kuning, Kecamatan Kertosono. Serta, Desa Pisang, Kecamatan Patianrowo. Mereka meminta Pemkab Nganjuk menangani limbah perusahaan yang dituding mengakibatkan pencemaran di sungai Klinter. Sebagai bentuk protes, warga memasang beberapa spanduk di sekitar sungai.

Menyusul protes tersebut, Kementerian LHK dan Dinas LH Nganjuk turun ke PT Jaker. Kabar yang beredar menyebut perusahaan sempat tidak beroperasi setelahnya.

Ditanya tentang penghentian operasi ini, Tanizar berujar, proses produksi di PT Jaker tidak dihentikan. “Sempat tidak beroperasi, itu karena keinginan kami (PT Jaker, Red),” kilahnya.

Tanizar berujar, pabrik harus tetap beroperasi karena masih dalam pantuan. Jika tidak ada operasional, Kementerian LHK tidak bisa mengecek hasil pengolahan limbah cair mereka. Menjawab tuntutan warga tentang pencemaran di sungai Klinter, Tanizar meminta dinas LH untuk mengeceknya. “Bisa dibandingkan (dengan sampel limbah di pabrik PT Jaker, Red),” tandas Tanizar sembari meminta sedimen sungai Klinter juga dicek di laboratorium.

Penanganan Limbah PT Jaker:

-PT Jaker diwajibkan melaporkan hasil uji limbah ke Kementerian LHK tiap dua minggu sekali

-Kementerian LHK memantau TPS limbah B3, proses perbaikan, dan baku mutu

-Merespons protes warga, PT Jaker meminta dinas LH mengecek sungai Klinter

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia