Kamis, 23 Jan 2020
radarkediri
icon featured
Politik

Perangi Radikalisme, Menteri Agama ke Ponpes Lirboyo dan Ploso

24 November 2019, 13: 31: 09 WIB | editor : Adi Nugroho

menteri agama

LOBI: Pengasuh Ponpes Lirboyo KH Anwar Manshur menyambut kedatangan Menag Fachrul Razi, di Ponpes Lirboyo. (Anwar Basalamah - radarkediri.id)

Share this          

KOTA, JP Radar Kediri – Pemerintah secara tegas tidak memberi ruang gerak terhadap berkembangnya radikalisme di Indonesia. Untuk menangkal paham kekerasan dengan dalih agama itu, mereka akan menggandeng pondok pesantren (ponpes) dan organisasi masyarakat (ormas).

Penegasan itu dinyatakan oleh Menteri Agama (Menag) Jenderal TNI (Purnawirawan) Fachrul Razi. Kemarin, Fachrul mengunjungi dua ponpes besar di Kediri. Setelah mampir ke Ponpes Lirboyo Kota Kediri, dia bersama rombongan bersilaturahmi ke Ponpes Al Falah Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri.

Di Lirboyo, pria kelahiran Banda Aceh ini disambut pengasuh ponpes KH Anwar Manshur dan KH Abdullah Kafabihi Mahrus. Mereka mengadakan pertemuan di Gedung Yayasan Utara Masjid Al Hasan Ponpes. Pertemuan sekitar 20 menit itu berlangsung tertutup.

Setelah pertemuan dengan tokoh Lirboyo, Fachrul mengaku, pembicaraan banyak membahas cara menangkal gerakan radikalisme di Indonesia. Secara umum, visi pemerintah sama dan sejalan dengan ponpes dan ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU). “Tadi kami banyak berdiskusi masalah radikalisme. Visi misi kami sama soal (penolakan) itu. Kita harus membangun bangsa bersama-sama,” katanya.

Soal meredam gerakan tersebut, menurut Fachrul, pemerintah tentu saja tidak bisa bekerja sendiri. Karena itulah pihaknya menggandeng ponpes untuk bersama-sama menangkalnya. “Kita tahu di ponpes (Lirboyo) banyak pejuang kebangsaaan,” ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah memang serius memerangi radikalisme. Sebagai bentuk keseriusan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kesepakatan bersama 11 menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara. “Menangkal radikalismen menjadi fokus pemerintah sekarang,” paparnya.

Di level teknis, lanjut dia, pihaknya juga memberikan peringatan untuk aparatur sipil negara (ASN). Terutama di lingkungan kemenag. Jangan sampai justru ASN memelopori gerakan radikalisme.

Untuk itulah, Fachrul meminta ASN menjadi garda terdepan dalam meningkatkan wawasan kebangsaan. Dengan begitu, mereka sudah menjadi bagian dalam upaya menangkal radikalisme. “ASN harus memberikan contoh,” tegasnya.

Di lingkungan kemenag, pihaknya sudah menyiapkan punishment bagi ASN yang melanggar. Di media sosial (medsos), misalnya, ASN dilarang untuk memberikan like pada status yang berkaitan dengan penyebaran kebencian terhadap Pancasila. “Memberikan jempol itu sama saja ikut membenci,” terang Fachrul.

Untuk pelanggaran yang dilakukan ASN, Fachrul akan memberikan pembinaan. Jika dibina tidak bisa, langkah selanjutnya adalah pemberian sanksi. “Tergantung kesalahannya. Kalau berat, bisa masuk ke ranah hukum,” tandasnya.

Sementara itu, KH Abdullah Kafabihi Mahrus mengatakan akan mendukung program menteri dalam upaya menangkal radikalisme. Sebab, gerakan tersebut bertentangan dengan agama Islam. “Agama melarang (dakwah) dengan cara-cara kekerasan,” kata Kafa.

Untuk diketahui, sebelum tiba di Kediri sekitar pukul 14.00, menteri dan rombongan bertolak dari Malang. Di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Fachrul menjadi keynote speaker dalam seminar bertema menangkal radikalisme.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia