Selasa, 21 Jan 2020
radarkediri
icon featured
Politik

Terkait UMK yang Naik, Pemda Yakin Masih Dilirik Investor

24 November 2019, 13: 25: 53 WIB | editor : Adi Nugroho

Umk Kediri

Umk Kediri (radarkediri.id)

Share this          

KABUPATEN, JP Radar Kediri - Upah minimum kabupaten/kota (UMK) resmi ditetapkan gubernur pada (20/11) lalu. Untuk Kediri, baik kota maupun kabupaten, mengalami peningkatan dibanding sebelumnya. Meskipun kenaikan itu tak terlalu tinggi.

Di Kabupaten Kediri, besaran UMK yang baru adalah Rp 2.008.504. Angka itu diharapkan sebagai faktor potensial menarik investror ke Kabupaten Kediri. Sebab, besarannya tak setinggi di Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya, Lamongan, Gresik, dan Bangkalan. Daerah-daerah itu punya UMK tinggi karena kategori ring 1 (Gerbangkertosusilo). Juga masih di bawah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Malang yang bertetangga langsung.

“Jombang dan Mojokerto memang lebih tinggi. Karena berada kawasan industri dan secara konektivitas lebih diuntungkan,” kata Plt Kepala Dinas  Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kediri Krisna Setiawan.

Menurutnya, kawasan yang berada di jalur nasional itu lebih strategis. Khususnya jika disbanding dengan Kabupaten Kediri. Sejak dahulu UMK di daerah itu ditetapkan lebih tinggi dibanding Kabupaten Kediri yang industrinya tak sebanyak kawasan Ring I.

Kondisi ini menjadi peluang bagi Kabupaten Kediri menarik investor. Dan itu yang menjadi harapan ke depannya. Krisna menyebut bahwa dengan upah yang lebih terjangkau peluang adanya pengusaha yang berinvestasi di Kabupaten Kediri terbuka lebar.

“Tentunya harus didukung iklim usaha yang baik serta potensi-potensi yang ada di wilayah Kabupaten Kediri,” harapnya.

Menurut Krisna, agar bisa menarik investor, daerah harus punya infrastruktur yang memadai. Ke depan, daerah mataraman seperti Kediri Raya mendukung hal itu. Terlebih ditunjang dengan keberadaan jalan tol yang telah tersambung dari Kota Surabaya ke Solo yang melewati daerah Jatim bagian barat ini. Termasuk rencana adanya bandara dan jalan tol yang juga masuk ke wilayah Kabupaten Kediri.

Sementara itu, nilai UMK di Kota Kediri mencapai Rp 2.060.925. Sebelumnya, upah buruh itu ‘hanya’ Rp 1.899.295. Itu berarti kenaikannya dibanding UMK 2019 sebesar Rp 161.630 atau 8,51 persen. Dengan kenaikan tersebut, pengusaha mengaku menerimanya. Mereka berharap produktivitas lebih bisa ditingkatkan.

Kepala  Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Dinkop dan UMTK) Kota Kediri Kristianto mengatakan, besaran UMK sesuai dengan usulan dewan pengupahan (DP). Nilai tersebut sebelumnya mengacu pada rumusan perhitungan UMK dari Pemerintah Pusat. “Sekarang rumusan dari pemerintah. Jadi tidak berubah usulan dengan ketetapan,” kata Kris kepada Jawa Pos Radar Kediri kemarin.

Untuk diketahui, penetapan UMK berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan. Perhitungannya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun ini. Berdasarkan surat edaran (SE) dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), inflasi tercatat sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,21 persen.

Setelah penetapan tersebut, Kris mengungkapkan, pihaknya akan melakukan sosialisasi UMK kepada pengusaha. Rencanya, selama dua hari berturut-turut yang dimulai Senin besok lusa (25/11), dinas mengumpulkan pengusaha. “Kami bagi menjadi dua gelombang,” katanya.

Selain sosialisasi, di pertemuan tersebut, dinas juga memberikan kesempatan kepada pengusaha apabila ingin melakukan penangguhan pembayaran upah berdasar UMK. Termasuk bagaimana prosedur pengajuan penangguhan. “Karena UMK baru akan berlaku per 1 Januari (2020),” ungkap Kris.

Namun berdasarkan pengalaman dua tahun terakhir, kata Kris, belum ada pengusaha atau perusahaan di kota yang melakukan penangguhan. “Bahkan, menurut kami mereka patuh membayar upah berdasar UMK,” ujarnya.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Kediri Solihin mengaku, pengusaha menerima dengan besaran UMK tahun depan. Sebab, kenaikan tersebut sudah menjadi rumusan dari Pemerintah Pusat. “Kalau keputusannya seperti itu, kami harus mengikuti,” kata Solihin.

Sebelumnya saat rapat DP, pihaknya hanya menanyakan soal dasar ketetapan besaran UMK. Salah satunya pemerintah yang mempertimbangkan inflasi nasional. “Kami sempat tanyakan memakai dasar inflasi daerah,” ungkapnya.

Dengan besaran UMK tersebut, dia berharap, produktivitas pekerja harus lebih ditingkatkan. Jangan sampai setelah naik, produktivitas justru tidak berubah sama sekali. “Kenaikan UMK harus diikuti dengan produktivitas,” tegasnya.

Dia mengakui tingkat pengembangan ekonomi di Kota Kediri sangat bagus. Apalagi selama bertahun-tahun, inflasinya cukup rendah. “Jadi kami tidak masalah (dengan kenaikan UMK). Dengan kondisi di kota, kami masih punya saving,” katanya.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia