Kamis, 12 Dec 2019
radarkediri
icon featured
Hukum & Kriminal

Kasus Sumbercangkring: Akui Tak Terima Berkas yang Diajukan Perangkat

18 November 2019, 18: 13: 25 WIB | editor : Adi Nugroho

Sertifikat Sumbercangkring

Sertifikat Sumbercangkring (radarkediri.id)

Share this          

KABUPATEN, JP Radar Kediri – Kepala Desa (Kades) Sumbercangkring Mujiana menyayangkan laporan beberapa warganya di Polres Kediri. Laporan tersebut terkait kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pengurusan sertifikat tanah di Sumbercangkring, Kecamatan Gurah.

          Perangkat desa setempat disebut-sebut terlibat dalam perkara ini. Sejumlah warga bahkan sempat menggelar aksi demonstrasi di Balai Desa Sumbercangkring pada Kamis lalu (7/11). Namun dalam unjuk rasa itu masih menemukan jalan buntu.

“Saat unjuk rasa itu kami sedang berada di luar kota (Lampung, Red). Namun, sebisa mungkin agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Jangan sampai berurusan dengan hukum,” kata Mujiana.

          Dia mengaku, sudah mengetahui perkaranya. Makan, pihaknya berjanji akan turun tangan menyelesaikan masalah ini. “Beberapa tahun ini kami sudah mendengar informasi ini. Namun, kami terus memastikan semua perangkat kami bekerja sesuai aturan yang ada,” terang pria yang menjabat kades dua periode ini.

Mujiana menargetkan, sebelum akhir Desember kasus tersebut dapat diselesaikan. “Beberapa tokoh masyarakat akan kami kumpulkan dan akan kami lakukan musyawarah untuk mencari jalan keluar,” ungkapnya kepada koran ini.

Mujiana menyatakan, tidak pernah menerima berkas yang diajukan oleh oknum perangkat desa. Apalagi untuk dilakukan penandatanganan berkas pengurusan sertifikat tersebut.

“Kalau memang berkas tersebut digarap oleh perangkat desa, seharusnya saya menerima berkas itu untuk saya tanda tangani. Nyatanya, saya sama sekali belum pernah menerima berkas itu,” tandasnya..

Lebih lanjut, Mujiana menegaskan, pihaknya acapkali melakukan pertemuan dengan beberapa perangkat desa. Tujuannya, untuk menekankan pentingnya menjalankan reformasi birokrasi. “Kami sudah tekankan agar tidak menarik uang di luar aturan yang ada,” paparnya.

Sebelumnya, pihak pemerintah desa (pemdes) memang berupaya untuk melakukan mediasi. Ini agar bisa meredam situasi yang sempat menghangat dalam beberapa hari terakhir ini. Mediasi tersebut akan melibatkan empat pilar. Rencananya dilaksanakan Selasa (19/11) depan. Mediasi dianggap perlu karena bisa membuat situasi di desa kembali kondusif.

Terpisah, Suprihatin, 44, warga Desa Sumbercangkring, menyesalkan perbuatan okum perangkat desa yang lambat dalam melakukan pengurusan sertifikat tanah. Bahkan, beberapa warga juga menyatakan ada tarikan biaya dari salah satu oknum perangkat desa.

“Kasus itu sebenarnya sudah kami laporkan perangkat desa. Namun belum ada respons,” urainya.

Menurut Suprihatin, pascaunjuk rasa dikabarkan beberapa berkas pengurusan sertifikat tanah dikembalikan oleh salah satu oknum perangkat desa tersebut. “Ada sebagian yang sudah dikembalikan,” imbuhnya.

Sayang ketika koran ini mendatangi rumah Agus, pelapor dalam kasus dugaan pungli ini, sedang tidak berada di rumah. “Bapaknya masih keluar Mas, nggak tahu pulangnya kapan,” ujar salah satu pembantu Agus yang enggan menyebut namanya.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia