Kamis, 12 Dec 2019
radarkediri
icon featured
Kolom
ENDRO PURWITO

Balik ke Jati Diri, Kembali Nyawiji

18 November 2019, 17: 53: 21 WIB | editor : Adi Nugroho

Endro Purwito

Oleh: Endro Purwito (radarkediri.id)

Share this          

“Pesta sudah kelar. Uang saku atau sedekah dari tim sukses pun sudah habis dibelanjakan. Untuk beli jajan, sembako, atau pulsa”

Gegap gempita pesta sudah usai. Tahun ini, tepatnya 17 April lalu, telah dilaksanakan pesta demokrasi nasional. Kali pertama pemilihan umum (pemilu) digelar serentak. Rakyat memilih langsung presiden (pilpres) dan legislatornya.

Pada peridode sebelumnya, pemilihan kepala negara dan wakil rakyat itu tak dilakukan dalam waktu bersamaan. Pemilihan legislatif (pileg) diselenggarakan lebih dahulu pada 9 April 2014.

Rakyat memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat, 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), lalu ribuan anggota DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Setelah itu, DPR hasil pemilu mengajukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Pemungutan suaranya pada 9 Juli 2014.

Pesta demokrasi itu kini selesai. Yang terpilih telah dilantik. Mereka mulai menjalankan tugas sesuai amanah rakyat. Dibanding periode sebelumnya, hasil pemilu parlemen 2019 ini menambah jumlah kursi wakil rakyat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan menambah jumlah kursi anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Untuk DPR RI misalnya. Bertambah 15 kursi. Yang semula 560 kursi ditetapkan menjadi 575 kursi. Itu karena ada tambahan tiga daerah pemilihan di Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat.

Lalu, DPRD provinsi pun bertambah. Dari 2.114 menjadi 2.207 kursi. Kemudian, DPRD kabupaten/kota juga bertambah 715 kursi. Dari semula 16.895 menjadi 17.610 kursi.

Dari rincian angka tersebut, total jumlah kursi wakil rakyat 2019 dari pusat sampai ke daerah sebanyak 20.392. Bertambah 825 kursi dibandingkan Pemilu 2014. Penambahan ini karena adanya perubahan kenaikan jumlah daerah pemilihan (dapil) dan bertambahnya penduduk setempat.

Di Kabupaten Kediri, pesta demokrasi tak hanya ajang pilpres dan pileg. Sebab, ada lagi pemilihan kepala desa (pilkades). Sebagian warga di lereng Gunung Kelud dan Wilis memilih pemimpin desanya. Akhir bulan lalu –tepatnya (Rabu) 30 Oktober 2019– sebanyak 254 desa menyelenggarakannya secara serentak.

Dinamika politiknya cukup tinggi. Suhu politik pun menghangat. Di sebagian desa bahkan sempat memanas karena ada gejolak massa. Banyak petahana yang mencalonkan lagi. Di beberapa desa persaingan antarkandidat ketat.

Namun, ada pula yang adem ayem. Sebab tanpa pesaing. Maka beredar kabar ada rival boneka. Mengajak kerabat keluarga sendiri untuk mencalonkan diri. Pesta demokrasi di level pemerintahan terbawah itu pun tak lepas dari intrik, permainan politik uang. Polres Kediri Kota menangkap lima pelaku money politics (Jawa Pos Radar Kediri, 31 Oktober 2019). Para pelaku beroperasi di dua kecamatan. Mereka ditangkap sehari jelang coblosan (29/10).

Tiga orang diamankan saat membagi-bagikan uang di Pasar Jabang, Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen. Mereka memberikan uang di dalam amplop sebesar Rp 100 ribu. 

Lalu, dua pelaku politik uang lainnya ditangkap di Dusun Pugeran, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan. Mereka memberikan kupon pada warga yang akan mencoblos. Kupon itu nanti akan diganti dengan beras 10 kilogram (kg).

Tak hanya money politics, pesta demokrasi tersebut juga dimanfaatkan para botoh untuk berjudi. Mereka mempertaruhkan para cakades yang macung. Calon jago siapa yang bakal menang. Mempertaruhkan selisih perolehan suaranya. Ada bandar, pengepul, perantara hingga penombok.

Uang taruhannya pun cukup besar. Sampai jutaan rupiah. Namun pada akhirnya, satuan tugas antibotoh Polres Kediri dapat mengungkapnya. Sebanyak 11 orang botoh ditangkap. Sembilan botoh pilkades diamakan di Desa Sekoto, Kecamatan Badas. Kemudian, dua lainnya di Desa/Kecamatan Pagu (Jawa Pos Radar Kediri, 7 November 2019).

Sekarang, pesta telah usai. Ada yang menang, ada pula yang belum mendapat kesempatan menanggung amanat rakyat. Beberapa desa menyisakan masalah karena proses pemilihan dianggap kurang fair. Sebagian kecewa gara-gara cakades yang didukung kalah suara.

Yang lainnya sudah bisa move on. Mereka kembali pada aktivitasnya semula. Balik menggarap ladang lagi. Mengairi sawah dan menanti panen kebun. Kembali merumput untuk pakan ternaknya. Penghobi burung pun sudah kembali melatih peliharaannya agar berkicau makin merdu.

Yah, memang pesta sudah kelar. Uang saku atau sedekah dari tim sukses pun sudah habis dibelanjakan. Untuk beli jajan, sembako, atau pulsa. Kini, selayaknya pesta yang telah bubar, acara berikutnya adalah bersih-bersih. Membersihkan diri. Balik ke jati diri, kembali nyawiji. Tidak ada lagi kelompok pendukung cakades ini, ina, ita, dan itu. Semua kembali menyatu. Menjadi warga desa yang sama, hidup rukun, tepa selira, dan bergotong-royong.

Begitu pula bagi kades terpilih. Bukan lagi pemimpin bagi kelompok yang mendukung dan memilihnya. Tetapi, sudah menjadi pemimpin desa. Sehingga harus bersikap adil, melayani dan mengayomi seluruh warganya.

Sama halnya, seperti wakil rakyat maupun kepala pemerintahan yang telah dilantik beberapa waktu lalu, para kades baru maupun petahana di 254 desa itu harus siap menjalankan amanat masyarakatnya. Yang paling utama, membuat sejahtera dan memakmurkan mereka. Bisakah? (penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Kediri)

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia