Kamis, 12 Dec 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Info Pendaftaran CPNS Kediri: Lebih Separo TMS, Ini Sebabnya

18 November 2019, 17: 40: 48 WIB | editor : Adi Nugroho

Lowongan CPNS Kediri

HARUS TELITI: Kepala BKPPD Kota Kediri Un Achmadi Nurdin (kiri) memantau para verifikator yang memeriksa berkas calon pegawai negeri sipil di kantor badan kepegawaian, Jl Himalaya, Sukorame, Mojoroto. (Anwar Basalamah - radarkediri.id)

Share this          

KOTA, JP Radar Kediri – Beredarnya draf syarat ketentuan palsu akhirnya berdampak di hari pertama verifikasi berkas calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kota Kediri, kemarin (16/11). Pasalnya, setelah ratusan berkas diteliti, lebih dari separonya tidak memenuhi syarat (TMS).

Salah satu syarat yang membuat TMS adalah pelamar tidak melampirkan sertifikat akreditasi kampus di berkas mereka. Dengan masalah tersebut, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Kediri meminta calon pelamar memperhatikan syarat ketentuan resmi yang tercantum di website.

Kepala BKPPD Un Achmadi Nurdin mengatakan, hari pertama verifikasi berkas CPNS dimulai sekitar pukul 09.00. Setelah ditutup sekitar pukul 17.00, total ada 160 formulir yang masuk.

Semua sudah diverifikasi oleh tim verifikator. “Jadi ada160 (berkas) yang diverifikasi. Sementara yang sudah mengisi formulir sebanyak 428 (pelamar),” kata Un kepada Jawa Pos Radar Kediri.

Dari ratusan berkas yang diverifikasi, Un mengaku, lebih dari separo TMS. Itu berarti jumlanya lebih dari 80 pelamar yang gagal lolos ke tahap berikutnya. “Lebih banyak yang TMS daripada MS (memenuhi syarat),” ungkap pria yang pernah menjabat kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Kota Kediri ini.

Un mengungkapkan, mayoritas berkas yang TMS karena pelamar tidak melampirkan sertifikat akreditasi kampusnya. Padahal, sesuai syarat ketentuan yang dicantumkan di portal https://bkd.kedirikota.id, setiap pelamar wajib mengunggah dokumen scan asli akreditasi kampus dan program studi (prodi) atau jurusan.

“Tadi (kemarin, Red) yang paling banyak, mereka hanya melampirkan akreditasi prodi. Di syarat, harus dua (kampus dan prodi),” ujarnya.

Un menduga, kelalaian tersebut akibat dampak dari beredarnya draf syarat ketentuan palsu. Seperti diketahui, Jumat lalu (15/11), tim help desk BKPPD mendapat pengaduan soal syarat tersebut. Padahal, semua syarat ketentuan resmi bisa dilihat di website BKPPD.

Untuk itulah, Un meminta, calon pelamar lebih berhati-hati saat membaca syarat ketentuan. Selain melampirkan dua sertifikat akreditasi, yang perlu diperhatikan adalah keasliannya.

“Di samping lampiran asli yang di-scan, pelamar bisa menyeratkan fotokopi dengan legalisir asli. Jadi legalisasinya bukan fotokopi,” terang mantan Kabag Pemerintahan Pemkot Kediri ini.

Sebab, menurut Un, ketidaktelitian tersebut sangat berakibat fatal. Peserta yang seharusnya memenuhi syarat justru gagal lolos. Itu hanya gara-gara tidak melampirkan sertifikat. Padahal untuk syarat lain, seperti indeks prestasi kumulatif (IPK) di atas 3,00 sudah terpenuhi.

Dari pantauan koran ini di awal verifikasi kemarin, dari lima berkas yang diteliti, sebanyak tiga berkas TMS karena tidak melampirkan akreditasi kampus. Bahkan, salah satu peserta yang TMS merupakan lulusan kampus negeri ternama dan memiliki IPK cum laude.

Selain akreditasi, lanjut Un, pelamar harus memperhatikan isi surat lamaran CPNS-nya. Ia mengatakan, surat ditujukan kepada wali kota. Bukan pemerintah Kota Kediri. “Tadi (kemarin, Red), ada yang menujukan ke Bupati Kediri. Itu sudah masuk TMS,” ucapnya.

Lebih jauh, Un mengatakan, verifikasi berkas lanjutan masih menunggu formulir yang masuk. Karena itu, pihaknya belum bisa memastikan apakah hari ini (17/11), verifikasi dilanjutkan kembali. “Kami tunggu sampai formulir masuk lebih dari 100 (berkas),” pungkasnya.  

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia