Kamis, 12 Dec 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Lakukan Tata Batas dan Inventarisasi Tegakan

Minta Dispensasi untuk Memindah Jalan

18 November 2019, 12: 33: 40 WIB | editor : Adi Nugroho

Bendungan

TUNGGU LAHAN: Rekanan mulai melakukan penggalian di sejumlah bagian tubuh bendungan Semantok. Hingga November ini ratusan hektare lahan perhutani yang disiapkan untuk proyek bendungan belum bisa dimanfaatkan. (Rekian - radarkediri.id)

Share this          

NGANJUK, JP Radar Nganjuk-Ratusan hektare lahan perhutani di Desa Sambikerep, Rejoso, bisa segera digunakan untuk proyek pembangunan bendungan Semantok. Pasalnya, dalam waktu dekat Pemkab Nganjuk dan pemerintah pusat akan melakukan tata batas dan inventarisasi tegakan atau pohon di lahan tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Nganjuk Adam Muharto mengungkapkan, minggu depan pihaknya akan memulai kegiatan tata batas. “BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Red) sudah turun. Rekomendasinya adalah untuk melakukan tata batas,” ujar Adam.

Lebih lanjut Adam mengatakan, dengan supervisi dari BPKH, pihaknya akan melakukan serangkaian kegiatan untuk menentukan tata batas. Mulai membuat rintis batas, pemasangan pal batas. Kemudian, pengukuran batas, hingga penandatanganan berita acara hasil penataan batas.

Setelah kegiatan tata batas tuntas, sesuai tahapan pemkab bisa melakukan inventarisasi tegakan yang ada di lahan seluas total 224 hektare milik perhutani. “Saat ini belum diketahui berapa tegakannya. Menunggu hasil inventarisasi,” lanjutnya.

Jika tahapan tata batas dan inventarisasi selesai, pemkab baru bisa meminta perhutani untuk menebang pohon di ratusan hektare lahan tersebut. Ditanya tentang ganti rugi tegakan, Adam menjelaskan, pemberian ganti rugi merupakan porsi dari pemerintah pusat.

Dari total kebutuhan dana ganti rugi tegakan senilai Rp 68 miliar, pemerintah pusat sudah menganggarkan Rp 5 miliar tahun ini. Adapun sisanya akan dibayarkan tahun depan.

Untuk diketahui, ratusan hektare lahan perhutani itu belum bisa digunakan hingga saat ini. Padahal, rencananya lahan tersebut akan digunakan sebagai borrow area atau tanah urukan, quarry atau tambang, hingga untuk pemindahan Jalan Raya Bojonegoro-Nganjuk. “Tahapan tata batas dan inventarisasi diharapkan selesai sebulan,” tandas Adam sembari menyebut akhir Desember nanti sudah bisa melakukan penebangan pohon.   

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Saroni Sugiarto menargetkan untuk bisa memindah Jalan Raya Nganjuk Bojonegoro di akhir tahun ini. Dengan penebangan pohon yang baru dilakukan akhir Desember, kecil kemungkinan target itu bisa terlaksana.

Ditanya terkait hal itu, Adam berujar, khusus untuk pemindahan jalan, pihaknya akan meminta dispensasi. Sehingga, begitu inventarisasi tegakan tuntas bisa dilakukan pemindahan jalan sepanjang dua kilometer di sana. “Minta dispensasi khusus untuk jalan,” urainya.

Sesuai rencana, Jalan Raya Nganjuk-Bojonegoro akan digeser ke timur. Sebab, lokasi jalan sekarang akan menjadi bagian dari badan bendungan. Jalan provinsi itu nantinya akan melewati lokasi relokasi ratusan kepala keluarga (KK) warga terdampak.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia