Kamis, 12 Dec 2019
radarkediri
icon featured
Hukum & Kriminal

Warga Lapor Polisi Dugaan Pungli Sertifikat di Desa Sumbercangkring

16 November 2019, 14: 00: 24 WIB | editor : Adi Nugroho

Pungutan Liar Sumbercangkring

Pungutan Liar (radarkediri.id)

Share this          

KABUPATEN, JP Radar Kediri - Kasus dugaan pungli dalam proses pengurusan sertifikat tanah di Desa Sumbercangkring, Kecamatan Gurah, mulai melebar. Beberapa pihak melaporkan dugaan itu ke polisi.

Namun demikian, pihak pemerintah desa (pemdes) berupaya melakukan mediasi. Yaitu agar bisa meredam situasi yang sempat menghangat dalam beberapa hari terakhir ini.

Menurut Kades Sumbercangkring Mujiana, mediasi tersebut akan melibatkan empat pilar. Rencananya akan berlangsung Selasa (19/11) pekan depan. Mediasi itu dianggap perlu dilakukan agar bisa membuat situasi di desanya kembali kondusif.

Mujiana tak menampik bila situasi ini juga terkait dengan pergantian kepala desa saat ini. “Dan ini terjadi dalam situasi politik lurah-lurahan (pemilihan kades, Red),” dalihnya.

Ia menyebut bahwa mediasi dan musyawarah sangat penting dilakukan. Apalagi ini melibatkan masyarakat yang berbaur dengan tetangga sendiri. Dia berharap dengan upaya itu warga yang mengaku menjadi korban bisa menerima.

“Pelakunya juga bisa jera karena melibatkan tokoh agama. Semoga semua ini berjalan sesuai harapan,” ungkapnya.

Terkait pelaporan sejumlah warga ke pihak kepolisian, Mujiana menegaskan bahwa sebenarnya kasus itu bisa diselesaikan dengan musyawarah. Sehingga tidak ada perpecahan yang terjadi di desanya.

“Biar bagaimanapun kami masih satu lingkup dan boleh dikatakan pasti sering ketemu. Ya jalan terbaiklah yang harus kami ambil,” ungkapnya.

Menurutnya, pihaknya sudah memantau kejadian tersebut melalui kiriman video dari salah satu perangkat desa lainnya. Mujiana menilai, dalam video tersebut beberapa warga juga menyampaikan keluhan terkait proses pelayanan administrasi yang dirasa lambat.

“Kami akan segera evaluasi seluruh perangkat desa. Kami berjanji sebelum masa jabatan saya habis pada Desember nanti kasus ini sudah selesai,” janjinya.

Lebih lanjut, Mujiana menegaskan pihaknya tidak pernah menginstruksikan kepada perangkatnya untuk menarik biaya di luar prosedur yang ada. Bahkan, pihaknya sudah mewanti-wanti kepada seluruh perangkat untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat.

“Kami seringkali menegaskan untuk menjalankan reformasi birokrasi,” imbuhnya.

Untuk diketahui, belasan warga sempat nglurug kantor Balai Desa Sumbercangkring, Kamis(7/11) lalu. Mereka mempertanyakan adanya sejumlah tarikan biaya di luar biaya resmi terkait pengurusan sertifikat tanah dan pengurusan dokumen lainnya. Selain itu, belasan warga tersebut juga mengeluhkan lambatnya proses administrasi surat menyurat.

Salah satu warga yang ngluruk, Cahyo Widodo,42, menuding ada permainan dari oknum perangkat desa yang sengaja memungut biaya pengurusan sertifikat tanah. “Kami berharap pemdes segera mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah beberapa warga,” terangnya.

Menurutnya, beberapa warga menyayangkan proses pengurusan penerbitan sertifikat tanah yang membutuhkan waktu lama. Selain itu, beberapa warga juga harus merogoh kocek lebih dalam untuk mengurusi penerbitan sertifikat tanah tersebut.

“Beberapa warga ada yang sampai 8 tahun lebih belum jadi-jadi,” ujarnya.

Cahyo mengaku beberapa warga bahkan harus mengeluarkan puluhan juta untuk biaya pengurusan sertifikat tanah. Uang tersebut diserahkan kepada salah satu oknum perangkat Desa Sumbercangkring. “Nilainya pun variatif. Ada yang Rp 10 juta bahkan ada yang Rp 20 juta lebih,” akunya.

Tak hanya itu, warga setempat pun juga mengeluhkan adanya biaya tambahan untuk mengurusi kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan surat-surat lainnya.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia