Kamis, 12 Dec 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Pilbup Kediri: Copoti Baliho yang Tak Berizin

Satpol PP Imbau Pemasangan Harus Sesuai

16 November 2019, 12: 39: 11 WIB | editor : Adi Nugroho

Baliho Tak Sesuai Aturan

Baliho Tak Sesuai Aturan (radarkediri.id)

Share this          

KABUPATEN, JP Radar Kediri - Sebagian baliho atau spanduk dari tokoh yang ingin maju dalam pemilihan bupati (pilbup) ternyata masih melanggar aturan.  Baliho itu tak melengkapi dengan izin dari instansi terkait. Alhasil, satpol PP pun bertindak tegas dengan mencopoti baliho maupun spanduk tersebut.

Kepala Satpol-PP Kabupaten Kediri Joko Agung Retmono mengungkapkan, dalam beberapa pekan ini ada sejumlah banner dan baliho milik bacawabup yang ditertibkan. Lokasinya dari beberapa tempat.

“Sama dengan reklame yang lain, kalau tidak ada izin dan habis masa berlakunya ya kami copot,” kata Agung.

Ketentuan tersebut, Agung menegaskan, telah tertuang dalam Perbup nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame. Serta Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Kediri. Tidak ada syarat lebih untuk promosi diri calon bupati.

“Hanya izin dari DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Red) dan bayar pajak di Bapenda (badan pendapatan daerah, Red),” sebutnya.

Memang, sejauh ini sejumlah tokoh masyarakat yang berencana maju dalam bursa pencalonan Bupati Kediri 2020 mulai gencar mempromosikan diri. Mereka memasang alat peraga untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Tujuannya, tentu berlomba-lomba agar dikenal kalangan masyarakat yang lebih luas. Yang muaranya nanti menaikkan elektabilitas yang bersangkutan. Rata-rata pemasangan itu di lokasi strategis yang berada di jalur protokol Kabupaten Kediri.

Disinggung terkait lokasi, Agung juga menegaskan bahwa sejumlah lokasi memang dilarang untuk melakukan promosi. Seperti di sekitar lapangan Katang, kawasan Monumen SLG, di wilayah PMI Lama Pare atau Hutan Kota Pare. “Termasuk dipaku di pohon dan menutupi rambu lalu lintas juga tidak boleh,” jelasnya.

Di singgung banner siapa saja yang dilepas, beberapa waktu lalu, dari inventaris satpol PP ada baliho bergambar Sukma Sahadewa, Insaf Budi Wibowo, dan Sigismond Bw Notodipuro. Termasuk banner milik H Ridwan yang ada di perempatan Puskesmas Desa Ngasem juga sempat dilepas oleh Satpol PP.

Menariknya, untuk banner H Ridwan yang sempat dilepas itu kemarin sudah terpasang kembali. “Beberapa tempat punya Ridwan ada izinnya,” jelasnya.

Menanggapi hal itu H Ridwan menyampaikan bahwa memang banner promosi miliknya sempat diturunkan oleh Satpol PP. “Ternyata setelah dikonfirmasi dengan tim, mereka salah pengertian,” ungkapnya.

Ridwan mengaku bahwa banner promosi timnya telah memiliki izin. Dan penurunan beberapa waktu lalu merupakan miss-komunikasi antarpihak terkait. Ia menyebut ada enam titik banner yang dipasang. Beberapa waktu lalu ada tiga yang diturunkan satpol PP. “Namun Alhamdulillah saat ini semua sudah terpasang kembali,” paparnya.

Sebelumnya, terkait peraturan pemasangan alat peraga ini Komisioner KPU Kabupaten Kediri Divisi Teknis Anwar Ansori menjelaskan bahwa jika seseorang ingin memasang segala sesuatu baik itu banner, baliho ataupun spanduk yang bertujuan untuk mengenalkan diri. Menurutnya itu belum diatur dalam peraturan KPU. “Maka itu tidak ada larangan terkait hal itu,” paparnya.

Hal tersebut ia menegaskan adalah ranah DPM-PTSP. Masyarakat yang ingin menunjukkan diri dengan berbagai tulisan, termasuk menyangkut pemilihan bupati tidak dipermasalahkannya. “Itu nanti izin ke dinas perizinan, kalau di kami tidak ada peraturan,” terangnya.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia