Rabu, 13 Nov 2019
radarkediri
icon featured
Hukum & Kriminal

Tak Boleh Selewengkan DD

Kapolres Sikapi Penyelewengan Dana Desa

08 November 2019, 12: 13: 13 WIB | editor : Adi Nugroho

Dana

(Grafis: Dedi Nurhamsyah - radarkediri.id)

Share this          

NGANJUK, JP Radar Nganjuk-Sejumlah kasus penyelewengan dana desa (DD) menjadi perhatian Kapolres Nganjuk AKBP Handono Subiakto. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang “bermain” dengan anggaran tersebut. Pasalnya, Polres Nganjuk tidak akan segan melakukan penindakan.

Seperti halnya pada kasus Nidi Basuki, mantan Kades Putren, Sukomoro. Pihak Satreskrim Polres Nganjuk bahkan telah menuntaskan rangkaian pemeriksaan terhadapnya. Tinggal menunggu gelar perkara saja untuk kemungkinan meningkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka.

Handono menegaskan, pihaknya akan menangani semua kasus dengan profesional. Terlepas di tahap penyelidikan maupun penyidikan. “Acuannya adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kapolri (Perkap),” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Nganjuk usai nonton bareng film Hanya Manusia di New Star Cineplex, kemarin.

Polisi, jelas Handono, tidak akan pandang bulu kepada siapa pun yang melakukan pelanggaran. Meski latar belakangnya pejabat desa, kecamatan, maupun daerah. “Selama kami bisa membuktikan dengan alat bukti yang kami peroleh, akan kami proses sesuai hukum yang ada,” tegasnya.

Dalam kasus Nidi, pihaknya meyakini terdapat mark up atau penggelembungan anggaran. Yakni surat pertanggungjawaban (SPj) yang dibuat tidak sesuai dengan realisasi belanja.

Penyidik, beber Handono, telah memeriksa puluhan saksi dalam perkara tersebut. Mulai dari perangkat desa, ahli hukum pidana, dan ahli keuangan. Bahkan, penyidik juga telah memeriksa toko bangunan yang menjual material untuk proyek tersebut. Total saksi yang diperiksa tak kurang dari 25 orang. 

Dari hasil hitungan sementara, kerugian akibat praktik mark up proyek itu diperkirakan senilai Rp sekitar Rp 150 juta. “Dalam penggunaan DD sudah ada prosedur-prosedurnya. Itu semua harus dilakukan,” tandas orang nomor satu di Polres Nganjuk tersebut.

Terkait pencegahan penyelewengan DD, menurut Handono polres sudah menempatkan Bhabinkamtibmas dan polsek setempat untuk melakukan pendampingan. Bahkan, Kejari Nganjuk juga melakukan pendampingan melalui tim pengawal, pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D). “Kami semua juga berusaha mengedepankan upaya-upaya pencegahan,” imbuh polisi dengan dengan dua melati di pundak tersebut.

Kasatreskrim Polres Nganjuk Iptu Nikolas Bagas Yudhi Kurniawan menambahkan, status Nidi hingga detik ini masih sebagai saksi. Pihaknya mengaku belum menetapkannya sebagai tersangka. Meskip, kemungkinan Nidi dinaikkan statusnya menjadi tersangka sangatlah besar. “Belum. Kami belum menetapkannya (Nidi, Red) sebagai tersangka,” pungkas polisi asli Yogyakarta tersebut.

Seperti diberitakan, sejumlah kepala desa terjerat kasus penyelewengan dana desa. Selain ditangani oleh Polres Nganjuk, ada pula kasus yang ditangani oleh Kejari Nganjuk.

Beberapa kasus di antaranya sudah inkrah alias memiliki kekuatan hukum tetap. Yaitu, penyelewengan DD di Desa Kacangan, Berbek; Desa Ngepeh, Loceret; dan Desa Sombron, Loceret.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia