Rabu, 13 Nov 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Minta Pemda Kawal UMK

Agar Penyesuaian Upah Tak Jauh dari Usulan

05 November 2019, 14: 27: 09 WIB | editor : Adi Nugroho

UMK

LAKSANAKAN UMK: PT Indoprima Gemilang di Baron termasuk salah satu perusahaan yang harus menerapkan UMK dalam memberi upah karyawannya. (Andhika Attar - radarkediri.id)

Share this          

NGANJUK, JP Radar Nganjuk-Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Nganjuk sudah menyepakati besaran usulan UMK 2020. Mereka meminta pemerintah daerah mengawal agar saat pengesahan nanti tidak terjadi disparitas yang tinggi. Sebab, berkaca pada tahun sebelumnya nilai UMK yang disahkan gubernur cenderung lebih tinggi dari usulan.

Anggota Apindo Nganjuk Juan Hastanto mengatakan, dalam penetapan UMK kemungkinan ada kenaikan. Hanya saja, kenaikannya biasanya tidak terlalu banyak. “Semoga tidak terkena disparitas. Kami sih berharapnya (UMK) tetap (sesuai usulan),” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Nganjuk.

Penyesuaian UMK sebelum ditetapkan, lanjut Juan, merupakan kewenangan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Makanya, dia meminta Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro (Disnakerkop UM) Nganjuk untuk mengawal pengesahan UMK tersebut.

“Kami meminta untuk dikawal terus. Kalau pun ada penyesuaian, kami berharap tidak begitu signifikan naiknya,” tutur Juan.

Penyesuaian UMK, terang Juan, biasanya terjadi pada beberapa angka di belakang koma saja. Meski terkesan tidak ada bedanya, namun hal itu diakuinya cukup terasa bagi para pengusaha.

Lebih lanjut, Juan berujar, sejatinya pengusaha berharap kenaikan UMK tahun 2020 tidak mencapai 8,5 persen. Melainkan hanya sekitar 6-7 persen saja. Tetapi, karena persentase kenaikan sudah menjadi kesepakatan, dia dan para pengusaha memilih untuk menaatinya.

Terpisah, Kepala Disnakerkop UM Nganjuk Agus Frihannedy menegaskan, UMK harus dilaksanakan oleh perusahaan. Bahkan, ketika ada perusahaan yang kedapatan tidak memberikan gaji seusai UMK, pihaknya akan mengambil sikap. “Kami dengan pengawas, akan melakukan monitor terus nantinya,” tegas Agus kepada koran ini.

Dalam monitoring tersebut, pihaknya juga akan menggandeng dewan pengupahan untuk melakukan pengawasan. “Terkait apa temuannya, akan kami tangani sesuai aturan yang berlaku,” tandas pria berkumis tersebut.

Seperti diberitakan, UMK Nganjuk yang diusulkan kepada Gubernur Khofifah mengalami kenaikan. Yakni dari Rp 1,801 juta menjadi Rp 1,954 juta. Usulan kenaikan UMK tersebut dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 78 tahun 2015. Dalam pembahasan tersebut, pihaknya juga melibatkan dewan pengupahan.

Dengan UMK hampir mencapai Rp 2 juta, Pemkab Nganjuk tetap optimistis investasi di Kota Angin akan bergairah. Alasannya, selain lokasi Kabupaten Nganjuk di dekat tol, UMK Kabupaten Nganjuk masih jauh di bawah Surabaya dan kota satelit di sekitarnya.

Daerah industri di Jatim itu mayoritas mematok UMK di atas Rp 4 juta. Karenanya, meski UMK naik 8,5 persen, disnakerkop UM yakin akan ada perusahaan yang eksodus ke Nganjuk. Sebelumnya sudah ada tujuh perusahaan padat karya dari Gresik yang disebut-sebut akan pindah ke Nganjuk. 

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia