Rabu, 13 Nov 2019
radarkediri
icon featured
Politik
Pilkades di Kediri

Pendukung Cakades yang Kalah Tak Bisa Langsung Menuntut

04 November 2019, 11: 12: 33 WIB | editor : Adi Nugroho

Pendukung Cakades yang Kalah Tak Bisa Langsung Menuntut

Share this          

KABUPATEN, JP Radar Kediri - Upaya pendukung dua calon kepala desa (cakades) di Desa Payaman, Kecamatan Plemahan yang dinyatakan kalah untuk menuntut perhitungan ulang, tampaknya, harus melalui jalan panjang. Apalagi, ketetapan hasil perolehan suara telah ditentukan panitia dan diserahkan ke pada badan permusyawarahan desa (BPD) setempat.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) D. Sampurno menyampaikan bahwa dua pendukung cakades yang dinyatakan kalah itu tidak serta merta bisa langsung menuntut panitia. Termasuk pada panitia, menurutnya, juga tidak bisa langsung menyetujui tuntutan tersebut.

Sebab, dalam pemilihan kepala desa (pilkades) ini harus mengacu peraturan daerah (perda) yang telah ditetapkan. “Apabila tetap bersikukuh menuntut akan sangat rawan terjadi gugatan,” katanya kepada Jawa Pos Radar Kediri.

Menurut Sampurno, tidak sahnya surat suara saat perhitungan telah tertuang pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri tentang Pemilihan Kepala Desa. Untuk kerusakan karena kesalahan pemilih, memang itu risiko yang harus ditanggung dan dinyatakan tidak sah.

Apalagi, Sampurno menyebut, saat proses perhitungan suara jika tidak ada yang mempermasalahkannya berarti saksi telah menerima dan mengesahkan suara yang dihitung.

“Karena sudah ditetapkan dan dalam proses perhitungan saksi telah berkata sah, jadi itu tidak bisa digugat. Termasuk minta kesepakatan untuk melakukan proses lagi, itu tidak bisa,” jelasnya.

Terkait tidak adanya tanda tangan pada berita acara hasil perhitungan suara, Sampurno menyatakan, tidak mempermasalahkan hal tersebut. Menurutnya sah-sah saja, karena memang dari awal hingga proses perhitungan, semua telah disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon.

“Sebenarnya tidak masalah kalau tidak tanda tangan. Karena saksi saat perhitungan juga yang memberikan kesaksian,” paparnya.

Dan seharusnya, ketika tidak menyetujui bahwa surat suara itu dinyatakan tidak sah, Sampurno menyebut bahwa saksi semestinya bisa komplain sejak awal. Tetapi karena sudah diputuskan, maka itu tidak bisa untuk dituntut.

“Tidak boleh (dihitung ulang), karena sudah disahkan oleh saksi saat perhitungan suara pada hari-H,” paparnya.

Menurut Sampurno, semestinya jika sebelum melakukan pemungutan suara, semua perlu tanya dari panitia. Itu untuk meminimalisasi kesalahan seperti coblos simetris seperti ini. Dan jika sudah terjadi, ia menegaskan bahwa apabila tetap bersikukuh untuk menghitung ulang surat suara yang rusak itu akan menyalahi aturan.

Untuk diketahui, sengketa pilkades serentak Kabupaten Kediri masih terjadi di sejumlah desa. Salah satunya di Desa Payaman, Kecamatan Plemahan. Di sini pendukung dua calon yang kalah meminta penghitungan kembali surat suara. Mereka sempat meluruk kantor desa pada Jumat (1/11). Sebab tidak puas dengan proses penghitungan surat suara yang berlangsung Rabu (30/10) lalu.

Gara-garanya banyak surat suara yang tidak sah. Padahal, surat suara tidak sah itu rata-rata tercoblos untuk cakades nomor 1 dan 3. Dua nomor yang kalah dalam pilkades tersebut.

Dua pendukung cakades yang kalah tidak puas. Mereka menuntut agar panitia penyelenggara secara terbuka menjelaskan fenomena surat suara yang tercoblos simetris pada pelaksanaan pilkades Payaman itu. Jumlahnya pun sangat banyak, ada 962 surat suara yang dinyatakan tidak sah.

Dari berita acara pilkades Payaman, telah ditetapkan bahwa cakades nomor urut 2 atas nama Siti Ika Nurhayati mendapat suara terbanyak. Yakni sebanyak 786 suara. Sementara untuk nomor urut 1 atas nama Darmin memperoleh 560 suara dan Teguh Prianto nomor urut 3 meraih 424 suara.

Sementara itu, Camat Plemahan M. Sahroni ketika dikonfirmasi hingga kemarin, belum merespons saat dihubungi wartawan koran ini.

Syarat Suara Pilkades Dinyatakan Sah

- Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia

- Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon

- Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan

- Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon

- Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon

(Sumber: Pasal 43 Perda Kabupaten Kediri Nomor 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Desa)

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia