Rabu, 13 Nov 2019
radarkediri
icon featured
Kolom

Rumah Sakit yang Sakit

04 November 2019, 11: 03: 35 WIB | editor : Adi Nugroho

Fauzan Adhima

Fauzan Adhima (radarkediri.id)

Share this          

Menurut World Health Organization (WHO), rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan. Fungsinya menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik.

Berdasarkan Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang dimaksudkan dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Rumah Sakit Umum mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tugas rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit harus berorientasi pada lima keselamatan. Yaitu, keselamatan pasien (patient safety), keselamatan karyawan (employee safety), keselamatan sarana prasarana (equipment safety), keselamatan keuangan (financial safety) dan keselamatan lingkungan (environment safety). Untuk menjamin berlangsungnya pelayanan kesehatan yang berorientasi lima hal tersebut maka sebuah rumah sakit tentu harus mempunyai manajemen keuangan yang sehat. Salah satunya adalah pengaturan cash flow keuangan yang baik.

Saat ini dengan semakin banyaknya peserta BPJS Kesehatan maka pasien rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS merupakan peserta BPJS. Ini artinya pendapatan keuangan rumah sakit sebagian besar, lebih dari 80 persen, berasal dari klaim BPJS.

Karena itu, apabila klaim rumah sakit kepada BPJS belum terbayarkan maka akan mengganggu cash flow keuangan rumah sakit. Inilah yang dikhawatirkan akan mengganggu kualitas pelayanan sebuah rumah sakit. Sebab, rumah sakit harus menanggung utang belanja obat dan alat kesehatan, jasa medis dan operasional lainnya.

Kalau hal ini terjadi, rumah sakit terganggu keuangannya, maka akan menjadi rumah sakit yang sakit yang tidak bisa membiayai operasionalnya. Memang sudah ada solusi dari BPJS Kesehatan yaitu dengan pinjaman/utang ke bank melalui mekanisme Supply Chain Financing (SCF). Akan tetapi skema ini sulit dilaksanakan oleh rumah sakit karena juga ada batasan waktu dan bunga yang terus berjalan. Terlebih lagi apabila rumah sakit pemerintah atau BUMN, tentu ada persyaratan dan peraturan yang harus dipatuhi.

Untuk mengatasi gangguan keuangannya bisa dipastikan pemilik dan/atau manajemen rumah sakit akan melakukan langkah-langkah penghematan seperti biaya operasional listrik, air, barang habis pakai dan lain lain. Hal ini yang sangat dikhawatirkan dengan alasan cost effective akan menurunkan standar pelayanan sebuah rumah sakit. Semoga hal ini tidak terjadi. Kalau terjadi maka rumah sakit tersebut betul-betul menjadi rumah sakit yang sakit. Dan ini berpotensi melanggar Undang-Undang tentang Rumah Sakit.

Pembayaran klaim/tunggakan utang rumah sakit oleh BPJS terlambat dikarenakan BPJS mengalami defisit keuangan yang konon hampir mencapai 38 triliun rupiah. Untuk mengatasi defisit ini akhirnya pemerintah menaikkan premi/iuran peserta BPJS hampir 100 persen. Yaitu, dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Seperti dijanjikan oleh menteri kesehatan bahwa kenaikan premi BPJS akan dibarengi dengan perbaikan layanan kesehatan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjut/rumah sakit.

Tentu masih banyak pembenahan atau langkah yang bisa diambil BPJS untuk mengatasi defisit keuangannya, selain melalui kenaikan premi ini. Namun semoga kenaikan iuran BPJS ini bisa mengatasi defisit keuangan BPJS. Dan, BPJS segera bisa menyelesaikan tunggakan utangnya kepada rumah sakit. Hal ini akan menjadi obat bagi rumah sakit agar tidak menjadi sakit. (dr Fauzan Adhima MKes, kepala Dinas Kesehatan dan direktur RSUD Gambiran Kota Kediri)

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia