Rabu, 13 Nov 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Pilkades Serentak: Dua Calon yang Kalah Minta Hitung Ulang di Payaman

Seribu Surat Suara Tak Sah

02 November 2019, 13: 01: 37 WIB | editor : Adi Nugroho

pilkades payaman

JAGA RUANGAN: Dua petugas linmas menjaga salah satu ruangan di Balai Desa Payaman yang digunakan menyimpan surat suara. (Didin Saputro - radarkediri.id)

Share this          

KABUPATEN, JP Radar Kediri - Pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak belum benar-benar tuntas. Di beberapa desa sengketa masih terjadi. Salah satunya di Desa Payaman, Kecamatan Plemahan. Di desa ini pendukung dua calon yang kalah meminta penghitungan kembali surat suara.

Mengapa pendukung dua calon yang kalah meminta perhitungan ulang? Mereka tidak puas dengan proses penghitungan surat suara yang berlangsung Rabu (30/10) lalu. Penyebabnya banyak surat suara yang tidak sah. Padahal, surat suara tidak sah itu rata-rata tercoblos untuk cakades nomor 1 dan 3. Dua nomor yang kalah dalam pilkades itu.

Buntutnya, ratusan orang pendukung dari dua cakades itu ‘menduduki’ balai desa sejak kemarin pagi. Menuntut agar panitia penyelenggara secara terbuka menjelaskan fenomena surat suara yang tercoblos simetris pada pelaksanaan pilkades Payaman itu.

gembok

BIAR AMAN: Pendukung dua cakades yang kalah menambah kunci ruangan dengan gembok tambahan. (Didin Saputro - radarkediri.id)

“Jumlahnya tidak wajar. Ada 962 surat suara yang dinyatakan tidak sah,” ungkap Kasih, salah seorang pendukung cakades nomor urut 3 Teguh Prianto.

Menurut Kasih, tidak sahnya ratusan suara itu sangat merugikan calon yang kalah. Surat suara yang dianggap tidak sah itu kebanyakan dicoblos simetris dan untuk cakades yang dia dukung. Padahal lubang dari coblosan simetris itu masih dalam satu nomor calon.

“Dan yang kami sesalkan, cara melipat panitia itu seperti menjebak pemilih. Karena pemilih awam menganggap sudah terbuka total. Tapi ternyata masih ada satu lipatan lagi. Sehingga coblosannya dobel (simetris, Red),” beber Kasih.

Kasih juga menyesalkan, sebelum pencoblosan panitia tidak membuka penuh surat suara. Termasuk menunjukkan bahwa surat suara itu cacat atau tidak. Justru pihak panitia memberikan surat suara masih dalam kondisi terlipat sebagian. Hal itulah yang membuat banyak warga terkecoh. Mereka tidak tahu bila ada bagian surat suara yang masih terlipat. Sehinga ketika mencoblos, selain gambar calon, juga terkena bagian yang lain yang masih terlipat itu. Perempuan berambut pirang ini juga menyebut, sosialisasi terkait hal itu juga tidak pernah dilakukan.

“Sebenarnya kami menerima jika surat suara itu memang benar-benar rusak atau memilih lebih dari dua calon dan dinyatakan tidak sah. Tapi itu (faktanya, Red) tidak. Coblosan masih dalam satu kotak yang sama. Padahal di desa lain, kondisi seperti itu disetujui dan disahkan,” urainya.

Wanita itu menuding panitia pilkades di desanya kurang tegas. Termasuk ketika proses perhitungan suara. Saat panitia membacakan hasil perhitungan, pengeras suara tidak disediakan panitia. Bahkan ketika saksi meminta perhitungan ditunda karena banyaknya surat suara yang tidak sah itu, justru panitia tetap melanjutkan hingga selesai.

Dari hasil perhitungan suara, kedua saksi dari dua pasangan nomor urut 1 dan 3 tidak menandatangani berita acara. Mereka tidak menyetujui hasil dari perhitungan itu. “Harusnya dari pihak panitia tidak boleh langsung ambil keputusan menang. Tapi tetap saja nomor urut 2 diputuskan menang,” jelasnya.

Dari berita acara pilkades Payaman, telah ditetapkan bahwa cakades nomor urut 2 atas nama Siti Ika Nurhayati mendapat suara terbanyak. Yakni 786 suara. Sementara untuk nomor urut 1 atas nama Darmin mendapat 560 suara dan Teguh Prianto nomor urut 3 mendapat 424 suara.

Sebenarnya, Kasih mengungkapkan bahwa surat suara yang dinyatakan tidak sah paling banyak adalah suara yang untuk nomor urut 3. “Kalau dijumlah, sebenarnya calon nomor urut 3 yang menang,” tegasnya.

Hingga kemarin, warga menuntut agar panitia melakukan perhitungan ulang surat suara yang dinyatakan tidak sah itu. “Walaupun hasilnya seperti apa kami akan terima. Yang jelas kami ingin keterbukaan dari pihak panitia,” imbuhnya.

Secara terpisah, pendukung nomor urut 1 Astutik juga menyuarakan hal senada. Ia menuntut agar panitia bisa menghitung ulang surat suara simetris yang dinyatakan tidak sah. “Hanya itu saja tuntutan kami. Tapi sementara ini pihak panitia belum ada respon sama sekali,” ujarnya.

Jika tuntutan ini tidak ada respon hingga beberapa waktu ke depan, ia menegaskan akan dinaikkan ke ranah yang lebih tinggi lagi. “Kami hanya meminta keadilan saja, tidak macam-macam. Tapi hingga kemarin (Rabu,  Red) panitia masih tidak jelas (sikapnya),” ungkapnya.

Menurut Astutik, dengan banyaknya surat suara yang tidak sah itu jelas sangat merugikan cakades nomor urut 1 dan 3. Karena cukup banyak surat suara yang tidak sah itu yang sebenarnya menjadi milik calon yang ia dukung. “Semua surat suara dari kubu kami banyak yang tidak sah,” jelasnya.

Sementara itu, hasil perhitungan suara di Desa Payaman, saat ini sepenuhnya telah diserahkan kepada badan permusyawarahan desa (BPD) setempat sebagai lembaga yang membentuk dan menerima hasil pilkades. Dari keterangan Ketua BPD Payaman Slamet Mardiono, hasil pilkades memang telah diserahkan kepada pihaknya. Namun yang jelas, ia tidak bisa memutuskan tuntutan yang diminta oleh kedua pendukung cakades untuk menghitung ulang.

“Karena BPD hanya bertugas untuk membentuk dan menerima hasil. Yang lain bukan kapasitas saya,” imbuhnya.

Ia membenarkan bahwa dari berita acara yang diserahkan, kedua saksi dari nomor 1 dan 3 tidak menandatangani berita acara. Hanya saja, saat penyerahan dan mediasi terkait masalah surat suara simetris tersebut, Slamet mengakui bahwa pihak panitia dan kecamatan memperbolehkan hal itu. “Kalau memang tidak ditandatangani ya tetap dilaporkan, diterima apa adanya,” jelas Slamet menirukan instruksi dari pihak kecamatan.

Kemarin, dua pendukung melakukan penyegelan pada kotak suara yang saat ini ditaruh di salah satu ruangan di Balai Desa Payaman. Mereka menambah pengamanan ruang tersebut berupa gembok tambahan dan pemberian plang kayu di bagian pintu dan jendela ruangan.

“Sebenarnya pihak kepolisian menawarkan apa diamankan di polsek atau kecamatan? Tetapi teman-teman dari pendukung dua calon itu tidak menghendakinya,” jelasnya.

Sementara hingga kemarin petang panitia pilkades belum bisa ditemui. Panitia inti juga tak ada di lokasi. Pihak kecamatan juga belum bisa memberi keterangan. Camat Plemahan yang coba ditemui di kantor kecamatan sudah pulang.

Pernyataan diperoleh dari Kapolsek Plemahan AKP Suharyanta. Dia mengatakan tuntutan warga untuk menghitung ulang harus melalui proses. Termasuk menunggu keputusan BPD yang saat ini memegang hasil pilkades. “Untuk yang tidak puas atau komplain sudah diarahkan agar sesuai prosedur,” terangnya.

Ia menegaskan, apabila ini tidak ada gugatan ke PTUN, menunggu keputusan hingga pelantikan pada Januari nanti. “Itu nanti kalau mereka ada indikasi menggugat (ke PTUN). Tapi kalau tidak ya menunggu waktu sampai kades terpilih dilantik,” katanya

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia