Sabtu, 25 Jan 2020
radarkediri
icon featured
Hukum & Kriminal

Kasus Pembunuhan Budi: JPU Tolak Pleidoi Terdakwa Aris–Aziz

29 Oktober 2019, 18: 10: 46 WIB | editor : Adi Nugroho

pembunuhan budi

HADAPI TUNTUTAN: Jaksa Penuntut Umum Tomy Marwanto sedang membacakan replik atas terdakwa Aris dan Aziz di ruang sidang Cakra, PN Kabupaten Kediri, kemarin (28/10). (Habibah Anisa - radarkediri.id)

Share this          

KABUPATEN, JP Radar Kediri – Jaksa penuntut umum (JPU) menolak pleidoi dua terdakwa kasus pembunuhan dan mutilasi Budi Hartanto, 39, guru tari asal Tamanan, Mojoroto. Perbuatan Aris Sugianto, 23, warga Mangunan, Udanawu, Blitar, dan Aziz Prakoso, 34, warga Ringinrejo, dianggap tidak memenuhi unsur pembelaan diri.

Karena itu, jaksa tetap pada tuntutannya. Yakni 15 tahun penjara. Aris dan Aziz dinyatakan melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.  “Maka kami minta majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum yang dibacakan pada persidangan Kamis lalu (10/10),” terang JPU Tomy Marwanto pada sidang yang berlangsung di ruang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Kediri, kemarin (28/10).

Menurutnya, ada beberapa syarat pembelaan darurat menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pertama, perbuatan yang dilakukan harus terpaksa untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus sangat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di mana, harus adanya keseimbangan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan, yang tidak berarti.

Kedua, pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebutkan dalam pasal tersebut. “Yang ketiga, harus adanya serangan yang melawan dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga,” tutur Tomy.

Bahwa dalam tuntutan, secara jelas Aziz dan Aris tidak cukup hanya ingin menghentikan apa yang dilakukan Budi. Namun lebih keinginan untuk menghilangkan nyawa laki-laki yang bekerja sebagai guru honorer di salah satu SD di Banjarmlati, Mojoroto, Kota Kediri tersebut.

“Nodweer masih tetap dipertahankan, sehingga saat ini sebagai salah satu alasan salah satu alasan peniadaan pidana vide pasal 49 KUHP,” ungkap Tomy.

Alasan peniadaan ini, karena pandangan tersebut telah diakui oleh hukum pidana. Pandangan tersebut, telah diakui oleh hukum pidana bahwa seseorang itu memang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa.

Namun, menurut Tomy, hal tersebut tidak berlaku untuk kasus Aris dan Aziz. Sehingga JPU tetap dengan penerapan pasal 338 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pada sidang sebelumnya, jaksa menuntut Aris dan Aziz dengan hukuman masing-masing 15 tahun penjara.

Sementara itu, pada persidangan Senin silam (21/10), M, Karim Amrulloh, penasihat hukum (PH) Aziz dan Aris, meminta majelis hakim agar berkenan membebaskan kliennya dari dakwaan dan tuntutan. Kemudian, memulihkan nama baik, harkat dan martabatnya. Serta membebankan ongkos perkara pada negara.

Dalam pleidoi, tim PH tidak setuju dengan penerapan pasal 338 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Menurut mereka, perbuatan Aris dan Aziz lebih tepat dengan pasal 49 ayat (2) KUHP. Alasannya, perbuatan keduanya tidak adanya niat menghilangkan nyawa orang lain. Melainkan perbuatan itu semata-mata demi melindungi badan dari serangan orang lain.

Untuk diketahui, kasus pembunuhan tersebut terjadi pada April 2019. Bermula dari penemuan mayat tanpa kepala dalam koper. Lokasi penemuan di bawah Jembatan Karanggondang, Kecamatan Udanawu. Mayat tersebut belakangan dikenali sebagai Budi Hartanto. Dalam pengembangan penyelidikan, polisi akhirnya mengungkap pelakunya adalah Aris dan Aziz.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia