Rabu, 13 Nov 2019
radarkediri
icon featured
Politik

BI Kediri Wanti-Wanti Tambahan Biaya Transaksi Nontunai

21 Oktober 2019, 14: 33: 23 WIB | editor : Adi Nugroho

transaksi non tunai

WASPADA: Karyawan pasar modern memeriksa alat untuk pembayaran nontunai di gerainya, kemarin. (Anwar Basalamah - radarkediri.id)

Share this          

KOTA, JP Radar Kediri – Bank Indonesia (BI) Wilayah Kediri mewanti-wanti pedagang (merchant) yang tetap mengenakan tambahan biaya (surcharge) dari transaksi nontunai kepada konsumen. Untuk itu, konsumen diwajibkan mengetahui adanya praktik surcharge yang masih sering terjadi.

          Kepala Tim Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, Keuangan Inklusif dan Layanan Administrasi (SPPURKI dan SLA) BI Wilayah Kediri Nasrullah mengatakan, praktik tambahan biaya yang dibebankan kepada konsumen masih kerap ditemui di Kediri.

          Di antaranya dilakukan di toko elektronik, konter handphone (HP), supermarket, rumah sakit (RS) dan toko perlengkapan olahraga. “Kami pernah mendapat pengaduan,” kata Nasrullah kepada Jawa Pos Radar Kediri.

          Praktik yang dilakukan, kata Nasrullah, konsumen biasanya melakukan pembayaran nontunai di tempat pedagang. Biasanya kartu yang dimiliki konsumen berbeda dengan mesin electronic data capture (EDC) milik pedagang. “Misalnya milik konsumen adalah bank A. Sementara tempat pembayarannya memakai bank B,” ungkapnya.

          Dalam kasus seperti itu, menurut Nasrullah, pedagang sebenarnya yang menanggung merchant discount rate (MDR) atau biaya atas penyediaan layanan pembayaran nontunai. Namun sejumlah merchant membebankannya kepada konsumen. Di Indonesia, kata Nasrullah, MDR rata-rata antara 1,6 sampai 2,2 persen dari total transaksi. Sedangkan, pedagang biasanya membebankan surcharge sampai 3 persen.   

Praktik tersebut, menurut Nasrullah, melanggar Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Regulasi lain yang dilanggar adalah Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.19/10/PADG/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Selain itu juga perjanjian kerjasama acquirer  (lembaga yang melakukan kerjasama dengan pedagang) dengan merchant.

          Jika ada temuan tersebut, Nasrullah meminta konsumen melaporkan ke bank yang menerbitkan kartu. Ketika tidak mencapai kesepakatan, baru bisa menghubungi BI. “Sanksinya perizinan kerja sama bisa dicabut,” ungkapnya.

          Namun, sebelum mengarah ke sana, Nasrullah mengharapkan, merchant mematuhi setiap regulasi yang diterbitkan. Sementara masyarakat sekarang tahu harus melapor ke mana ketika menghadapi masalah tersebut.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia