Rabu, 13 Nov 2019
radarkediri
icon featured
Hukum & Kriminal

Warga Dua Desa di Jombang Luruk Area Tambang Pasir Kunjang

18 Oktober 2019, 18: 25: 45 WIB | editor : Adi Nugroho

demo tambah pasir kunjang

UNJUK RASA: Warga Desa Wangkalkepuh dan Desa Begasur Kedaleman, Gudo, Jombang saat ngluruk di lokasi galian C Desa Parelor, Kecamatan Kunjang, kemarin. (Didin Saputro - radarkediri.id)

Share this          

KABUPATEN, JP Radar Kediri - Puluhan warga dari dua desa di Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang ngluruk kantor CV Adhi Djojo di lokasi galian C Desa Parelor, Kecamatan Kunjang, kemarin siang (17/10). Mereka berunjuk rasa terkait keberadaan perusahaan penambangan pasir itu yang dianggap merugikan.

Pengunjuk rasa itu dari Desa Wangkalkepuh dan Desa Begasur Kedaleman. Mereka protes keputusan Bupati Jombang yang menutup akses jalan ke CV Mustaman Group. Yakni perusahaan pertambangan pasir yang lokasinya tak jauh dari pertambangan milik CV Adhi Djojo.

“Karena penutupan akses itu, dampaknya mematikan mata pencaharian masyarakat Desa Begasur Kedaleman,” kata Totok, warga sekaligus pekerja CV Mustaman Group, kepada awak media.

demo tambang pasir

AMBIL GALIAN: Truk keluar masuk area tambang. (Didin Saputro - radarkediri.id)

Kerugian tersebut terutama bagi petani dan para pekerja pasir manual. Totok mengatakan, warga hanya minta keadilan. Sebab akses jalan sebelah timur di pertambangan CV Mustaman Group  ditutup pemerintah beberapa waktu lalu. Karena itu, dia minta keadilan dengan penutupan akses penambangan pasir CV Adhi Djojo dari arah barat.

“Kami minta keadilan, jadi harus sama-sama. Di sana mata pencaharian kami dimatikan, termasuk akses untuk angkut hasil pertanian tidak bisa,” jelasnya.

Menurutnya, warga Begasur Kedaleman hanya menuntut hal tersebut. Totok menambahkan, meski keberadaan dua perusahaan ini masuk wilayah administratif Kabupaten Kediri, tepatnya di Desa Parelor, Kecamatan Kunjang, namun untuk akses keluar masuk keduanya berada di Kabupaten Jombang. Sehingga dampaknya juga secara langsung bagi warga yang ada di sekitar.

Dari pemaparan sejumlah warga, tuntutan lain adalah kompensasi terkait aktivitas galian C yang dua tahun terakhir beroperasi di sana. Seperti kekeringan lahan pertanian, polusi debu, juga kerusakan lainnya.

Menanggapi aksi puluhan warga tersebut, Wakil Direktur CV Adhi Djojo Bagus Setyo Nugroho mengungkapkan, pembicaraan lanjutan masih akan dilakukan terkait tuntutan warga.

“Karena Adhi Djojo baru kami akuisisi, maka aspirasi dari teman-teman warga sekitar ini kami terima dulu,” ujarnya.

Bagus mengatakan, pihaknya baru saja memegang manajemen CV satu bulan ini. Sementara dampak aktivitas galian C sudah terjadi sejak kegiatan yang dikelola CV Adhi Djojo lama.  “Semuanya bisa dibicarakan dan diselesaikan. Konflik dan salah paham biasa terjadi, kami akan melakukan pembicaraan lanjut dan memberikan kompensasi yang diminta oleh masyarakat,” jelasnya.

Hanya saja, saat ini karena baru saja proses akuisisi satu bulan yang lalu, maka Bagus masih belum tahu pasti masalah apa yang ada di sana. Termasuk tuntutan kompensasi apa yang diinginkan warga pun belum jelas. “Saya sewaktu-waktu mau diundang untuk bertemu membicarakan hal ini,” ungkapnya.

Sementara untuk dampak yang dirasakan masyarakat, salah satunya adalah debu, kemudian kekeringan lahan pertanian. “Nanti CSR (corporate social responsibility) akan kami lanjutkan, karena program baru dua minggu ini,” paparnya.

Bahkan beberapa hari lalu, Bagus mengatakan, ada proposal dari pemerintah Desa Wangkalkepuh untuk proyek pengurukan jalan. Hal itu telah diakomodasi. “Itu masih sebagian proses kami untuk berinteraksi yang baik dengan warga sekitar di sini,” tegasnya.

Tentu hal tersebut bersinggungan dengan kerusakan yang ditimbulkan dari aktivitas galian CV Adhi Djojo yang lama dan telah berlangsung bertahun-tahun, Bagus mengakui, itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. “Kita akan selesaikan secara bertahap, bahwa semuanya bisa kondusif,” ungkapnya.

Menurut Bagus, memang ada luka yang ditinggalkan dari manajemen lama. Sehingga ia akan terus melakukan interaksi dengan sebagian masyarakat secara intensif. Sebab kerusakan yang sudah ditimbulkan dari kesalahan lebih dari satu setengah tahun itu otomatis pihaknya akan bertanggung jawab atas itu.

“Namun pembenahan tidak bisa secepat ini. Kami akan melakukan pendekatan, dan akomodasi kemauan warga seperti apa, agar kita bisa berjalan secara harmonis,” ungkapnya.

Terkait tuntutan pemblokiran jalan menuju lokasi pertambangan yang memanfaatkan kantung lahar seluas 20 hektare (ha) itu, Bagus menegaskan, telah berbicara dengan pihak terkait dan kegiatan tetap berjalan seperti biasa.

Sementara untuk tuntutan lain seperti akomodasi dampak yang disebabkan perusahaannya, yang pasti beberapa waktu kedepan akan dilakukan pembahasan dan pertemuan kembali. “Nanti dari pihak pemerintah desa yang akan mengonfirmasi lagi ke saya,” jawabnya.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia