Rabu, 13 Nov 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Tunggu Izin dari OJK

Tambal Sulam Pengurus BPR Jadi Hambatan

12 Oktober 2019, 11: 05: 28 WIB | editor : Adi Nugroho

Dra

(Rekian - radarkediri.id)

Share this          

NGANJUK, JP Radar Nganjuk-Kapan BPR Anjuk Ladang bisa beroperasi? Pemkab Nganjuk juga belum bisa menjawab pertanyaan tersebut. Pasalnya, hingga saat ini mereka juga masih menunggu turunnya izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nganjuk Sudrajat menjelaskan, tahun ini pihaknya sudah memasukkan berkas perizinan ke OJK. Tetapi, hingga Oktober ini izin belum turun.

Karenanya, menurut Sudrajat bola tentang operasional BPR Anjuk Ladang ada di tangan OJK. “Kami tidak bisa memutuskan (izinnya, Red) harus tahun ini,” ujar Sudrajat ditemui di kantornya, kemarin.

DPMPTSP, lanjut Sudrajat, juga masih menunggu perkembangan dari OJK. Dia berharap dalam waktu yang tak lama lagi ada progres yang baik terkait perizinan BPR Anjuk Ladang tersebut.

Apa kendalanya? Ditanya demikian, Sudrajat menjelaskan, syarat pendirian BPR tidak sesederhana yang dibayangkan. “Semua serbaselektif,” terangnya.

Dia mencontohkan saat pemkab mengirim data pengurus BPR ke OJK. Dalam proses pemilihan, pemkab sudah menjaring kandidat yang dianggap kompeten. Tetapi, saat dilakukan pengecekan, beberapa kandidat dianggap tidak sesuai kompetensinya.

OJK, tutur pria yang akrab disapa Drajat itu, memiliki data rekam jejak.

 “Semua (data rekam jejak, Red) ada di sana (OJK, Red). Kita tidak mengerti,” tandasnya.

Setelah mendapat penjelasan dari OJK, pemkab terpaksa melakukan tambal sulam personel pengurus. Masalah kepengurusan inilah yang menurutnya menjadi kendala utama untuk proses perizinan.

Ditanya tentang penyertaan modal Pemkab Nganjuk senilai Rp 3,2 miliar pada akhir 2015 lalu, pria berambut lurus itu mengaku tidak bisa menjelaskan. Dia meminta wartawan koran ini mengonfirmasi kepada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah (DP2KAD).

“Lebih pasnya ke keuangan (DP2KAD),” kilahnya sembari menjelaskan penyerapan anggaran terkait BPR Anjuk Ladang hanya berkutat pada biaya perjalanan dinas, hingga anggaran makan dan minum.

Seperti diberitakan, kemelut pendirian BPR Anjuk Ladang diselidiki oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk sejak Agustus lalu. Sedikitnya ada lima pejabat Pemkab Nganjuk yang sudah diperiksa terkait pendirian badan usaha milik pemerintah daerah itu. Baik pejabat yang saat ini masih aktif maupun yang sudah purna.

Korps Adhyaksa mendalami penyertaan modal senilai miliaran rupiah pada akhir 2015 lalu. Sesuai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) laporan keuangan Pemkab Nganjuk tahun 2016, penyertaan modal tersebut dinilai tidak jelas. Sebab, penyertaan modal dilakukan saat BPR belum beroperasi.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia