Rabu, 13 Nov 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Kejari Nganjuk Periksa Lima Saksi

Selidiki Pendirian BPR Anjuk Ladang

12 Oktober 2019, 10: 17: 38 WIB | editor : Adi Nugroho

AL

(Grafis Nakula Agie Sada - radarkediri.id)

Share this          

NGANJUK, JP Radar Nganjuk-Pendirian BPR Anjuk Ladang yang belum kunjung terealisasi hingga 2019 ini, diselidiki oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk. Korps adhyaksa itu telah memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami adanya dugaan penyalahgunaan anggaran daerah dalam proses pendirian bank itu.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Nganjuk Eko Wahyu Prayitno mengungkapkan, penyelidikan perkara pendirian BPR Anjuk Ladang sudah dimulai sejak Agustus lalu. “Kami sudah memeriksa beberapa orang saksi,” ujar Eko ditemui di kantornya, kemarin.

Siapa saja yang diperiksa? Ditanya demikian, jaksa asli Magetan ini tidak mau mengungkapkan secara detail. Dia hanya menyebut penyidik sudah meminta keterangan lima kepala organisasi perangkat daerah (OPD). “Yang sudah purna dan masih aktif,” lanjutnya.   

Ditanya tentang hasil pemeriksaan terhadap para pejabat itu, lagi-lagi Eko enggan membeberkan secara detail. Alasannya, kasus masih dalam tahap penyelidikan. Pun saat ditanya adanya indikasi penyalahgunaan anggaran negara dalam kasus tersebut, dia juga tidak mau menjelaskan.

Alasannya, hingga dua bulan waktu penyelidikan, pihaknya belum bisa menyimpulkan adanya indikasi pelanggaran atau tidak. “Itu ranahnya materi penyelidikan,” terangnya sambil tersenyum.

Lebih jauh Eko menuturkan, pendirian BPR Anjuk Ladang dimulai sejak 2015 lalu. Karenanya, masih akan ada banyak saksi yang akan dipanggil. Terutama, pihak terkait dengan perkara tersebut.

Untuk diketahui, sebelum diselidiki oleh Kejari Nganjuk, penyertaan modal Pemkab Nganjuk dalam pendirian BPR Anjuk Ladang pada akhir 2015 lalu jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) laporan keuangan Pemkab Nganjuk tahun 2016, BPK menilai status penyertaan modal tersebut tidak jelas.

Apalagi, hingga tahun 2017 lalu BPR tersebut belum kunjung beroperasi. Belum beroperasinya BPR itu membuat status penyertaan modal sebesar Rp 3,2 miliar itu tidak jelas. BPK menilai penyertaan modal pada bank yang belum beroperasi ini tidak sesuai ketentuan.

Setelah ditelusuri BPK, diketahui jika bank tersebut belum bisa beroperasi karena izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum turun. BPR Anjuk Ladang juga belum mengantongi izin operasional dari Bank Indonesia (BI).

Disinggung tentang hasil pemeriksaan BPK tersebut, Eko tak memungkiri jika hasil audit BPK ini juga didalami oleh penyidik Kejari Nganjuk. “Salah satu yang kami dalami adalah itu (temuan BPK, Red),” tandasnya sembari menyebut penyidik juga akan mendalami penyebab izin pendirian BPR Anjuk Ladang tak keluar.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia