Selasa, 19 Nov 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Aksi Mahasiswa di DPRD Kabupaten Kediri: Jangan Kriminalisasi Petani

26 September 2019, 14: 37: 42 WIB | editor : Adi Nugroho

demonstrasi mahasiswa

BERONTAK: Demonstran saling dorong dengan aparat kepolisian saat mencoba merangsek masuk ke halaman gedung DPRD Kabupaten Kediri. (Didin Saputro - radarkediri.id)

Share this          

KABUPATEN, JP Radar Kediri - Demonstrasi mahasiswa menentang rancangan undang-undang (RUU) kontroversial masih berlanjut. Setelah sehari sebelumnya mengepung DPRD Kota Kediri, kemarin (25/9) giliran gedung wakil rakyat di Kabupaten Kediri jadi sasaran.

Ratusan mahasiswa dan aktivis se-Kediri Raya menggelar aksi di depan kantor DPRD Kabupaten Kediri di Jalan Raya Soekarno-Hatta, Katang. Kali ini isu besar yang mereka usung adalah menolak RUU pertanahan. Yang mereka anggap justru banyak yang merugikan petani.

Ratusan mahasiswa bergerak dari titik kumpul di Jalan Pamenang, Katang, Kecamatan Ngasem. Kemudian berjalan kaki menuju depan Gedung DPRD. Di sepanjang perjalanan mereka menyanyikan lagu buruh tani.

unjuk rasa mahasiswa

DARI HATI: Salah satu tulisan yang dibawa oleh pengunjuk rasa di halaman gedung DPRD Kabupaten Kediri. (Didin Saputro - radarkediri.id)

Dalam aksi tersebut, beberapa poin yang mereka suarakan. Poin yang paling penting adalah tentang perlindungan terhadap petani. Ketua BEM Kediri Raya sekaligus salah satu korlap Candra Muhammad, menyebut beberapa tuntutan itu. Di antaranya mendesak pemerintah daerah merumuskan perda tentang perlindungan tanaman.

“Kemudian kami minta pemerintah memberhentikan semua konteks dalam kriminalisasi terhadap petani,” tegasnya.

Kriminaliasi itu adalah terkait konteks lahan pertanian yang kini semakin sempit. Candra mengatakan selama ini Kediri Raya merupakan sentral agraria yang maju. Hanya, dari tahun-ke tahun terjadi penyempitan lahan karena industrialisasi. Ironisnya pemerintah terkesan diam dan tidak mengantisipasi hal tersebut.

Selain industrialisasi, kasus sengketa kepemilikan lahan juga marak. Hal itu juga menjadi keprihatinan mereka. “Kami harap pemerintah bisa turun tangan pada petani yang lahannya hilang itu untuk digantikan mata pencahariannya. Sehingga kesejahteraan masyarakat tetap tertata,” paparnya.

Ketua GMNI Kediri Isrofil Ammar mengatakan, perundang-undangan pertanian masih bermasalah. “Artinya semua itu tidak berpihak kepada petani,” paparnya.

Ia mengatakan, kebijakan dari pusat itu memerlukan yang memerlukan perda. Karena itu dia mendesak DPRD segera membuatnya. Terutama untuk melindungi petani.

Dalam aksi yang digelar sekitar tiga jam tersebut sempat terjadi aksi dorong antara pendemo dan aparat. Kericuhan itu terjadi saat demonstran berusaha merangsek masuk ke halaman gedung DPRD. Upaya itu dihalangi aparat kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kediri AKBP Roni Faisal. Aksi dorong itu bahkan terjadi sebanyak tiga kali.

“Kami tidak mempunyai iktikad menyakiti, kami hanya ingin memastikan pelaksanaan kegiatan demo hari ini bisa sampai kepada anggota dewan dengan aman,” jelas Roni Faisal.

Setelah aksi dorong tersebut, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Kediri, Wasis, keluar menemui mahasiswa. Ia menampung aspirasi demonstran dengan berdiskusi di depan pintu gerbang.

“Kami akan sampaikan ke ketua dewan sementara. Karena alat kelengkapan dewan belum terbentuk, kami belum bisa menindaklanjutinya. Nanti kalau sudah terbentuk baru akan kami tindak lebih konkret,” tanggapnya.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia