Jumat, 15 Nov 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Penggunaan Dana BOS di Kediri: Untuk Gaji Tak Boleh Lebih dari 15 Pers

24 September 2019, 13: 45: 58 WIB | editor : Adi Nugroho

Dana Bos Gaji Guru

Dana Bos Gaji Guru (radarkediri.id)

Share this          

KOTA, JP Radar Kediri – Penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) harus sesuai petunjuk teknis (juknis). Misalnya untuk pembayaran gaji guru dan pegawai honorer, sekolah hanya boleh mengalokasikan sebesar 15 persen dari total penerimaan.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Kediri Siswanto mengatakan, pembayaran gaji guru dan pegawai honorer boleh diambilkan dari dana BOS. Hanya saja, pemanfaatannya harus sesuai juknis. Yakni maksimal 15 persen dari total BOS yang diterima sekolah.

“Tidak boleh lebih dari 15 persen,” kata Siswanto saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Kediri.

Dia mengungkapkan, penggunaan anggaran tersebut berlaku untuk sekolah negeri maupun swasta. Bahkan, termasuk sekolah yang hanya menerima dana BOS per tahun sekitar Rp 2,5 juta saja.

“Tinggal sekolah melakukan yang melakukan penyesuaian,” ungkapnya.

Dengan jumlah penerimaan dana BOS yang berbeda di setiap sekolah maka guru dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) mendapat gaji yang bervariasi. Di satu sekolah, ada guru yang menerima Rp 500 ribu per bulan. Namun di sekolah yang lain hanya digaji Rp 200 ribu per bulan.

Sebenarnya, selain digaji dari dana BOS, Siswanto mengatakan, pemkot juga mengalosikan gaji tambahan berupa insentif untuk GTT/PTT di SD dan SMP. Sejak ditetapkan 2016, mereka mendapat insentif sebesar Rp 300 ribu per bulan. “SD dan SMP sama nominalnya,” ungkapnya.

Siswanto mengakui disdik memang belum bisa menaikkan dana insentif GTT/PTT di Kota Kediri. Namun begitu ada anggaran lebih, disdik berencana untuk menaikkannya.

“Semua tergantung ketersediaan anggaran. Untuk tahun ini belum (ada usulan kenaikan),” kata Siswanto.

Lalu bagaimana dengan kabar pelarangan dana BOS untuk gaji honorer? Mengenai hal itu, Siswanto belum bisa menjawabnya. Pasalnya, sejauh ini belum ada peraturan dan petunjuk teknis (juknis) yang turun. “Belum ada hitam putih,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Kediri Ayub Wahyu Hidayatullah mengaku, gaji yang diterima GTT/PTT tergolong kecil. Sebab, rata-rata masih di bawah upah minimum kabupaten/kota (UMK). Seperti diketahui, UMK Kota Kediri tahun ini sebesar Rp 1,89 juta.

“Sudah ditambah insentif, nominalnya masih di bawah UMK,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Ayub mengatakan, pihaknya akan terus mendorong agar GTT/PTT di Kota Kediri lebih sejahtera. Karena itulah, dewan bakal mendukung penuh apabila ada kenaikan intensif untuk guru dan pegawai honorer di TK, SD maupun SMP. “Kami siap mendorong. Meskipun sulit mencapai UMK, setidaknya mendekati (UMK),” ujar pria yang duduk di komisi C DPRD Kota Kediri periode 2014-2019 ini.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia