Jumat, 15 Nov 2019
radarkediri
icon featured
Kolom

-- Privasi --

22 September 2019, 15: 12: 42 WIB | editor : Adi Nugroho

Habibah A. Muktiara

Oleh : Habibah A. Muktiara (radarkediri.id)

Share this          

Makin banyaknya utang yang dimiliki negara membuat pemerintahan terlalu ikut campur dengan kegiatan privasi masyrakat Bagaimana tidak,  hal tersebut sangat terlihat perancangan pasal RUU KUHP yang baru.

Tidak hanya terlalu mencampuri kehidupan masyarakat, namun terlalu banyak pasal bisa dikatakan terlalu mengada-ada. Salah satu contohnya adalah pasal 432. Pada pasal tersebut dijelaskan, bagi perempuan yang kerja hingga larut malam dan harus pulang malam, terlunta-lunta di jalanan (bisa dituduh gelandangan). Harus membayar denda sebanyak Rp 1 juta.

Saya tidak paham dengan orang yang mencetuskan pemikiran seperti ini.  Apabila pulang larut malam, tidak mengetahui jalan pulang dan ditemukan di jalan. Hal tersebut masih wajar apabila disebut dengan gelandangan. Namun apabila wanita pulang malam = gelandangan, itu bukan sebuah keanehan.

Jika berlakunya pasal tersebut, beberapa denda yang dibayarkan untuk perempuan-perempuan yang tuntutan kerjanya hingga malam hari. Bagaimana dengan perempuan yang bekerja sebagai wartawan contohnya. Ketika sedang terjadi kejadian di malam hari, tentunya saya harus terjun ke lapangan.

Terutama perusahaan nantinya, dengan baik memperbolehkan saya tidak meliput. Tidak hanya wartawan saja, namun juga banyak pekerjaan lain yang mengharuskan kerja hingga larut malam.

Anggap saja, jumlah penduduk berkelamin perempuan di negara ini tercatat satu miliar. Dari total tersebut, hampir dari lima miliar warganya adalah pekerja yang dintutut hingga malam hari. Jika dikumpulkan, pastinya uang tersebut dapat mengurangi utang negara. Apabila, tidak ada yang mengkorupsi.

Tentu saja ini bukan tentang seberapa banyak uang yang dibayarkan untuk denda. Dalam pasal ini sendiri, menurut saya terlihat jelas juga diskriminasi gender. Kenapa hanya perempuan saja, bagaimana dengan laki-laki.

Selain itu, pada pasal tersebut seolah menunjukkan bahwa hanya laki-laki saja yang dapat bekerja hingga larut malam. Sementara itu, wanita yang digeneralisasi sebagai makhluk lemah sebagai tidak hanya dalam bekerja saja, namun juga kebebasan wanita untuk melakukan sebuah aktivitas.

Tidak hanya satu pasal saja yang megalami kejanggalan. Mungkin karena kurang kerjaannya pemerintahan, mereka juga mengurus selakangan masyarakat. Pada pasal 417 ayat 2 menjelaskan orang yang berzina bukan dengan pasangan sah menikah dipidana penjara selama satu tahun.

Sementara di pasal 419 ayat 1, menjelaskan orang yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan atau kohabitasi dipidana enam bulan. Mereka yang telah berhubungan badan tanpa status sah, kemudian sang laki-laki berjanji mengawini tapi kemudian ingkar, pun akan dijerat pasal 148 ayat 1.

Dengan adanya pasal di atas, kemungkinan akan munculnya sebuah tren baru. Di mana melakukan pernikahan karena takut dipenjara, bukan karena takut kepada Tuhan.

Jadi apa alasan dibuatnya pasal tersebut ? Jika hanya karena ingin menurunkan angka tindak kejahatan kepada perempuan ? Apakah yakin pasal tersebut bermanfaat ? Berapa masyarakat nantinya akan dipenjara karena malakukan hal tersebut ?

Ataukah benar nantinya uang denda tersebut untuk membayar utang ? Yah mungkin saja. (penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Kediri)

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia