Jumat, 15 Nov 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Visa Progresif Dihapus, Jamaah Haji dan Umrah Tetap Kena Pajak

22 September 2019, 13: 25: 05 WIB | editor : Adi Nugroho

haji kabupaten kediri

TAMU ALLAH: Calon jamaah haji Kabupaten Kediri diantar keluarganya. Tahun ini jamaah yang ke Tanah Suci lagi sudah tidak dibebani visa progresif. (Didin Saputro - radarkediri.id)

Share this          

KABUPATEN, JP Radar Kediri- Bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah umrah dan haji kali kedua, kini tak perlu memikirkan lagi visa progresif. Sebab, Pemerintah Arab Saudi telah memutuskan bahwa visa progresif dihapuskan.

Meski demikian, masih ada biaya yang harus dikeluarkan untuk pengurusan visa di negeri Timur Tengah tersebut. “Memang visa (progresif) sekarang dihapus, tetapi jamaah yang ingin berangkat umrah atau haji tetap dikenai pajak,” kata Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kediri Zuhri saat ditemui Jawa Pos Radar Kediri, kemarin.

Dari keterangan Zuhri, ketentuan biaya umrah dan haji itu diberlakukan setiap seseorang ingin berangkat ke Arab Saudi. Berbeda dengan visa progresif yang dibebankan bagi mereka yang sebelumnya sudah pernah melaksanakan ibadah umrah dan haji dan ingin berangkat lagi.

“Jadi sekarang, untuk setiap jamaah baik yang telah ke sana (Tanah Suci) maupun yang belum pernah, dikenai pajak visa,” ungkapnya.

Sehingga tidak hanya jamaah yang pernah berangkat saja. Zuhri menegaskan, bagi mereka yang baru mendaftar dan belum pernah ke Tanah Suci juga dibebankan pajak tersebut.

Sementara biaya pembuatan visa atau pajak yang telah diatur Pemerintah Arab Saudi itu sekitar Rp 2 juta per jamaah. Peraturan tersebut akan diberlakukan pada bulan ini. Sehingga calon jamaah yang sedang mengurus paspor dan visa maka akan terkena pajak visa yang dibebankan.

Dengan adanya peraturan baru itu, Zuhri menyampaikan bahwa hal itu tentu tidak memengaruhi minat masyarakat untuk tetap menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Bahkan untuk ibadah haji, tahun depan Zuhri menyatakan yang akan berangkat dari Kabupaten Kediri ada lebih dari 1300 jamaah. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2019 yang sekitar 1200-an jamaah.

“Apapun tetap mereka bayar, karena telah menjadi regulasi dan ke Tanah Suci merupakan kebutuhan untuk mendekatkan diri, sehingga tidak mengurangi niat untuk berangkat,” papar Zuhri.

Tentu dengan keputusan ini, Pemerintah Arab Saudi mencabut aturan yang sudah berlaku sejak 2016 tersebut. Dari berita yang dikeluarkan Kemenag, penghapusan visa progresif ini bagian dari upaya Pemerintah Arab Saudi mewujudkan visi 2030. Visi itu terkait meningkatnya jamaah umrah tiga kali lipat dibandingkan tahun ini.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia