Kamis, 24 Oct 2019
radarkediri
icon featured
Sego Tumpang

-- Berkatan --

19 September 2019, 14: 50: 38 WIB | editor : Adi Nugroho

Sego Tumpang Berkatan

Sego Tumpang Berkatan (radarkediri.id)

Share this          

Dulgembul paling demen kalau dapat undangan kondangan. Slametan. Kenduren. Tahlilan. Sebab, itu berarti makan-makan. Ya di tempat ‘hamin-hamin’, ya di rumah. Sebab, waktu pulang mesti disangoni berkat. Yang isinya jajan: apem, iwel-iwel, dan gedang. Juga nasi dengan lauk yang pepak.

Apalagi dulu waktu masih kecil. Saat bapaknya dapat undangan kenduren, sekeluarga pasti menunggu dengan riang gembira. Sebab, pasti akan ada berkat yang bisa dikembul bareng-bareng. Yang lauknya minimal endog. Lebih sering pula ayam. Dan, jika yang ngundang wong sugih bukan tidak mungkin mbeleh kambing bahkan sapi. Itu berarti perbaikan gizi.

Kumpul-kumpul seperti itu: slametan, kenduren, tahlilan, sudah menjadi bagian dari tradisi yang hidup di tengah masyarakat kita. Isinya ya silaturahmi. Ya berdoa. Ya bersedekah. Pun berembug membahas dan memecahkan masalah yang terjadi di tengah mereka.

Makanya, berembug pun sudah menjadi bagian yang inhern dalam kehidupan masyarakat ini. Tidak ada keputusan menyangkut banyak orang yang hanya diambil oleh satu-dua nama. Secara diam-diam. Melainkan selalu melibatkan banyak orang. Secara terbuka. Lewat rembugan. Untuk kemudian disepakati bersama.

Ndak perlu sampai ada voting. Sebab, semua saling ngrumangsani. Yang ndak punya kapasitas ya ndak akan memaksa berpendapat. Yang punya kapasitas pun demikian, ndak dupeh dan ndak memaksakan pendapatnya sendirian. Semua sama-sama ‘bisa rumangsa’. Bukan sama-sama ‘rumangsa bisa’.

Itulah mengapa Bung Karno dalam kursusnya tentang sila keempat Pancasila menyebutkan bahwa demokrasi sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita sendiri. “Sudah mentradisi,” kata Kang Noyo yang mambu sekolahan. Bukan lagi sekadar menjadi alat, apalagi tujuan, demokrasi ya napas kehidupan sehari-hari. Yang tidak bisa dilepaskan dari hidup bangsa ini.

Itu jauh sebelum trias politica dicetuskan Montesquieu di Prancis lo. Yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Agar rakyat bisa berpartisipasi. Lewat demokrasi parlementer.

Padahal, kata Bung Karno, demokrasi parlementer hanya alat. Untuk memuluskan kepentingan kapitalisme. Agar bisa berjalan. Setelah feodalisme yang mewadahinya pada kurun sebelum itu tak mampu lagi menyangganya.

Maklum, pada sistem feodalisme yang berpusat pada raja/ratu, para pemilik modal tidak bisa berpartisipasi. Tidak bisa menjadi bagian dari penentu kebijakan. Padahal, bisa jadi, kebijakan itu akan berimbas pada bisnis mereka.

Karena itu, warga yang sempat dibuat kaya oleh sistem feodalisme menuntut hak lebih tinggi lagi. Ingin berpartisipasi. Keputusan tak cukup dibuat raja/ratu dan para bawahannya. Melainkan, mereka harus juga terlibat. Dan, cara yang paling mungkin adalah dengan menciptakan ‘demokrasi’.

Dengan demikian, demokrasi bagi mereka menjadi alat. Bahkan tujuan. Agar kapitalisme yang mereka kendalikan bisa tetap berjalan.

Mengapa? kata Bung Karno, karena merekalah yang paling siap jika digelar kompetisi terbuka perebutan suara. Sebab, merekalah yang punya modal. Untuk memobilisasi perolehan suara itu. Mereka bisa maju sendiri. Atau, mengajukan orang lain yang bisa membela kepentingannya. Jelas ndak seimbang jika dihadapkan dengan wong-wong cilik yang tak punya modal.

“Lha itu lak seperti orang yang ngotot minta voting di tengah rembug warga untuk menentukan menu kondangan,” sela Dulgembul.

Warga yang sebenarnya lebih cocok menu sego tumpang bisa jadi memilih soto atau rawon karena sudah dikondisikan sebelumnya oleh yang usul voting. Selain voting diklaim lebih ‘demokratis’, menu soto atau rawon memang lebih mewah. Lebih enak karena mambu daging. Padahal, dagingnya mau tidak mau pasti harus membeli di tempat yang usul voting tadi. Lha wong dia satu-satunya bakul daging di situ. 

Demokrasi yang sudah menjadi napas sehari-hari bangsa ini sejak dulu, tidaklah begitu. Demokrasi adalah semangat untuk mencari keputusan yang terbaik. Yang terbuka. Yang tidak menang-menangan. Yang tanpa intrik dan tipu muslihat. Yang bisa saling ngrumangsani. Dan, yang dalam sila keempat Pancasila sudah jelas-jelas disebutkan: penuh hikmat dan kebijaksanaan. Bukan sekadar musyawarah dan perwakilan.

Hikmat dan kebijaksanaan. Dua kosakata yang justru cenderung menghilang dalam praktik demokrasi kini. Jangankan hikmat, yang terjadi justru hiruk pikuk dan kekacauan. Jangankan kebijaksanaan, yang mengemuka adalah keculasan. Sehingga, keadilan sosial yang menjadi cita-cita bersama menjadi terabaikan.

Padahal, slametan, kenduren, tahlilan, ‘hamin-hamin’, bisa mewujudkan cita-cita itu. Ada berkat yang bisa dibawa pulang. Oleh semua. Tanpa kecuali. (tauhid wijaya)

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia