Senin, 21 Oct 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Mayoritas Tersedot untuk Personalia

18 September 2019, 12: 22: 31 WIB | editor : Adi Nugroho

Tistas

INTERAKTIF: Kepala SMAN 2 Nganjuk Rita Amalisa mengajar murid kelas X, kemarin. Sekolah di Jl Anjuk Ladang itu sudah mencairkan anggaran BPOPP pada Senin (9/9) lalu. (Andhika Attar - radarkediri.id)

Share this          

NGANJUK, JP Radar Nganjuk­-Kucuran biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP) untuk SMA/SMK belum bisa mewujudkan pendidikan gratis di Kota Angin. Pasalnya, anggaran dari Pemprov Jatim itu belum bisa mencukupi kebutuhan sekolah. Untuk menambalnya, ada yang meminta iuran sukarela lewat komite.

Seperti di SMAN 2 (Smada) Nganjuk, BPOPP atau kucuran dana lewat program pendidikan gratis dan berkualitas (tistas) itu mayoritas untuk membayar gaji guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap. “Di sini, anggaran BPOPP paling banyak digunakan untuk personalia. Sampai 60 persen sendiri,” ungkap Kepala SMAN 2 Nganjuk Rita Amalisa.

Untuk diketahui, anggaran BPOPP dikucurkan ke SMA/SMK sesuai jumlah murid di sekolah. Dana yang diterima sekolah merupakan akumulasi jatah sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Untuk SMA ditetapkan Rp 70 ribu per anak. Sedangkan SMK Rp 110 ribu tiap siswa.

Dengan total murid 1.055 anak, SMAN 2 Nganjuk menerima dana Rp 73,8 juta per bulan. Dalam pencairan Senin (9/9) lalu, Smada menerima dana Rp 221,5 juta karena dana diberikan tiap triwulan.

Meski menerima dana ratusan juta, menurut Rita anggaran itu tidak bisa digunakan untuk banyak kebutuhan sekolah. “Anggaran personalia saja sudah mencapai Rp 37 juta (tiap bulan, Red),” lanjut Rita.

Karenanya, setelah menerima dana Rp 221,5 juta, Rp 111 juta di antaranya langsung digunakan untuk membayar guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap. Jumlahnya mencapai 36 orang. Gaji mereka antara Rp 1 juta-Rp 1,2 juta per orang. 

Bagaimana dengan pemanfaatan dana lainnya? Rita mengaku menggunakan anggaran Rp 36 juta sisanya untuk kebutuhan sekolah. “Yang paling banyak untuk perawatan ringan bangunan dan kegiatan kesiswaan,” tandas Rita.

Berdasarkan peraturan penggunaan anggaran BPOPP, menurut Rita pemanfaatan itu memang diperbolehkan. Termasuk untuk perawatan atau pemeliharaan sarana dan prasarana. “Hanya untuk kerusakan skala ringan saja. Seperti halnya untuk pengecatan dinding ruang kelas,” imbuhnya.

Menutupi kekurangan dana operasional, perempuan berjilbab itu mengaku memiliki beberapa terobosan. Salah satunya, menekan kebutuhan dan pemakaian kertas yang dinilai memakan banyak anggaran.

Agar anggaran tak membengkak, ujian, undangan, dan kebutuhan administrasi lainnya sebisa mungkin tidak menggunakan kertas. “Untuk kebutuhan yang tidak bisa dibiayai dengan BPOPP dan bantuan operasional sekolah (BOS) tetap dibantu oleh komite,” Urai Rita sembari mencontohkan pembangunan aula hingga acara seremonial dan sejumlah perayaan.

Hanya saja, tarikan sumbangan dilakukan secara sukarela kepada wali murid. “Kalau tarikan untuk SPP memang tidak diperbolehkan,” tegas guru bahasa Inggris tersebut.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia