Senin, 21 Oct 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Penghapusan Visa Progresif Bisa Meningkatkan Pendaftar

17 September 2019, 16: 10: 14 WIB | editor : Adi Nugroho

urus izin kemenag

URUS IZIN: Staf Kantor Kemenag Kota Kediri melayani warga yang melakukan konsultasi. (Anwar Basalamah - radarkediri.id)

Share this          

KOTA, JP Radar Kediri – Penghapusan aturan visa progresif oleh pemerintah Arab Saudi diperkirakan bakal semakin meningkatkan animo warga untuk berumrah. Apalagi, meskipun sebelumnya aturan itu ditetapkan, warga Kota Kediri yang berniat umrah masih cukup tinggi.

Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi menerapkan visa progresif. Yaitu, bagi yang menunaikan ibadah umrah yang kedua dan seterusnya dalam kurun kurang dari tiga tahun akan dikenai biaya tambahan. Pemerintah Arab Saudi mengganti aturan visa progresif tersebut dengan pajak visa yang nilainya lebih murah.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Kediri Muchdar mengatakan, visa progresif sebenarnya mulai berlaku sejak keberangkatan haji dan umrah pada 2017 silam. Setelah pemberlakuan tersebut, masyarakat yang ingin berangkat umrah setahun berikutnya harus membayar Rp 7,6 juta. “Bebas dari visa progresif setelah tiga tahun,” kata Muchdar didampingi Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kemenag Kota Kediri Tjitjik Rahmawati.

Tahun ini, lanjut Muchdar, pemerintah Arab Saudi menghapuskan visa progresif. Karena itu, mereka tidak lagi harus membayar sampai Rp 7,6 juta. Tetapi, sebagai gantinya, pemerintah di sana memberlakukan pajak visa sebesar Rp 2,5 juta per orang.

Muchdar mengungkapkan, aturan perhitungan waktunya tidak jauh berbeda dengan visa progresif. Pajak tersebut dikenakan kepada calon jamaah yang berangkat umrah lebih dari satu kali dalam kurun waktu di bawah tiga tahun. “Kalau misalnya tahun ini berangkat umrah, kemudian 2020 berangkat lagi, akan terkena pajak visa dari pemerintah (Arab Saudi),” ujarnya.

Namun bagi yang mereka berangkat lagi pada 2022, calon jamaah terbebas dari pajak visa. “Pembayarannya normal. Tidak ada tambahan 2,5 juta (rupiah),” ungkapnya.

Di Kota Kediri, Muchdar mengakui antusiasme masyarakat untuk menunaikan ibadah umrah sangat tinggi. Meski sempat diberlakukan visa progresif, peminatnya tetap tinggi. “Sepertinya di kota (Kediri) tidak terpengaruh. Apalagi yang sekarang (pajak visa). Tetap tinggi,” terang mantan kepala kantor kemenag Kabupaten Magetan ini.       

Tahun lalu, Muchdar menyebut, jumlah jamaah umrah Kota Kediri tercatat sebanyak 184 orang. Tahun ini, sampai September, jumlahnya naik menjadi 188 orang. “Ada kenaikan dibanding tahun 2017. Bulan ini ada 15 orang,” ungkapnya.

Data tersebut, kata Muchdar, diketahui dari jumlah calon jamaah yang mengajukan izin penerbitan paspor. Baik yang datang perseorangan maupun melalui biro travel perjalanan umrah. “Semua wajib izin ke kemenag,” kata Muchdar.

Pengajuan izin tersebut berkaitan dengan kepastian perjalanan yang akan dilakukan oleh calon jamaah. Jangan sampai paspor digunakan selain ke Arab Saudi. Atau dimanfaatkan untuk mencari kerja di luar negeri. “(Paspor) harus dipakai ibadah umrah. Kami juga perlu mengecek kevalidan biro travel. Jangan sampai masyarakat tertipu dengan travel abal-abal. Semua harus terdaftar di kemenag,” pungkasnya.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia