Jumat, 15 Nov 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Pemkot Revisi Perda Tower Telekomunikasi

29 Agustus 2019, 18: 41: 35 WIB | editor : Adi Nugroho

tower telekomunikasi

LEBIH MAHAL: Salah satu menara telekomunikasi yang berada di atap gedung salah satu bank di Kota Kediri. (Anwar Basalamah - radarkediri.id)

Share this          

KOTA, JP Radar Kediri – Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kediri dari retribusi menara telekomunikasi bakal semakin besar. Ini menyusul penyesuaian tarif yang tertuang dalam Rancangan Peratura Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Perda No 8/2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Raperda tersebut sudah didok di rapat paripurna DPRD Kota Kediri (20/8) lalu. Saat ini, drafnya akan dikirim ke pemerintah provinsi (pemprov) untuk dievaluasi gubernur.

Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Chairil Anwar mengatakan, berdasarkan raperda tersebut, tarif retribusi menara telekomunikasi bakal naik dari sebelumnya. Pasalnya, ada ketentuan pengukuran baru untuk menentukan tarifnya. “Bisa lebih tinggi (tarifnya),” kata Chairil kepada Jawa Pos Radar Kediri.

Chairil mengungkapkan, penyesuaian tarif itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 46/PUU-XII/2014. Keputusan tersebut memuat cara pengukuran tingkat penggunaan jasa dan struktur tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi. “Setelah ada putusan MK, kami harus melakukan perubahan di perda lama,” ungkapnya.

Sebelumnya, kata Chairil, struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar 2 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) pajak bumi dan bangunan (PBB) menara telekomunikasi.

Di perda baru nanti, lanjutnya, perhitungan tersebut tidak berlaku. Sebagai gantinya, pengukuran tarif retribusi mempertimbangkan indeks ketinggian menara, indeks jumlah operator, dam tarif dasar yang ditetapkan sebesar Rp 1,86 juta per menara per tahun.

“Setiap kota (kabupaten), tarif dasarnya tidak sama,” ungkap pria yang pernah berdinas di dinas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan (DLHKP) ini.

Chairil menerangkan, tinggi menara diukur dari permukaan tanah sampai ujung menara tertinggi. Meskipun menara tersebut diletakkan di atas gedung, pengukurannya tetap sama. “Jadi kami ukur tinggi gedung ditambah tinggi menara di atasnya,” katanya.

Di Kota Kediri, kata Chairil, jumlah menara yang terdata pada 2016 sekitar 60 unit. Jumlah itu dipastikan bertambah selama tiga tahun terakhir. “Paling banyak di sepanjang jalan PK Bangsa sampai (jalan) Brawijaya. Termasuk menara di atas gedung,” ujarnya.

Chairil melanjutkan, raperda akan dievaluasi gubernur. Setelah itu, raperda akan disahkan menjadi perda dan diundangkan. “Baru kami sosialisasikan kepada stakholder,” pungkasnya.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia