Rabu, 11 Dec 2019
radarkediri
icon featured
Politik

LPA Ingin Regulasi Iklan Produk Tembakau Diperketat

13 Agustus 2019, 17: 58: 10 WIB | editor : Adi Nugroho

Kawasan Tanpa Rokok Kediri

Kawasan Tanpa Rokok Kediri (radarkediri.id)

Share this          

KOTA, JP Radar Kediri- Semakin banyaknya perokok pelajar di Kota Kediri membuat sejumlah pihak prihatin. Apalagi keberadaan iklan rokok yang secara masif terpampang di kawasan pendidikan. Hal itu dianggap membuat pelajar semakin mudah terpengaruh.

Kondisi seperti itu disayangkan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kediri. Menurut Koordinator Divisi Advokasi Heri Nurdianto, perlu peraturan tegas pemerintah daerah terkait hal tersebut.

“Kami sangat menyayangkan pemasangan papan reklame tentang produk rokok di kawasan sekolah,” ujar Heri.

Ia memaparkan, di Kota Kediri utamanya di kawasan Jalan Veteran dan Penanggungan berdiri beberapa baliho besar. Baliho itulah yang dipergunakan sebagai iklan rokok. Hal tersebut menurutnya jelas tidak ramah bagi anak.

Heri menyebut bahwa produsen produk tembakau sengaja memilih pasang iklan di baliho dekat sekolah.  Sebab kawasan pendidikan merupakan salah satu pangsa pasar potensial.

“(Karena itu) LPA mendesak kepada pemerintah agar ada aturan yang jelas dan pasti terkait pemasangan baliho itu,” tegasnya. Tentunya agar iklan rokok pada baliho-baliho yang ada di kawasan pendidikan tidak digunakan untuk iklan produk tembakau.

Sejauh ini pemkot berencana membentuk peraturan daerah (perda) tentang kawasan tanpa rokok. Pembuatan perda tersebut diharapkan menjadi salah satu solusi mengurangi dampak negatif asap rokok bagi perokok pasif. Dan juga menekan perokok di kalangan anak-anak.

Seperti yang pernah disampaikan Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Alfan Sugiyanto. Dia menyebut bahwa regulasi untuk tidak merokok di sekolah harus diperketat.

“Seperti di SMK PGRI 1 itu bagus. Memang dari awal siswa yang masuk di sana telah diseleksi untuk benar-benar tidak merokok. Jalur masuk juga diperketat, wawancara langsung dengan siswa,” paparnya.

Dari keterangannya, selama ini memang belum ada peraturan yang membatasi pelajar untuk tidak boleh membeli rokok di warung. Sehingga itu akan menjadi bahan yang diperhitungkan ke depan.

Alfan menambahkan, dari pemantauan sejumlah remaja usia 10-18 tahun, banyak yang mulai terpapar rokok. Untuk itu, ia tidak ingin anak-anak sekolah terpapar asap rokok secara langsung. Baik yang aktif maupun pasif. Jika dilihat pada pengendalian tembakau ASEAN, ada 30 persen anak Indonesia mulai merokok sebelum usia 10 tahun.

“Beberapa penyebabnya, anak meniru aktivitas yang dilakukan orang tuanya. Anak-anak mendapatkan rokok sangat mudah. Industri rokok juga sasar anak muda menjadi perokok baru. Apalagi di Indonesia merupakan surga para perokok baru,” paparnya.

Padahal di sebagian besar negara di Asia Tenggara telah ada larangan iklan rokok. Namun itu tak termasuk di Indonesia yang masih bisa beriklan. “Bahkan di dekat sekolah juga banyak papan promosi pada produk ini,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Alfan mengatakan dengan adanya perda ini juga menguatkan Perwali No 18 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok. Di perda yang akan dibahas ini dirancang banyak hal tentang aturan maupun tempat terkait dengan rokok.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia