Minggu, 18 Aug 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Pilkades di Kediri: Potensi Gugatan Jika Muncul Kecurangan

12 Agustus 2019, 13: 11: 09 WIB | editor : Adi Nugroho

Pilkades Serentak Kediri

Pilkades Serentak Kediri (radarkediri.id)

Share this          

KABUPATEN, JP Radar Kediri - Pilkades serentak rencananya akan dilaksanakan pada Rabu (30/10) nanti. Dalam pelaksanaannya tersebut, tidak menutup kemungkinan muncul gugatan. Salah satunya jika terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pilkades.

Gugatan itu dapat muncul ketika ada keputusan yang dikeluarkan namun salah. “Katakanlah keputusan yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Maka itu bisa muncul gugatan,” ujar Kabag Hukum Sukadi kepada Jawa Pos Radar Kediri melalui sambungan telepon.

Menurut Sukadi, gugatan juga dimungkinkan muncul di antara cakades yang berlaga. Gugatan yang muncul dari antar cakades itu substansinya adalah terkait proses.

Lalu, apakah gugatan tersebut dapat dilayangkan ke Pemkab Kediri? Sukadi menyanggahnya. Menurutnya gugatan terkait pelaksanaan pilkades itu tidak dapat dialamatkan kepada Pemkab.

“Pemkab tidak mengeluarkan keputusan apapun terkait proses ini (pilkades, Red). Tetapi bentuknya hanya memandu saja untuk pilkades dapat dilaksanakan secara serentak. Juga membuatkan jadwalnya,” imbuhnya.

Berbeda cerita dengan tahap keempat dalam proses pilkades. Yakni penetapan yang dilakukan setelah ada kades terpilih. Pasalnya dalam tahap ini, bupati yang membuat keputusan tersebut. “Penetapan itu sendiri bentuknya surat keputusan bupati,” terang Sukadi.

“Tentunya kami mengimbau dan berharap agar pelaksanaan pilkades ini dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Dan menjaga kondusivitas di desanya masing-masing,” harapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Pakar Hukum Uniska Nurbaedah. Menurutnya gugatan baru dapat dilakukan ketika ada kecurangan yang ditemukan. Namun begitu, gugatan itupun tidak bisa ditujukan kepada pihak Pemkab Kediri. Tergantung dugaan kecurangan itu sendiri.

Kecurangan yang lumrah terjadi dalam tahun politik adalah isu bagi-bagi uang. Dalam hal ini, jika memang ditemukan dan ada kandidat yang merasa dirugikan. Meskipun begitu, ia sendiri berharap agar praktik seperti itu harus segera diakhiri demi iklim demokrasi yang lebih baik.

“Pelaksanaan pilkades serentak haruslah sesuai dengan keinginan masyarakat. Tidak lagi mengandalkan money politics atau politik uang,” tegas Nurbaedah.

Sementara terkait gugatan terkait jadwal pilkades yang diundur pun dinilai bukan merupakan objek gugataan. Langkah Pemkab menyerentakkan pilkades sebagai bentuk diskresi. Yakni dilatarbelakangi untuk mengatasi permasalahan konkret yang timbul dalam perjalanan pilkades itu sendiri.

Lebih lanjut, Nurbaedah melihat tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi dengan pengunduran waktu dan penggabungan pikades itu sendiri. Sehingga ia pun menilai bahwa langkah pemkab tersebut tidak bisa dijadikan objek gugatan.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia