Kamis, 14 Nov 2019
radarkediri
icon featured
Kolom

-- Desaku --

04 Agustus 2019, 17: 57: 56 WIB | editor : Adi Nugroho

Mahfud

Oleh : Mahfud (radarkediri.id)

Share this          

'Desaku yang kucinta... Pujaan hatiku...Tempat ayah dan bunda...Dan handai taulanku...

Tak mudah kulupakan...

Tak mudah bercerai...

Selalu kurindukan...

Desaku yang permai....'

Syair-syair lagu Desaku karya L. Manik itu penuh kedamaian. Penuh rindu. Penuh penggambaran kedamaian. Tempat ketenangan tercipta sebagai antitesis hiruk-pikuk kota.

Desa, dalam lagu L. Manik itu, seperti dibuat sebagai lawan dari kota yang penuh dinamika. Bergejolak. Disesaki geliat warganya yang seperti tak ada waktu luang. Selalu diburu waktu. Lengah sesaat lenyap pula kesempatan. Pokoknya, kalau ingin melepaskan diri dari kepenatan kota maka desa adalah destinasinya. Setidaknya bila merunut syair lagu di atas.

Mungki karena itu, dulu, desa juga identik dengan 'keterbelakangan'. Desa bukanlah area kemajuan. Desa ibarat masa kecil. Tempat ayah bunda dan handai taulan. Yang ketika kita beranjak besar akan meninggalkannya. Merantau ke kota untuk mendapatkan sesuatu yang lebih kekinian.

Lebih menjanjikan dari sisi sosial ekonomi. Pokoknya, desa adalah antitesa dari semua kemapanan kehidupan. Dengan ciri khas bersahaja, sangat sederhana di semua lapisan sosialnya. Mulai struktur masyarakatnya hingga pemerintahannya.

Dulu, struktur pemerintahan desa juga sangat sederhana. Diatur oleh pamong yang punya nama sesuai tugasnya. Jagatirta misalnya, bertanggung jawab pada masalah pengairan. Jagabaya, akan mengurusi masalah keamanan. Kamituwa jadi penguasa wilayah yang bernama dusun. Untuk urusan agama ada modin yang berperan. Kemudian ada carik, bayan, uceng,  yang semuanya sudah teratur berjalan sesuai kearifan lokal. Dan struktur seperti itu bisa berbeda di tiap daerah. Misalnya di luar Pulau Jawa.

Tapi, jangan padankan desa yang tersirat dalam syair L. Manik itu dengan kondisi terkini. Sebab, desa bukan lagi antitesis kota dalam banyak hal. Soal kemajuan, desa tak kalah dengan kota. Soal orang kaya, desa juga punya asetnya.  Bahkan, desa justru lebih dinamis. Karena desa punya ajang demokrasi yang bernama pemilihan kepala desa. Sementara kota, tak punya pemilihan kepala kelurahan!

Nah, karena itulah desa juga punya nilai 'politis' tinggi. Apalagi, beda dengan kota yang bisa lebih heterogen dalam hal sosio-kultural masyarakatnya, desa boleh dibilang lebih homogen. Sifat paternalistik yang terwakilkan pada sosok pemimpin juga masih kental nuansanya.

Boleh disebut, seorang kades adalah penguasa bagi desanya. Tak sekadar sebagai kepala desa saja, yang bila sebagai kepala desa maka dia hanya berkuasa dalam bidang administratif belaka. Tapi kades sejatinya adalah pemilik nama asli dari lurah. Yang menyimbolkan sebagai patron. Lurah adalah penguasa. Tapi makna lurah ini hilang karena sekarang digunakan oleh wilayah perkotaan. Yang membuat mereka hanya berperan sebagai pejabat saja. Bukan seoran patron.

Wajar bila kemudian posisi kades menjadi buruan. Jangan heran bila di desa asal saya di Kabupaten Tulungagung, ada lurah eh kades terpilih yang menghabiskan biaya hingga Rp 2 miliar!

Maka, jangan heran bila persoalan pilkades menjadi seauatu yang krusial di Kabupaten Kediri saat ini. Karena memang sarat dengan nilai-nilai sosio-kultural-politik. Bahkan bisa jug ke masalah ekonomi.

Saat ini, menguasai desa bukan hanya penting bagi para tokoh desa yang berebut menjadi patron. Menguasai desa sangat penting bagi mereka yang bahkan bukan orang desa tersebut. Karena menguasai desa saat ini artinya mempermulus penguasaan area untuk kepentingan lebih luas lagi.

Karena Kabupaten Kediri juga akan menggelar pesta demokrasi pemilihan pemimpin. Akan melaksanakan pemilihan bupati. Jadi, siapa bisa menguasai desa maka dia yang berpeluang menjadi penguasa. Selamat berebut kuasa...(penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Kediri)

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia