Selasa, 19 Nov 2019
radarkediri
icon featured
Hukum & Kriminal

Kasus Korupsi Taman Hijau SLG: Heny Tunggu Eksekusi

23 Juli 2019, 16: 29: 49 WIB | editor : Adi Nugroho

Hukuman Didi Heni

Hukuman Didi Heni (radarkediri.id)

Share this          

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Kediri - Pemkab Kediri sepertinya harus bersiap untuk memberhentikan dengan tidak hormat dua PNS-nya yang terlibat kasus korupsi Taman Hijau SLG. Satu terpidana lagi, Heny Dwi Hantoro, statusnya juga telah memiliki kekuatan hukum tetap.

“Yang bersangkutan (Heny, Red) kasusnya juga telah dinyatakan inkrah,” terang Kajari Kabupaten Kediri Subroto, di sela-sela peringatan ke-59 Hari Bhakti Adhyaksa, kemarin.

Inkrah-nya kasus untuk Heny melengkapi kasus untuk terpidana yang lain, Didi Eko Tjahjono. Hukuman Didi juga telah dinyatakan inkrah terlebih dulu. Karena itu, dua orang yang masih tercatat sebagai PNS tersebut terancam sanksi pemecatan.

Saat ini pihak kejari menunggu waktu untuk melakukan eksekusi badan.   Eksekusi tersebut bisa diartikan tindakan lanjut dalam melaksanakan putusan pengadilan yang sudah inkrah. Hal ini berupa pidana badan atau penjara.

Subroto mengaku, sempat ada hambatan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap Heny. Penyebabnya adalah adanya kesalahan petikan putusan maupun putusan  lengkap. Kesalahan itu terkait dengan penulisan tahun.

“Tetapi sudah diperbaiki. Makanya dengan hal itu kami tinggal menunggu untuk pelaksanaan (eksekusi),” terang pria asal Semarang tersebut.

Lebih lanjut, pria berkumis tebal ini menyatakan pihak kejari memang tidak melakukan banding atas putusan yang dijatuhkan kepada Heny. Begitu pula dengan pihak Heny dan pengacaranya. Mereka juga tidak mengajukan banding atas vonis yang diberikan majelis hakim.

Berbeda dengan Didi yang harus mengembalikan uang kerugian daerah sebesar Rp 252,8 juta, Heny tidak mendapatkan beban seperti itu. Tapi dia tetap dibebani denda. “Denda Rp 100 juta, subsidair satu bulan kurungan,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya,  uang kerugian daerah dari korupsi Taman Hijau SLG oleh Didi tersebut telah disetorkan ke kas daerah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri Wirawan pun mengamini pernyataan tersebut.

Wirawan menegaskan bahwa pihaknya langsung menyerahkan uang tersebut ke Bank Jatim. Bank tersebut adalah pengelola kas daerah. Ia mengatakan bahwa uang yang telah masuk ke kas daerah itu dapat digunakan seperti dana-dana yang lain.

“Statusnya sama seperti dana kas daerah lainnya. Bisa digunakan untuk kepentingan daerah,” terang Wirawan.

Sementara itu, pengamat hukum dari Uniska Nurbaedah menegaskan bahwa sanksi terhadap ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi adalah diberhentikan dengan tidak hormat. Dasarnya adalah PP nomor 11 tahun 2017 terkait manajemen ASN.

Terkait ASN yang terjerat kasus korupsi harus diberhentikan pada akhir bulan setelah dipastikan memiliki kekuatan hukum tetap. “Misalnya dinyatakan inkrah pada tanggal 3 Agustus, maka yang bersangkutan harus mulai diberhentikan pada tanggal 31 Agustus,” terang pria yang menjabat sebagai ketua prodi magister hukum Uniska tersebut.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia