Jumat, 15 Nov 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Seragam SMA Lebih Mahal

Jutaan Rupiah untuk Sumbangan Pembangunan

23 Juli 2019, 13: 09: 55 WIB | editor : Adi Nugroho

Seragam SMA Lebih Mahal

Share this          

NGANJUK – Program kain seragam gratis dari pemprov tidak membuat orang tua siswa terbebas dari beban membayar seragam SMA/SMK. Setiap wali murid harus mengeluarkan uang minimal Rp 1 juta untuk membeli lima setel seragam. Jumlah itu belum termasuk biaya uang gedung atau pembangunan.

          Salah satu wali siswa di SMAN di Kecamatan Nganjuk mengatakan, dirinya sudah mengeluarkan uang Rp 1,5 juta untuk lima setel seragam. Mulai seragam putih abu-abu, khas, pramuka, batik dan olahraga. “Semuanya masih kain. Kecuali kaos olahraga,” ujarnya.      

Selain mendapat lima setel, lanjut dia,  setiap siswa juga mendapat kerudung, sabuk, atribut seragam dan kaos kaki. Perlengkapan tersebut dibeli dalam satu paket. “Tidak boleh beli salah satunya. Harus satu paket (Rp 1,5 juta),” lanjut dia.

          Pembayaran seragam, lanjut perempuan yang mewanti-wanti agar namanya tak dikorankan ini, dilakukan pada hari pertama masuk sekolah atau 15 Juli lalu. Saat itu, sekolah mengundang orang tua atau wali murid ke sekolah.

          Sebenarnya, menurut dia, sekolah tidak mewajibkan orang tua membeli seragam di koperasi siswa (kopsis). Tetapi, karena pembelian harus satu paket, otomatis orang tua membeli di sekolah. “Kain batik dan khas tidak mungkin beli di luar (sekolah),” tuturnya.

          Di luar uang seragam, siswa juga harus membayar sumbangan pembangunan. Sesuai kesepakatan komite dan urang tua, tiap anak dibebani Rp 2,5 juta.

          Iuran senilai jutaan rupiah itu menurut sumber koran ini masih lebih murah. Sebab, sebelumnya sempat ada usulan uang sumbangan senilai Rp 3 juta. “Karena dianggap terlalu mahal, akhirnya disepakati Rp 2,5 juta,” imbuhnya sembari menyebut uang pembangunan bisa diangsur setahun.

          Sementara itu, di SMAN lain di Kecamatan Nganjuk, siswa harus membayar uang pembangunan yang lebih mahal. Yaitu, Rp 3 juta. Bedanya, di sekolah tersebut harga seragam putra hanya Rp 800 ribu. “Tapi belum termasuk kaus olahraga. Uang pembangunan bisa dicicil dua kali,” urai sumber lain yang juga keberatan namanya disebutkan.

Meski harga seragam di sekolah ini lebih murah, siswa diminta membayar biaya tambahan Rp 751 ribu. Sebanyak Rp 500 ribu di antaranya, digunakan untuk membayar listrik dan gaji guru tidak tetap (GTT). Sisanya untuk peringatan hari bersar nasional dan map rapor.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cabdisdik) Pemprov Jatim Wilayah Nganjuk Edy Sukarno menyebutkan, petunjuk teknis (juknis) soal pembagian kain seragam gratis dari pemprov belum turun. Karenanya, sampai kemarin cabdisdik belum bisa memastikan kapan kain bisa dibagikan. “Kami belum menerima informasi,” ujar Edy.

Untuk menyiasati keterlambatan pembagian dua setel kain seragam gratis, lanjut dia, siswa bisa membeli di kopsis atau di luar sekolah. Sejauh ini, hal tersebut sudah dilakukan sekolah. “Yang penting tidak memaksakan,” tandas mantan kepala cabdisdik pemprov wilayah Bojonegoro-Tuban ini.

Edy menjelaskan, siswa juga bisa mengajukan keberatan ke sekolah bila biaya yang dibebankan terlalu mahal. Dengan begitu, sekolah akan memberikan keringanan biaya.

Pada prinsipnya, pihaknya tidak ingin membebani siswa dengan berbagai macam biaya. Namun besaran biaya menjadi kesepakatan antara komite dan orang tua siswa. “Kalau dirasa berat, bisa minta keringanan,” urainya.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia