Sabtu, 25 Jan 2020
radarkediri
icon featured
Hukum & Kriminal

Kasus Korupsi Taman Hijau SLG: Sejak Tersangka, Hak Didi Sudah Dicabut

22 Juli 2019, 16: 36: 38 WIB | editor : Adi Nugroho

kasus taman hijau slg

Didi Eko Tjahjono (radarkediri.id)

Share this          

 KEDIRI KABUPATEN - Desakan agar PNS Kabupaten Kediri yang jadi terpidana kasus korupsi segera diberhentikan terus menguat. Termasuk terhadap Didi Eko Tjahjono, terpidana kasus korupsi Taman Hijau SLG. Sebab, sanksi bagi PNS yang terlibat korupsi sudah jelas. Yaitu harus diberhentikan dengan tidak hormat. Tak peduli berapa lama hukumannya.

“Harus. Harus diberhentikan dengan tidak hormat. Aturannya jelas, putusannya sudah inkrah melakukan tindak pidana itu korupsi,” tegas pengamat hukum dari Uniska Nurbaedah saat dihubungi via telepon, kemarin.

Apa yang disampaikan ketua Prodi Magister Hukum Uniska tersebut bukan tanpa dasar. Nurbaedah menggunakan landasan dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2017. Khususnya pasal 250 huruf b terkait manajemen ASN. “Karena kejahatan dalam jabatan. Saya kira pihak Pemkab Kediri juga pahamlah dengan hal ini (aturan, Red),” imbuhnya.

korupsi taman hijau

Kasus Korupsi Taman Hijau SLG (radarkediri.id)

Di sisi lain, Pemkab Kediri sebagai institusi yang menaungi terpidana, sampai saat ini masih menunggu salinan petikan putusan. Baru setelah itu melakukan kajian terhadap putusan tersebut. Bagi Nurbaedah, upaya pemkab itu juga bisa dimaklumi. Meskipun sebenarnya mereka bisa mengambil langkah yang lebih taktis lagi.

“Boleh-boleh saja (melakukan) kajian. Tapi ketentuannya kan sudah jelas. Pasal 250 huruf b. Kalau itu kasus korupsi kan harus diberhentikan dengan tidak hormat. Dasarnya ya pasal itu,” tandas Nurbaedah.

Sebelumnya, Nurbaedah juga mengimbau pihak Pemkab Kediri agar lebih proaktif dalam kasus PNS yang terjerat korupsi. Mereka tidak perlu kaku dengan menunggu salinan putusan dari pengadilan. Meskipun secara formal menyurati pihak PN Tipikor, mereka bisa meminjam salinan petikan putusan itu ke jaksa penuntut umum.

Nurbaedah melihat hal tersebut menjadi penting karena dua alasan utama. Yakni sebagai bentuk kepastian hukum dan untuk kebaikan terpidana sendiri. Agar segera dapat dipastikan status kepegawaiannya.

Terkait beratnya sanksi bagi PNS koruptor itu membuat Nurbaedah perlu mengingatkan para ASN. Yakni agar mereka bekerja sesuai pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya. Serta menjauhi perbuatan yang mempunyai potensi kejahatan dalam jabatan alias korupsi. 

Tindakan korupsi, selain dampaknya merugikan keuangan daerah atau negara, pelakunya bakal mendapat hukuman ganda. Selain dipenjara bila dinyatakan bersalah oleh pengadilan, sekaligus bisa dipecat dari statusnya sebagai ASN.

“Karir sebagai ASN akan berakhir. Nantinya akan berdampak pada diri pelaku dan keluarganya sendiri. Sanksi bagi ASN yang terlibat kasus korupsi sangatlah tegas dan berat,” ingatnya.

Di lain sisi, berdasarkan keterangan Pelaksana tugas (plt) Inspektur Inspektorat Pemkab Kediri Nono Soekardi, Didi saat ini statusnya diberhentikan sementara. Pemberhentian sementara itu bahkan sudah sejak lama. Yakni sejak ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri.

“Yang bersangkutan diberhentikan sementara dan haknya sebagai ASN juga telah dicabut,” ungkap Nono.

Pihaknya menegaskan Pemkab Kediri memang langsung memberhentikan sementara Didi ketika statusnya menjadi tersangka. Menurut Nono, hal tersebut sebagai bentuk komitmen dari Pemkab Kediri terhadap kepastian hukum yang berlaku.

Aturan Pemecatan PNS Koruptor

1.     Berdasarkan PP 11/17 pasal 250 huruf b, Didi harus diberhentikan dengan tidak hormat.

2.     Sanksi tegas kepada ASN yang terjerat kasus korupsi tidak peduli lama hukumannya.

3.     Karir sebagai ASN akan berakhir jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia