Minggu, 18 Aug 2019
radarkediri
icon featured
Kolom

Hari Jadi-jadian?

22 Juli 2019, 16: 29: 36 WIB | editor : Adi Nugroho

suko susilo

Oleh : Suko Susilo (radarkediri.id)

Share this          

   Yang selalu diuraikan dalam pembelajaran sosiologi adalah tentang masyarakat. Yang selalu juga dijelaskan dalam uraian tentang masyarakat adalah dikotomi masyarakat desa dan kota dengan berbagai perbedaannya. Salah satu perbedaannya adalah terkait dengan aktivitas kesehariannya. Masyarakat desa diidentifikasi sebagai masyarakat agraris, petani. Sementara kota dihuni oleh masyarakat industri.

Dulu, di paruh kedua dekade 1970, saya sering guyon mengolok-olok teman sekolah yang dari luar Kota Madya Kediri sebagai cah ndesa (anak desa). Teman dari Gringging, Wates, Kandat, dan Kras adalah yang termasuk saya olok-olok. Mereka tidak marah, sadar karena memang rumahnya di desa.

He…he…mbeling, padahal saya sendiri waktu itu adalah cah Prambon. nDesa juga. Jalan masih makadam, yang diterangi cempor saat malam. Hanya rumah tetangga kaya yang mampu menyemburkan sinar petromak ke jalanan gelap. Sekedar pilek, larinya ke dukun karena Puskesmas belum dibangun. Ha..ha…ndesa markesa-kesa…

Kontras dari cah ndesa adalah cah kutha. Biasanya klaim cah kutha (anak kota) dimiliki oleh teman yang domisilinya di Balowerti, Banjaran, Mojoroto dan lain-lain kelurahan yang ada di Kota Madya Kediri.

Dikotomi desa dan kota ini hanya sekedar menjelaskan perbedaan. Bukannya penilaian bahwa yang satu lebih baik dari yang lain, atau sebaliknya. Bahkan saat ini, karena kemajuan teknologi informasi, dikotomi itu sudah semakin cair.

Istilah kota di Indonesia, sekalipun belum sangat jelas kapan mulai ada, diperkirakan baru mengedepan pemakaiannya pada awal abad 20. Setelah Indonesia merdeka, istilah itu makin nyata pemakaiannya saat berlaku UU No 16 tahun 1950. Dari UU tersebut muncul istilah Kota Besar.

Tujuh tahun kemudian, melalui UU No. 1 tahun 1957 istilah Kota Besar digantikan Kota Praja. Pada 1969, melalui UU No. 6 istilah Kota Praja berganti Kota Madya. Baru pada 1999, saat terbit UU No. 22 istilah Kota Madya berganti menjadi hanya Kota saja.

Kota merupakan kawasan pusat pemukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah yang mendominasi tata ruangnya. Kota memiliki berbagai fasilitas kehidupan untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri. Pengertian ini mencakup pengertian town dan city dalam bahasa Inggris.

Jika desa didominasi oleh lahan terbuka agraris, maka kota tertutup oleh lahan pemukiman dan industri. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian. Susunan fungsi kawasan tertata sebagai tempat pelayanan  publik, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Dalam konteks struktur pemerintahan di Indonesia, kota adalah unit administratif setelah provinsi, begitu juga kabupaten. Secara umum, baik kabupaten maupun kota memiliki wewenang yang hampir sama. Kabupaten maupun kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Dengan demikian, sebenarnya daerah kota itu lahir dari adanya semangat desentralisasi. Di Indonesia, usaha melacak gagasan desentralisasi mau tidak mau harus bersedia mengakui bahwa pemerintah kolonial Belandalah yang punya peran penting. Ceritanya berawal dari peristiwa besar yang terjadi di Belanda pada 23 Juli 1903. Pada tanggal itu UU desentralisasi pemerintahan Hindia Belanda diundangkan dalam Staadsblad van Het Koninkrijk DerNederlanden sebagai UU No. 219. Undang-undang tersebut dipublikasikan lewat Indische Staatsblad No. 329. Dalam perkembangannya UU desentralisasi ini lebih dikenal sebagai Decentralisatie Wet 1903. Intinya, UU desentralisasi 1903 tersebut menyatakan bahwa wilayah Hindia Belanda akan dibagi ke dalam sejumlah satuan daerah. Pembagian itu dilakukan oleh raja Belanda. Ini dimaksudkan untuk membuka kemungkinan terwujudnya pemerintahan lokal di sejumlah daerah tertentu (gewesten) di wilayah jajahannya. Pertimbangan lain terkait maksud ini adalah tersedianya SDM yang memiliki kematangan politik dan bisa dipercaya mengurusi kepentingan daerahnya sendiri. Kelak, sejumlah SDM yang dianggap matang tersebut terwadahi dalam badan Dewan Kota atau Gemeente Raad. Gemeente Raad ini dibentuk khusus untuk satuan daerah yang berstatus kota. Decentralisatie Wet 1903 kemudian dioperasionalisasikan melalui keputusan pemerintah yang memuat arahan yang lebih rinci. Dikenal sebagai Decentralisatie Besluit 1904. Pada 1906, saat Kediri dinilai sudah layak menjadi gemeente (satuan daerah berstatus kota), secara berturut-turut bersama Bandung, Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang, Surabaya, Magelang, Blitar, Palembang, dan Makasar ditetapkan sebagai Kota yang otonom. Penetapan bahwa Kediri dapat segera diserahi kewenangan desentralisasi ini mempertimbangkan bahwa saat itu daerah ini banyak dihuni orang Eropa.  Mereka inilah yang dianggap memiliki kematangan politik. Berdasarkan Staadsblad No. 148 tertanggal 1 Maret 1906 yang mulai berlaku tanggal 1 April 1906 Kota Kediri sebagai gementee bestuur (kota administratif) untuk pertama kalinya memiliki Gemeente Raad atau Dewan Kota. Dewan ini beranggotakan 13 orang yang terdiri dari 8 orang golongan Eropa, 4 orang Pribumi, dan seorang bangsa Timur Asing (Tiongkok). Delapan orang Eropa termaksud adalah : 1) T.H. Hildering, 2) H. Leriaux, 3) P. Vierkant, 4) R. Van Welkhoven, 5) A.G. Wethmar, 6) A. Wynekes, 7) Mr. A W.H. Buszink, dan 8) seorang lagi yang pada saat itu belum ditentukan. Empat orang pribumi terdiri dari : 1) R. Aloewi Dhanu, 2) R.M.A. Marjono, 3) R. Abikusno Tjokrosujoso, dan 4) M. Wirodinoto. Sedangkan seorang anggota Gemeente Raad dari golongan Timur Asing adalah Djie Ting Hian. Gemeente Raad van Kediri ini pada 13 Maret 1906 mulai memiliki kewenangan mengelola anggaran keuangan sendiri. Anggaran itu ditetapkan dalam Staadsblad 173 sebesar 15.240 Gulden. Atau, dengan kurs Juli ini, sekitar Rp 110 juta setahun. Sekalipun telah  memiliki sejumlah kewenangan administratif, pemerintahan umum de Gemeente Kediri ini masih menjadi satu  kesatuan dengan Het Inlandsche Bestuur yang dipimpin oleh Regent van Kediri (Bupati Kediri). Otonomi secara penuh Kota Kediri baru muncul berdasarkan Staadsblad no. 498 tertanggal 1 Nopember 1928. Tentu saya bisa salah dengan tulisan ini, dan perlu lebih njlimet meneliti catatan sejarah Kota Kediri yang tertumpuk nyaris lapuk di gedung Arsip Nasional. Namun, bagi saya, istilah kota di depan nama Kediri menjelaskan bahwa Kediri sebenarnyalah merupakan entitas administratif. Sebagai kesatuan sistem tata kelola pemerintahan lokal. Jika demikian, maka hanya perlu sedikit tenaga dan pikiran untuk menemukan kemungkinan hari jadi yang sebenarnya. Karena, jangan-jangan selama ini kita cuma memeringati hari jadi-jadian di setiap 27 Juli itu. Tapi mungkin kita tak perlu khawatir jika setelah diteliti ternyata hari jadi kota ini bukan yang selama ini diperingati. Karena 27 Juli juga punya sejarah kok, yakni Kudatuli yang merupakan singkatan Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli. Kudatuli itu ontran-ontran pengambilalihan paksa kantor DPP PDI di jalan Diponegoro 58 Jakarta pada Sabtu 27 Juli 1996. Peristiwa berdarah itu menelan korban sejumlah pendukung Megawati. Sukarnoputri. He he … sebelum semakin ngelantur, sekali lagi, tentu saya bisa salah. Mari  kita renungkan lagi, bukankah billboard besar yang melintang  di depan aloon-aloon sekarang ini tertulis Hari Jadi Kota Kediri? Bukankah yang menyala lip byar lip byar gagah di Jembatan Lama malam tadi juga terbaca Hari Jadi Kota Kediri? Bukan Hari Jadi Kediri kan ??? (Suko Susilo, Penduduk Kediri)

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia