Minggu, 25 Aug 2019
radarkediri
icon featured
Hukum & Kriminal

Korupsi Taman Hijau SLG: Pemkab Harus Tegas

22 Juli 2019, 15: 54: 42 WIB | editor : Adi Nugroho

korupsi taman hijau

Kasus Korupsi Taman Hijau SLG (radarkediri.id)

Share this          

  KEDIRI KABUPATEN - Pemkab Kediri tak perlu menunggu lama untuk memutuskan status kepegawaian Didi Eko Tjahjono. Sebab, kasus korupsi Taman Hijau Simpang Lima Gumul (SLG) yang membelit pegawai negeri sipil (PNS) itu sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Karena itu, pemkab bisa segera memutuskan nasib Didi.

Pendapat itu disampaikan oleh pengamat hukum Nurbaedah. Menurut ketua prodi magister hukum Uniska tersebut, pemkab bisa segera menindaklanjuti status PNS Didi. Karena kasus yang membelit mantan pejabat di dinas lingkungan hidup (DLH) tersebut sudah inkrah.

“Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan telah dijalankan. Kalau sudah seperti ini, Pemkab Kediri harus bisa lebih proaktif lagi. Yaitu untuk menindaklanjuti status kepegawaian yang bersangkutan,” tegas Nurbaedah saat dihubungi Jawa Pos Radar Kediri melalui sambungan telepon, kemarin siang.

taman hijau

ASRI: Taman Hijau SLG di Kabupaten Kediri. (Didin Saputro - radarkediri.id)

Status PNS Didi menjadi sorotan saat ini. Sebab, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2017, setiap PNS yang menjadi terpidana korupsi harus dipecat. Namun, hingga kemarin pemkab belum melakukan hal tersebut.

Pihak Pemkab Kediri menerangkan bahwa masih akan menunggu surat petikan putusan dari PN Tipikor Surabaya terkait Didi terlebih dahulu. Setelah mendapat petikan putusan itu, pemkab baru akan mengambil langkah lanjutan.

Menanggapi hal itu, Nurbaedah mengapresiasi langkah formal yang dilakukan Pemkab Kediri. Namun, ia menilai, hal tersebut tidak perlu terlalu kaku seperti itu. Pasalnya, apabila Didi telah dieksekusi dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukannya, dapat dipastikan pihak jaksa penuntut umum (JPU) telah memiliki salinan petikan putusan.

“Artinya kan Pemkab Kediri tinggal berkoordinasi dengan pihak JPU untuk meminta atau meng-copy petikan putusannya. Saya kira pihak JPU juga akan terbuka dengan hal tersebut,” tandasnya.

Nurbaedah menerangkan bahwa Pemkab Kediri tidak dapat begitu saja menunggu begitu saja terkait salinan putusan tersebut. Pasalnya, salinan putusan sendiri hanya diberikan kepada terdakwa, JPU, dan rumah tahanan yang bersangkutan. Itu artinya, pihak pemkab memang bukan sebagai pihak yang menerima salinan putusan tersebut.

Oleh karena itulah, Nurbaedah mengimbau pihak Pemkab Kediri untuk dapat lebih proaktif. Dan tidak terlalu kaku menunggu salinan putusan tersebut.

“Salinan putusannya memang penting tetapi cara mendapatkannya saya rasa dapat dilakukan dengan beberapa cara. Baik secara formal menyurati pihak PN Tipikor atau tinggal meminjam ke JPU juga bisa,” imbuhnya.

Nuraedah melihat hal tersebut menjadi penting lantaran dua hal utama. Yakni baik dari bentuk kepastian hukum dan untuk kebaikan terpidana sendiri. Agar segera dapat dipastikan status kepegawaiannya.

Sementara itu, pihak Pemkab Kediri mengaku telah mengirimkan surat permohonan salinan putusan tersebut kepada PN Tipikor Surabaya. “Semoga dalam minggu ini segera dapat turun petikan putusannya,” ungkap Pelaksana tugas (Plt) Inspektur Inspektorat Pemkab Kediri Nono Soekardi kepada koran ini.

Nono menambahkan bahwa Pemkab Kediri memiliki komitmen tinggi dalam penegakan hukum. Terutama bagi yang sudah terbukti bersalah.

“Kalau sudah terbukti bersalah, tentu akan kami proses sesuai hukum yang berlaku,” pungkas Nono.

Seperti yang pernah diberitakan sebelumnya, Didi dipidana selama satu tahun penjara. Dalam sidang vonis tersebut, Didi memilih untuk menerima putusan yang dibacakan hakim ketua Dede Suryaman. Didi juga dikenakan denda Rp 100 juta subsidair 1 bulan.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia