Selasa, 21 Jan 2020
radarkediri
icon featured
Show Case

Mental Tempe

14 Juli 2019, 21: 02: 19 WIB | editor : Adi Nugroho

Tauhid Wijaya

Tauhid Wijaya (radarkediri.id)

Share this          

   For a fighting nation, there is no journey’s end. Ungkapan itu disampaikan Bung Karno pada rapat Pancasila di Bandung, 16 Maret 1958. A fighting nation, begitulah salah satu proklamator kemerdekaan itu menyebut bangsa ini. Bangsa pejuang. Bangsa yang tidak bermental tempe. Bangsa yang selalu siap digembleng oleh keadaan, sebagaimana pidatonya dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad pada 1963.

“Digembleng, hampir hancur lebur, bangun kembali…!”

“Digembleng, hampir hancur lebur, bangun kembali…!”

Sebagai bangsa pejuang, bangsa Indonesia –menurut Bung Karno—sudah seharusnya tidak mudah menyerah. Bahkan seharusnya pula tidak pernah diam. Tidak pernah berhenti. Untuk terus memperjuangkan cita-cita kebangsaan ini.

There is no journey’s end. Perjalanan, perjuangan, tidak akan pernah berakhir. Sebab, sekalipun kemerdekaan bangsa telah diraih pada 17 Agustus 1945, itu bukanlah cita-cita yang selesai. Kemerdekaan dari penjajahan bangsa asing hanyalah prasyarat untuk memperjuangkan cita-cita selanjutnya bangsa ini yang lebih besar. Yaitu: masyarakat yang adil dan makmur.

Dan, selamanya, cita-cita kebangsaan itu harus terus diperjuangkan. Sebab, keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan tidak bersifat stagnan, mandeg. Melainkan, dinamis dan terus bergerak maju.

Soal keadilan inilah yang mewarnai perjalanan bangsa ini sejak diproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 –dan kemudian bersepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehari sesudahnya. Maklum, kemerdekaan bangsa ini bisa diperoleh atas perjuangan banyak pihak. Banyak orang. Banyak kelompok. Dan, semua merasa memiliki andil atas terwujudnya kemerdekaan bangsa yang berbuah lahirnya NKRI tersebut.

Tentang keanekaragaman kelompok yang punya andil dalam mendorong kemerdekaan tersebut, baik kiranya dilihat peristiwa Kongres Pemuda di Batavia (Jakarta), 27-28 Oktober 1928. Sebuah peristiwa yang dianggap sebagai tonggak penting cita-cita berdirinya negara Indonesia. Hal ini tercermin dari tiga keputusan utamanya yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda 1928.

Tiga keputusan utama kongres yang semula ditulis Moh. Yamin itu berbunyi: “Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.”

Nah, kongres itu diikuti oleh perwakilan pemuda dari berbagai unsur dan daerah. Sebut saja misalnya: Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Batak, Jong Islamiten Bond, Pemuda Kaum Betawi, dan lainnya.

Baik pula melihat siapa yang pernah dididik oleh bapak asuh tokoh-tokoh pergerakan nasional yang juga tokoh Syarikat Islam (SI), Hadji Oemar Said Tjokroaminoto. Dari yang paling ‘kiri’ hingga yang paling ‘kanan’ ada semua. Mulai Semaoen, Alimin, dan Muso yang kemudian menjadi tokoh utama Partai Komunis Indonesia (PKI) hingga Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo yang menjadi tokoh utama Darul Islam (DI)/Tentara Islam Indonesia (TII).

Nama-nama itu, tidak bisa dimungkiri, punya andil pula dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa ini. Pun demikian pahlawan-pahlawan nasional yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia dengan beragam latar belakang. Mulai dari Tengku Umar dan Tjut Nya’ Din di Aceh, Imam Bonjol di Sumatra, Pangeran Diponegoro di Jawa, Pangeran Antasari di Kalimantan, Sultan Hasanuddin di Sulawesi, Kapitan Pattimura alias Thomas Matulessy di Maluku, hingga Frans Kaisiepo di Papua.

Problem baru muncul ketika kemerdekaan diraih, NKRI terbentuk, dan siapa yang berkuasa untuk menjadi pemimpin. Di situ perjalanan bangsa ini diuji. Ada ketidakpuasan-ketidakpuasan dari orang atau kelompok yang merasa kepentingannya tidak terwadahi. Mereka menganggap pemerintahan tidak mampu mewujudkan cita-cita seperti yang mereka harapkan. Di sini politik, ekonomi, dan agama bisa menjadi satu.

Dan, ketika perubahan yang diharapkan tidak kunjung terwujud, ketidakpuasan itu bisa berkembang menjadi kekerasan. Pemberontakan. Maka, muncullah peristiwa PKI 1948 dan 1965, DI/TII, serta PRRI/Permesta pada masa-masa revolusi. Juga, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada masa Orde Baru. Ada pula Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang hingga kini masih sering muncul dalam pemberitaan.

***

NKRI adalah sebuah kesepakatan bersama para pendiri bangsa. Dan, untuk menjadi negara yang masyarakatnya adil dan makmur, Bung Karno mengatakan bahwa para pendiri sudah bersepakat, negara itu harus berwilayah seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. “Tidak bisa kita mengadakan satu negara yang bisa memberi masyarakat adil dan makmur jikalau wilayahnya tidak dari Sabang sampai Merauke.” (Pidato Bung Karno dalam Rapat Pancasila di Bandung, 16 Maret 1958).  

Artinya, kata Bung Karno, Jawa tidak mungkin bisa mewujudkan masyarakat adil dan makmur jika berdiri menjadi negara sendiri. Demikian pula Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Madura, Bali, Flores, dan Papua. Masyarakat dari semua pulau-pulau itu, dari Sabang sampai Merauke, harus bekerja sama dalam satu negara kesatuan yang besar. Sebab, masing-masing wilayah memiliki kelebihan dan kekurangan yang bisa saling mengisi.

Demikian pula masyarakatnya yang terdiri dari berbagai latar belakang suku, budaya, dan agama. Keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan hanya bisa terwujud jika mereka saling bekerja sama dan saling mengisi.  

Pilpres 2019 yang hanya menyediakan dua calon pilihan, kita tahu, telah memicu keterbelahan masyarakat begitu rupa. Pikiran dan energi rakyat terkuras untuk mendukung calon masing-masing. Secara mati-matian. Dan, tak jarang, dukungan itu diwujudkan dengan cara menyerang calon yang dianggap lawan.

Keterbelahan itu semakin menganga karena difasilitasi oleh media sosial (medsos) yang tak terkendali. Di sana, orang bisa menyerang secara membabibuta. Begitu pula sebaliknya, mendukung secara membabibuta.

Dalam situasi ini, rasionalitas terabaikan. Yang mengedepan adalah emosionalitas. Objektivitas pun tergantikan oleh subjektivitas. Kebenaran disandarkan pada apa yang disuka. Bukan pada apa yang seharusnya.

Nah, sebagaimana disinggung di awal, kemerdekaan adalah jembatan untuk mewujudkan cita-cita bersama bangsa. Yaitu, terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Bahwa kemudian bentuk negara yang disepakati para founding fathers adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), juga dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut.

Sebab, masyarakat Jawa tidak mungkin mewujudkan hal itu tanpa bantuan masyarakat Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan pulau-pulau lainnya. Begitu pula sebaliknya. Jawa, Sunda, Batak, Bugis, tak bisa berdiri sendiri-sendiri. Islam, Kristen, Budha, Hindu, Konghucu, demikian juga. Apalagi sekadar Kediri, Nganjuk, Tulungagung, Blitar, atau kabupaten/kota di dalam pulau-pulau itu.

Mewujudkan masyarakat adil dan makmur, harus dilakukan dengan cara saling mengisi. Saling bekerja sama. Sebab, begitulah maksud diciptakannya manusia secara berbeda-beda oleh Tuhan.

Bahwa kemudian dalam perjalanan panjang bangsa ini acap terjadi dinamika naik dan turun dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaannya, anggap saja itu sebagai gemblengan. Perbedaan adalah gemblengan. Hoax adalah gemblengan. Medsos adalah gemblengan. Gemblengan untuk membuktikan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang kuat. Bangsa pejuang.

Namun, jika kemarin Jokowi dan Prabowo sudah bergandeng tangan dan berpelukan, tapi para pendukungnya hingga di daerah masih tetap saling caci dan maki, maka itu bisa membuktikan sebaliknya. Bahwa bangsa ini bukan a fighting nation. Tapi, bangsa yang mudah ambruk dan bermental tempe. Bukan bangsa yang “Digembleng, hampir hancur lebur, bangun kembali…!” (Penulis adalah wartawan JP Radar Kediri. Tulisan ini pernah disampaikan dalam kajian tematik DPRD Kabupaten Kediri dan halalbihalal KAHMI Kota Kediri)

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia