Jumat, 17 Jan 2020
radarkediri
icon featured
Politik

Pilkades di Kediri: Tak Ada Bumbung Kosong

08 Juli 2019, 16: 51: 30 WIB | editor : Adi Nugroho

Pilkades Serentak Kediri

Pilkades Serentak Kediri (radarkediri.id)

Share this          

 KEDIRI KABUPATEN - Bagi desa-desa yang ingin mendapatkan kepala desa (kades) definitif, masyarakatnya harus melakukan ini. Yaitu memunculkan kompetitor agar muncul persaingan dalam perebutan jabatan kades. Bila tidak, desa mereka bakal terancam kembali diisi penjabat (Pj) kades.

Sebab, dalam aturannya, pilkades tak lagi mengenal istilah bumbung kosong. Ada batas minimal jumlah kandidat yang harus dipenuhi. Yaitu dua orang. 

“Kalau yang daftar cuma satu, waktunya diperpanjang lagi. Kalau tetap satu calon juga, berarti pilkades di desa tersebut akan ditunda,” tegas Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Sampurno, saat dihubungi Jawa Pos Radar Kediri kemarin sore.

Bagi desa-desa yang baru memiliki satu calon, masih ada kesempatan untuk menjaring peserta. Sebab, pendaftaran peserta pilkades tahap pertama dibuka hingga pertengahan Juli. Tepatnya Selasa (16/7). Itupun, bila kandidat yang muncul tetap satu, waktunya akan kembali diperpanjang. Penambahan waktu pendaftaran itu hingga tujuh hari. Mulai 17 Juli hingga 29 Juli 2019.

“Setelah masa batas waktu tahap kedua tetap satu calon maka pilkades ditunda sampai batas waktu yang ditentukan oleh pihak pemda,” imbuh pria yang berasal dari Kabupaten Nganjuk itu.

Berkaca dari pelaksanaan pilkades sebelum-sebelumnya, penundaan akan dilakukan sampai batas waktu yang belum dapat dipastikan. Lebih lanjut, batas waktu yang ditetapkan kemudian ini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah Pemkab Kediri.

Dengan kondisi seperti itu, otomatis terdapat kekosongan kekuasaan di desa yang bersangkutan. Karena masa jabatan kades telah habis sedangkan kades baru belum terpilih. Kondisi ini sudah diantisipasi oleh pemkab. Yaitu dengan memercayakan jalannya pemerintahan di desa yang bersangkutan kepada pejabat sementara.

“Pemkab akan menunjuk penjabat (Pj) kades sampai pelaksanaan pilkades berikutnya,” terang pria yang tinggal Kelurahan Setono Pande, Kecamatan/Kota Kediri ini.

Sampurno menegaskan, penundaan pilkades hanya bisa terjadi dengan alasan di atas. Ketika desa yang mengadakan pilkades memiliki peserta yang memenuhi persyaratan, pencoblosan pun dapat dilaksanakan.

Begitu juga dengan pendaftaran tahap kedua. Jika dalam tahap pertama sudah mencukupi pesertanya, maka pendaftaran kedua tidak perlu diadakan. Panitia pilkades bisa langsung melakukan penelitian kelengkapan persyaratan. Seperti persyaratan administrasi dan klarifikasi.

Lebih lanjut, dalam pilkades kali ini tidak hanya batas minimal peserta saja yang diatur. Melainkan juga dengan batas maksimal peserta yang bisa mengikuti pilkades. Batas maksimal peserta pilkades sendiri yaitu sebanyak lima orang. Apabila memang lebih melebihi batas tersebut, maka akan dilakukan seleksi atau ujian. Seleksi itu sendiri dilaksanakan oleh pihak panitia pilkades di desa masing-masing.

Untuk diketahui, sebanyak 35 desa akan menggelar pencoblosan pilkades pada 26 Agustus 2019. Desa yang menggelar Pilkades di wilayah timur sungai Brantas memang lebih banyak. Yakni ada 30 desa dari 17 kecamatan yang berbeda di Kabupaten Kediri. Sementara lima desa sisanya berada di tiga kecamatan yang berada di barat sungai Brantas.

Bila Pilkades Tak Ada Lawan

1.     Jika dalam pendaftaran kedua tetap hanya satu calon, Pilkades akan ditunda yang sampai batas waktu yang belum ditentukan.

2.     Kekosongan sementara diisi Penjabat (Pj) kades.

3.     Batas waktu penundaan menjadi kewenangan Pemkab.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia