Rabu, 17 Jul 2019
radarkediri
icon featured
Sego Tumpang

Bukan Negeri KW

26 Juni 2019, 14: 50: 39 WIB | editor : Adi Nugroho

Sego Tumpang Bukan Negeri KW

Sego Tumpang Bukan Negeri KW (radarkediri.id)

Share this          

Bulan-bulan gini, memang ndak ada yang hebohnya mengalahkan bab sekolah. Ndak di warung, ndak di poskamling, ndak di pengajian, ndak di arisan RT. Yang paling seru ya ngomongne soal itu. Tentang mencarikan sekolah para bocah. Tentang biaya-biaya yang harus dibayar. Tentang sepatu, seragam, dan buku yang mesti segera disiapkan.

Zonasi menjadi kosakata baru yang paling diakrabi. Terutama oleh ibu-ibu. Maklum, banyak di antara mereka yang keplayu-playu, bahkan gulung koming, mendaftarkan anaknya ke sekolah baru. Rutinitas tahunan yang sebenarnya tak baru. Sebab, setiap tahun ya mesti begitu. Keplayu-playu. Apalagi yang nilainya anaknya pas-pasan.

Saking saja, sekarang ada hal yang dirasakan baru. Yang, sebenarnya, tak sepenuhnya baru pula. Sebab, tahun lalu sudah diterapkan. Meski belum sepenuhnya. Begitu pula tahun sebelumnya. “Saiki arep sekolah kudu dimeteri,” keluh Bulik Menur, nyaprut.

Maklum, gara-gara kalah dekat jaraknya ke sekolah dengan yang lain, posisi anaknya jadi tergeser. Begitulah yang dipahami soal zonasi sekolah negeri. Sekolah yang jaraknya dimeteri dengan rumah. Rangkingnya ditentukan jarak meteran itu.

Mereka yang sudah terbiasa ‘tarung bebas’ berdasar nilai untuk memilih sekolah jadi termehek-mehek. Ibarat biasa antre sego tumpang secara bebas, asal punya duit yang cukup, tiba-tiba harus antre berdasar jarak rumah dengan warung. Yang berada dalam radius satu kilometer dari warung mendapat prioritas.

Wajar kalau geger. Sebab, warung sego tumpang Mbok Dadap sudah terkenal enaknya sak ndonya. Banyak yang suka. Banyak yang cocok. Mbok di dekat rumahnya ada warung sego tumpang lain, tetap banyak yang rela antre di warung Mbok Dadap.

“Aku mau antre di dekat rumah kalau sampeyan juga buka warung di sana, Mbok,” kata Jeng Mayang.

Masalahnya, warung Mbok Dadap ndak buka cabang. Ndak seperti warung-warung franchise itu. Bagi dia, mau antre di warungnya, mangga. Ndak mau antre ya silakan cari yang lain. Ndak apa-apa. Mencari rezeki cukup sak madya. Biarlah yang lain menjadi rezeki orang.

Lha, sekolah-sekolah negeri mestinya seperti warung-warung franchise itu. Fasilitasnya. Standar pelayanannya. Harganya. Kualitasnya. Sehingga, di mana pun tempatnya, orang merasakan sama. Apalagi, pengelola semua sekolah negeri itu sama. Satu: negara.

Apakah sekolah-sekolah negeri selama ini sudah begitu? Jika sudah, tapi kemudian ada yang merasakan berbeda antara satu sekolah negeri dengan sekolah negeri yang lain, tentu perlu dipertanyakan. Apa penyebabnya? Input siswanya? Manajemen pengelolanya yang mendapat ruang dengan sistem manajemen berbasis sekolah (MBS)? Atau, apa lagi?

Sekolah dengan input siswa-siswa pilihan, mbok diapakan saja, output-nya juga pasti bakal punya kelas. Di situ, sekolah-sekolah yang sudah kadung difavoritkan punya posisi di atas angin. Ini yang, sepertinya, ingin dibongkar pemerintah lewat sistem zonasi. Sudah terlalu lama ada kasta-kasta di sekolah negeri. Padahal, semua perlakuan yang diberikan pemerintah (negara) untuk sekolah-sekolah negeri itu sama.

“Merek itu mahal, Kang,” ucap Yu Kanthil. Dalam bisnis, merek bahkan dihitung sebagai aset. Yang intangible. Yang jika diperjualbelikan bisa bernilai sangat mahal. Sekolah-sekolah favorit itulah yang selama ini punya ‘merek’ di mata orang-orang.

“Nah, sekolah-sekolah itu difavoritkan karena punya merek atau punya merek lantaran difavoritkan?,” tanya Kang Noyo yang ikut antre sego tumpang.

Sulit menjawabnya. Yu Kanthil, Jeng Mayang, atau Bulik Menur terdiam. Jika sekolah-sekolah yang difavoritkan itu adalah sekolah-sekolah negeri yang kelahirannya termasuk awal, yang nomornya kecil, wajar. Sebab, pada masa itu, sekolah yang ada ya hanya itu. Mereka yang bisa sekolah ya bocah-bocah tertentu. Dan, ketika lulus, bocah-bocah sekolahan itulah yang mendapat posisi terhormat di tengah masyarakat. Lha wong mayoritas bocah lainnya ndak bisa sekolah. Pemerintah juga masih menargetkan 6 (enam) tahun untuk wajib belajar.

Dalam perjalanannya, alumni sekolah-sekolah negeri nomor kecil yang mendapat tempat terhormat di tengah masyarakat itulah yang lantas ikut mengerek nama sekolah. “Yang sekolah di sana wong-wong pinter,” komentar banyak orang.

Makanya, begitu pemerintah sudah mulai bisa membuka sekolah negeri lainnya, anggapan itu sulit ditepis. Sudah kadung melekat. Meski sekolah negeri yang baru dibuka pemerintah itu berlokasi dekat rumahnya, orang-orang tetap memilih menyekolahkan anaknya di sekolahnya ‘wong-wong pinter’ itu. Merek pun terbentuk. Padahal, produknya sama. Keluar dari ‘pabrik’ yang sama: pemerintah. Merek yang dikeluarkan juga sama: negeri. Dengan segala fasilitas yang sama pula.

Inilah yang membikin pusing ketika pemerintah ingin menaikkan wajib belajar menjadi 9 (sembilan) tahun dan 12 (dua belas) tahun. Orang-orang tetap menyerbu sekolah yang kadung dianggap ‘bermerek’ itu. Akibatnya, ada orang-orang yang terdekat dengan sekolah tersebut justru tidak bisa mengaksesnya. Sementara, sekolah yang terdekat tapi baru, kekurangan murid.

Padahal, sekali lagi, mereknya sama: negeri. Dibuat oleh ‘pabrik’ yang sama pula: pemerintah. Dengan kualitas yang juga sama. Sebab, pemerintah ndak mungkin mengeluarkan sekolah negeri ‘KW’. Karena sekolah negeri dibuat untuk meratakan akses pendidikan. Bukan untuk bisnis, menangguk keuntungan.

“Tapi, anakku ndak mau di swasta, Kang…,” ucap Yu Kanthil lagi. Hwaduh, ini lain soal lagi. Jika pemerintah sudah memastikan fasilitas tistas (gratis berkualitas) juga diperuntukkan sekolah swasta, ini saatnya bagi pengelolanya untuk memastikan: sekolah swasta punya kasta yang sama dengan sekolah negeri. Bahkan bisa melebihi… (tauhid wijaya)

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia