Kamis, 24 Oct 2019
radarkediri
icon featured
Kolom

Wis Wayahe

23 Juni 2019, 20: 18: 29 WIB | editor : Adi Nugroho

Mahfud

Oleh : Mahfud (radarkediri.id)

Share this          

Proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) kali ini benar-benar menghabiskan energi. Tak hanya bagi para pemangku kebijakan. Juga melelahkan bagi para orang tua. Sampai-sampai, ada yang rela menginap di depan sekolah (mirip antrean beli tiket Avanger: Endgame). Padahal, pendaftaran sudah online!

Entah apa penyebabnya, sistem zonasi kali ini bak pukulan telak bagi orang tua dan calon siswa. Mereka terhuyung akibat pukulan strike. Lurus menohok dagu. Padahal, sistem zona ini, seingat penulis, sudah diterapkan sejak tiga tahun silam.

Mungkin, yang membuat zonasi kali ini menakutkan adalah aturan 90 persen kuota sekolah untuk mereka yang berada di dekat sekolah. Tanpa embel-embel nilai...tanpa embel-embel macam-macam. Yang penting, jarak rumah dengan sekolah harus sesuai. Dan, itu dibuktikan melalui cek lokasi di google maps!

Padahal, sejak awal pemangku kebijakan, terutama di Jatim, sudah melakukan modifikasi skema itu. Untuk SMP misalnya, dari skema awal 5 persen prestasi, 5 persen pindah kerja, dan 90 persen zona, ada instruksi dari Dispendik Jatim untuk membagi lagi jatah 90 persen zona tersebut. Yaitu, 20 persen di antaranya harus disiapkan untuk jalur zonasi NUN. Artinya, bagi siswa pemilik NUN yang bagus, mereka tak perlu khawatir yang berlebihan karena masih berpeluang besar mendapat sekolah. Tentu, dengan catatan, masih dalam zona yang sama. Tidak keluar pagar.

Hal serupa juga di tingkat SMA. Di level ini, jatah 90 persen zonasi bahkan masih diiris lagi untuk 20 persen jalur NUN dan 20 persen untuk siswa dari keluarga tak mampu (untuk mengganti istilah keluarga miskin). Dan, keputusan ini sudah diteken kepala Dispendik Jatim pada 20 Mei 2019. Artinya, sebelum proses PPDB dimulai.

Nah, dengan modifikasi Permendikbud nomor 51 tahun 2018 itu, sejatinya PPDB tak harus seheboh saat ini. Apalagi, kalau melihat tahun permendikbud yang 2018, ada rentang waktu satu tahun bagi mereka yang berusaha mengkritisi. Yang bila itu terjadi, revisi tentu bisa dilakukan sebelum pelaksanaan PPDB. Tidak kemudian ujug-ujug seperti sekarang ini, yang berujung pada heboh dan gaduh. Khas kita ketika menyikapi sesuatu. Selalu heboh, gaduh, dan menyalahkan siapa saja. Kecuali diri kita sendiri (tentunya).

Terlepas dari itu semua, PPDB kali ini memang menyisakan beberapa permasalahan yang harus menjadi bahan evaluasi tahun depan. Bukan menyoal zonasinya, tapi lebih pada penerapan secara teknis dan praktisnya. Sebab, penerapan zonasi menurut penulis adalah keniscayaan. Zonasi adalah yang paling mendekati ideal pada terwujudnya keadilan pendidikan. Zonasi akan menisbikan sekolah favorit. Yang membuat siswa akan terkotak di ranah siswa pintar, kurang pintar, dan tidak pintar (menutupi kata bodoh). Juga akan mengadilkan tugas pendidik, yang akhirnya mendapat raw input yang relatif sama. Tidak ada lagi sekolah yang mendapatkan murid nyaris 100 persen berotak encer. Sementara ada sekolah yang mendapatkan sebaliknya.

Dari aspek lebih melebar, zonasi-bila nanti benar-benar berlangsung sesuai harapan-bakal mengurangi kemacetan di jalanan pada pagi, siang, dan petang hari. Mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas, dan mengurangi potensi pemakaian kendaraan bermotor yang belum waktunya oleh para pelajar kita. Karena dengan sekolah yang dekat, mereka tak perlu ngebut dengan jarak sekolah dan rumah yang mencapai belasan atau bahkan puluhan kilometer!

Lalu, apa yang perlu menjadi catatan? Satu yang paling penting adalah soal sosialisasi. Saya sangat bertanya-tanya ketika ada kepala daerah yang justru tidak tahu detil PPDB dengan sistem zonasi ini. Nah, kalau pejabat saja seperti itu, apalagi orang biasa seperti kita sebagai orang tua murid? Karena itu jangan heran bila kemudian kebingungan terjadi justru ketika proses sudah berlangsung. Padahal, Permendikbud 51 itu sudah dikeluarkan pada 2018! Setahun lalu!

Juga, terkait modifikasi di Jatim yang menerapkan jalur NUN dan siswa miskin sebesar 20 persen. Justru, sebagian besar dari kita juga tidak mengetahuinya. Pertanyaannya, salah siapa? Dan, harus jujur kita akui bahwa sosialisasi adalah satu sisi kelemahan ini.

Terlepas dari semua hiruk-pikuk ini, sudah saatnya kita mulai memikirkan bagaimana agar sistem zonasi ini bisa benar-benar memberi keadilan dalam pendidikan. Serta, kita harus mulai berpikir untuk tidak ‘takut’ bersekolah swasta. Idealnya, dengan aturan saat ini, bersekolah di swasta tak boleh ada anggapan sebagai siswa level bawah. Pemerintah juga perlu memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas mereka. Termasuk para pendidiknya. Toh, kebijakan SPP gratis pun juga menyasar ke mereka. Jadi, perlu ada rumusan besar agar sekolah swasta bisa meningkatkan kualitasnya. Karena harus diakui, sebagian masyarakat bahkan cenderung memilih sekolah swasta yang berkualitas meskipun membayar mahal.

Jadi, kenapa masih takut penerapan zonasi? Toh, pendidikan fungsinya meningkatkan kualitas masyarakat. Bukannya mencari siswa pintar untuk dijadikan objek rivalitas ‘mutu’ sekolah. Ingat, sekolah bukan ajang bersaing mendapatkan prestasi. Tapi, tugas sekolah adalah menciptakan siswa yang berprestasi. Maka...wis wayahe...wis wayahe...(penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Kediri).

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia