Rabu, 17 Jul 2019
radarkediri
icon featured
Politik

36 Nama Pejabat di Tangan Bupati

Dipilih Satu Orang di Tiap Lowongan

18 Juni 2019, 14: 27: 25 WIB | editor : Adi Nugroho

36 Nama Pejabat di Tangan Bupati

Share this          

NGANJUK – Panitia seleksi (pansel) sudah mengumumkan nama-nama pejabat yang direkomendasi kepada Bupati Novi Rahman Hidhayat untuk dipromosikan menjadi pimpinan tinggi pratama. Dari puluhan nama yang disetorkan, bupati akan memilih satu orang di masing-masing lowongan.

          Ketua Pansel Lelang Jabatan Tinggi (JPT) Pratama Kabupaten Nganjuk Tauchid Djatmiko mengatakan, total ada 36 pejabat yang direkomendasikan ke bupati. Penyerahan nama-nama tersebut dilakukan Minggu malam lalu (16/6). “Begitu penilaian selesai, kami segera sampaikan ke bupati nama-nama yang direkomendasikan,” ujar Tauchid kepada Jawa Pos Radar Nganjuk.

          Di setiap lowongan OPD, lanjut Tauchid, pansel meloloskan tiga pejabat dengan nilai terbaik. Sebelumnya, mereka sudah mengikuti serangkaian tes yang diselenggarakan pansel. Mulai dari asesmen, kompetensi teknis dan sosio kultural yang meliputi pembuatan makalah, presentasi dan wawancara.

          Untuk lowongan staf ahli bidang pemerintahan, hukum, politik misalnya. Tiga nama yang direkomendasikan adalah Elly Hernantias, Imam Ashari, dan Samsul Huda. Kemudian dinas lingkugan hidup (LH), ada Tri Wahjoe Kuntjoro, Heru Purnomo dan Subani.

          Tauchid mengungkapkan, nama-nama yang dimumumkan dari urutan pertama sampai ketiga bukan berdasarkan perankingan nilai terbaik. Namun, yang jelas, pihaknya sudah menyampaikan semua hasilnya ke bupati dan komite aparatur sipil negara (KASN). “Yang kami publish memang tidak berdasarkan perankingan,” tandasnya.

          Setelah hasilnya disampaikan, menurut Tauchid, selanjutnya menjadi wewenang bupati memilih satu nama untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama di setiap lowongan. Pemilihan tersebut tidak lagi berdasarkan nilai hasil asesmen dan tes. “Semua nama yang kami setor adalah yang terbaik. Selanjutnya bupati yang menentukan,” tutur pria yang pria yang juga kepala kantor regional II badan kepegawaian negara (BKN) Surabaya ini.

          Berdasarkan jadwal pansel, pelantikan memang diagendakan pada hari ini (18/6). Namun, jadwal tersebut bisa saja berubah sesuai pertimbangan bupati. Hanya saja, saat menyampaikan rekomendasi, pansel sudah memberikan sejumlah masukan terkait waktu pelantikan.

          Yang jelas, beber Tauchid, hari pelantikan harus mempertimbangkan batas usia para pejabat. Pasalnya, pada saat dilantik, usia maksimal 56 tahun. “Makanya di jadwal awal kami membuat ketentuan paling lambat dilantik 1 Juli,” pungkasnya.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia