Rabu, 17 Jul 2019
radarkediri
icon featured
Kolom

Zonasi oh Zonasi

17 Juni 2019, 14: 44: 40 WIB | editor : Adi Nugroho

Mahfud

Mahfud (radarkediri.id)

Share this          

Itu tulisan di salah satu grup percakapan.  Sang ibu, kebetulan memang ibu-ibu yang paling ribet ketika musim pendaftaran sekolah seperti sekarang ini, melanjutkan keluhannya di kalimat-kalimat berikut…

“Anakku sudah di urutan 1.689…”

“Padahal yang diambil zonasi sekolah maksimal 1.500…”

“Wah…kalah dengan yang dekat…”

Kalau yang itu sahutan dari anggota grup lain, yang juga masih ibu-ibu.

“Iya, percuma nilai ga dipakai…”

“Padahal anakku kalau belajar sudah ga karu-karuan, takut masuk swasta…”

“Eh…sekarang terpaksa masuk swasta….”

Itu hanya sebagian percakapan seru para emak-emak di salah satu grup WA. Mungkin, kalau saya kutip semua bakal lama saya menulisnya. Penuh pula hamalan koran. Belum lagi juga diwarnai obrolan ngelantur ga karuan. Meskipun dipicu kekecewaan anaknya tak dapat jatah di sekolah negeri. Meski sudah belajar membanting tulang.

Penerapan zonasi pada pendaftaran peserta didik baru, disingkat PPDB, istilah terbaru untuk pendaftaran siswa baru, tahun ini memang bikin gonjang-ganjing. Penerapan zonasi mutlak yang diperintahkan Menteri Pendidikan melalui Permendikbud  membikin gaduh para ibu-ibu. Karena mengubah tatanan yang sudah lama mereka akrabi. Kebiasaan bahwa kita mengejar sekolah negeri karena berbagai alasan. Ya karena prestise, fasilitas oke, murah lagi….(kalaupun mahal kan bisa lewat keterangan tidak mampu sehingga bisa mendapat potongan harga).

Tahun lalu, dan di tahun sebelumnya, sejatinya zonasi juga sudah mulai diterapkan. Hanya tak se-ekstrem sekarang. Zonasi dibuat bersap…seperti kue lapis. Ada kuota sekian persen untuk anak sekitar sekolah, ada sekian persen untuk pemilik nilai, ada sekian persen untuk kelompok anu, sekian lagi untuk si anu…

Sementara sekarang sudah tegas. Maktes…. Zonasi dihitung berdasarkan jarak rumah ke sekolah. Bukan pertimbangan yang lain. Bukan pula nilai seseorang yang mempengaruhi. Meski, masih ada jalur prestasi tapi tentu kuota tak banyak. Yang membuat tingkat persaingan juga bikin pening.

Pertanyaannya sekarang, tepatkah aturan zonasi ini? Yang justru oleh sebagian pendidik dianggap dapat mereduksi daya saing sekolah, atau juga daya saing siswa. Juga, menambah beban guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Benarkah?

Untuk memberi penilaian pada kebijakan terbaru menteri pendidikan dan kebudayaan ini, perlu sekiranya kita melihat lebih jernis asbabun nuzul alias sebab-musababnya. Dasar pemikiran dari Kemendikbud, dan ini sudah sering diungkapkan oleh sang menteri yang mantan dosen saya tersebut, adalah hak dasar dari warga negara. Bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama terhadap pendidikan. Tak membedakan kaya dan miskin, pandai atau pintar. Di hadapan pendidikan, semua punya hak sama.

Yang tak kalah penting, adalah upaya untuk menghapus paradigma sekolah favorit. Dan ironisnya, di Indonesia, justru sekolah negeri yang banyak dipandang sebagai favorit. Sekolah negeri saat ini dikejar-kejar oleh mayoritas masyarakat. Kalau ga sekolah di negeri ya kurang bonafit.

Akibatnya, masuk ke sekolah negeri butuh perjuangan ekstra. Pandai? Sudah pasti. Karena nilai menjadi rujukan awal di tengah keterbatasan bangku dengan membeludaknya peminat. Tapi, pandai saja tak cukup. Perlu juga uang karena butuh dana besar untuk membuat sekolah memiliki fasilitas ‘wah’ untuk menopang status favoritnya. Masih ada lagi butuh lobi. Karena saking banyaknya peminat, anak orang kaya, pejabat, tokoh, dan orang terpandang lainnya tentu mengejar sekolah negeri. Kalau tidak, malu dong. Masak anak orang penting sekolahnya di ‘luar negeri’.

Nah, bertolak dari –salah satunya- alasan di atas akhirnya ada aturan zonasi. Niatannya mulia. Agar pendidikan juga merata.

Dari sisi ini, sebenarnya tak ada yang salah dengan aturan ini. Hanya, tetap saja suatu aturan tak bisa langsung nge-klik dengan kondisi dan situasi di lapangan. Peraturan yang dibikin di kantor pusat tentu tak bisa mewadahi semua perkembangan situas dan keadaan di tiap-tiap daerah. Yang memiliki karakteristik bermacam-macam. Tentu saja, permendikbud memang tak bisa berakibat sama di semua daerah. Bahkan, dua daerah yang berdekatan, Kota Kediri dan Kabupaten Kediri saja, permendikbud ini memiliki konsekuensi berbeda.

Di kota, yang telanjur konsep pengembangan wilayahnya dibagi per bidang, di mana zona sekolah dijadikan satu lokasi di satu area, tentu akan kagok bila menerapkan aturan ini seratus persen. Karena sekolah negeri, terutama SMP, memang mengumpul di satu kecamatan saja.

Tapi, menafikkan aturan ini juga tak bisa. Karena kita memang harus menghapus paradigm sekolah favorit untuk sekolah negeri ini. Karena bagaimanapun, sekolah negeri adalah sekolah milik rakyat. Yang pembiayaannya dari pajak warga negara. Karena itu, semua memang memiliki hak yang sama. Tak peduli apakah anak itu pintar, tak pintar, belum pintar, atau tak bisa pintar. Toh..hakekat pendidikan kan memang mendidik seseorang untuk pintar. Jadi, tak harus mencari siswa yang sudah pintar kan?

Lalu, yang paling pas yang mana? Ya biar waktu yang menentukan. Aturan harus tetap ada untuk memulainya. Ibarat uji coba, akan dilihat seperti apa imbas dari aturan tersebut. Toh, perbaikan juga tak ditabukan. Penyesuaian dengan kondisi lapangan juga tak diharamkan. Karena hakikat peraturan kan untuk mencapai yang terbaik. Mendekati ideal.

Yang tak boleh, memanfaatkan aturan itu untuk kepentingan pribadi. Mengeruk keuntungan untuk diri sendiri. Mengakali aturan agar dirinya dipermudah. Dan, sayangnya, pikiran itu juga yang masih banyak melatari maksud kita. Asal kita bisa dimudahkan, tak peduli yang lain disulitkan… Ah,…mudah-mudahan tak seperti itu. (penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Kediri).

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia