Selasa, 16 Jul 2019
radarkediri
icon featured
Hukum & Kriminal

Sengketa Ruko di Jalan Pattimura: Hakim Tolak Gugatan

17 Juni 2019, 13: 44: 13 WIB | editor : Adi Nugroho

ruko pattimura

SENGKETA : Ruko milik Yayasan Tjoh Djoe Hoo Soen Lau di Jalan Pattimura yang menjadi objek sengketa antara penyewa dan pengurus yayasan. (Didin Saputro - radarkediri.id)

Share this          

KEDIRI KOTA - Majelis hakim PN Kota Kediri menolak gugatan perdata dalam sengketa kepemilikan rumah toko (ruko) di Jalan Pattimura. Dalam sidang yang berlangsung Kamis (13/6) petang itu, hakim menilai materi gugatan tak sesuai kenyataan. Sang penggugat tidak memiliki hak atas bangunan yang berada di Jalan Pattimura 57, Kelurahan Jagalan, Kota Kediri, itu.

“Majelis hakim telah melakukan mediasi. Ternyata penggugat bukan merupakan pengurus yayasan,” kata Ketua Majelis Hakim Charni Wati Ratu Mana, dalam sidang yang berlangsung di ruang Kartika PN Kota Kediri tersebut.

Yayasan yang dimaksud hakim adalah Yayasan Tjoh Djoe  Hoo Soen Lau. Yayasan ini berdiri sejak 1956. Ruko milik yayasan inilah yang menjadi objek sengketa. Dengan penggugat Bambang Suyanto atau lebih akrab dipanggil Bayan. Bayan disebut awalnya sebagai penyewa ruko yang sempat menjadi lokasi berjualan tahu.

Dalam pembacaan putusan itu, hakim menyinggung bahwa Bayan menyewa ruko tersebut sejak 1999. Dengan durasi 20 tahun. Seharusnya, perjanjian sewa-menyewa itu berakhir  Februari lalu. Namun, penyewa disebut hakim enggan melepaskan kepemilikan ruko tersebut.  Yang menurut hakim merupakan tindakan melawan hukum. Sebab, dia berusaha menguasai objek sengketa tanpa sepengetahuan ahli waris.

“Dari bukti-bukti, penggugat adalah penyewa, ia tidak memiliki hak untuk mengelola bangunan tersebut,” jelas Charni.

Karena telah habis masa sewa, ahli waris meminta Bayan mengosongkan ruko. Dan memang, ruko langsung tak beroperasi lagi.  Namun, Bayan enggan mengosongkan. Sebaliknya, dia melayangkan gugatan perdata. Sebab, Bayan mengaku telah memiliki ruko tersebut. Berdasarkan berkas putusan yang dibacakan hakim, Bayan melayangkan gugatan pada 14 Januari 2019. Dengan nomor perkara 3/Pdt.G/2019/PN KDR. Atau sebelum jatuh tempo sewa ruko.

Yang digugat Bayan adalah ahli waris yayasan. Yaitu Harianto Samuel, Agung Wijayanto, Wibowo Raharjo, Lanni Herawati. Juga ada enam tergugat lain termasuk BPN Kota Kediri.

Hanya saja, pendapat hakim berbeda. Berkas yang diajukan Bayan tidak memiliki bukti kuat. Termasuk bukti hak kepemilikan bangunan. “Karena perbuatan itu masuk kriteria melawan hukum, sudah sepatutnya gugatan ini ditolak,” tegas Charni dalam pembacaan putusan yang tidak dihadiri Bambang tersebut.

Dari pemaparan Charni, hingga kini sertifikat hak milik bangunan yang disengketakan itu masih atas nama yayasan. Dikuatkan dengan bukti-bukti berupa sertifikat yang dikeluarkan pada 1988.

Penasihat Hukum (PH) tergugat Laurens A. Kudubun menjelaskan bahwa Bayan telah memanfaatkan kondisi ketidaktahuan seseorang dari hukum untuk mendapatkan aset hak milik. “Ia telah mengambil dan menguasai aset milik orang lain. Bahkan tanpa izin tertulis dari pemiliknya,” kata Laurens.

Menurutnya, selama Bayan mengakui bahwa bangunan tersebut miliknya. Yayasan Tjoh Djoe Soen Lauw pun berusaha untuk menegakkan keadilan. Ia menyebut yayasan ini tidak ingin kehilangan hak karena kecurangan yang dilakukan Bayan.

Laurens menambahkan, selama ini Bayan telah mengubah bentuk bangunan dengan mengubah izin mendirikan bangunan (IMB) atas nama dia. Padahal secara jelas ia adalah penyewa. “Karena masa sewa sudah habis akhirnya pihak yayasan menarik bangunan itu. Tapi Bayan menolak dan mengaku sudah dibeli. Dia pun memerkarakan hal ini,” terangnya.

Sementara, PH pihak penggugat Felix Reza Taha berniat banding terkait putusan itu. Namun, Felix masih belum memastikan hal tersebut. Karena masih akan berpikir dan berkonsultasi dengan kliennya.

“Tidak masalah, ini masih ada waktu,” tukasnya saat diwawancarai usai jalannya sidang.

Terkait penolakan gugatan itu, pengadilan juga mewajibkan Bayan biaya sewa yang selama 9 tahun ini tidak pernah dibayarkannya. Selain itu ia juga harus mengosongkan ruko tersebut.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia