Sabtu, 25 Jan 2020
radarkediri
icon featured
Politik

Pulang Kampung, ASN Dilarang Pakai Mobil Dinas

02 Juni 2019, 16: 35: 25 WIB | editor : Adi Nugroho

mobil dinas

KHUSUS KEDINASAN: Beberapa mobil plat merah yang terparkir di kantor Pemkab Kediri pada Jumat lalu (31/5). Pemkab melarang penggunaan kendaraan operasional ini untuk mudik Lebaran. (Andhika Attar - radarkediri.id)

Share this          

KEDIRI KABUPATEN - Bupati Kediri Haryanti Sutrisno menegaskan mobil dinas (mobdin) atau plat merah tidak boleh dipergunakan untuk mudik. Bagi yang kedapatan melanggar bakal kena sanksi indisipliner.

Imbuan tersebut ditegaskan Bupati Haryanti dalam Surat Edaran (SE) Nomor 700/1156/418-11/2019. Dalam surat edaran tersebut jelas tertulis, fasilitas dinas boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Seperti halnya kendaraan dinas operasional untuk kegiatan mudik.

“Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan,” tulis Bupati Haryanti dalam surat edaran yang bertanggal 27 Mei 2019 tersebut.

Seperti diketahui, mobdin merupakan fasilitas yang diberikan dalam rangka menunjang aktivitas kedinasan. Peruntukannya pun sudah tertuang dalam aturan kedinasan. Sementara penggunaan kendaraan plat merah untuk mudik sudah jelas bahwa hal tersebut merupakan kepentingan pribadi.

Meskipun begitu, pelarangan mobil dinas untuk mudik tersebut tidak serta merta diminta mengembalikan sementara ke instansi masing-masing. Yang pasti Pemkab Kediri menegaskan bahwa mobil plat merah dilarang untuk mudik saja.

“Terkait sanksi bagi yang kedapatan melanggar nanti disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri Krisna Setiawan kepada Jawa Pos Radar Kediri, kemarin.

Berdasarkan data yang dihimpun koran ini, ada sanksi terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang melanggar kedisiplinan. Mulai dari yang ringan, sedang hingga berat. Tergantung tingkat pelanggaran dan rekam jejak yang bersangkutan.

Untuk sanksi ringan mulai dari teguran lisan, tertulis hingga pernyataan tidak puas secara tertulis. Sementara itu, untuk sanksi sedang terdiri atas penundaan kenaikan gaji dan pangkat, hingga penurunan pangkat selama satu tahun.

Sedangkan sanksi berat adalah penurunan pangkat selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan pangkat hingga pemberhentian dari PNS. Oleh karena itu, pihaknya kembali mengimbau agar tidak menggunakan mobil plat merah untuk mudik.

Seperti diketahui, SE dibuat sebagai tindak lanjut. Yakni surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tanggal 8 Mei 2019 dengan nomor B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia