Jumat, 15 Nov 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Bebas Salah Saji, Pemkab Kediri Pertahankan Predikat WTP

25 Mei 2019, 14: 01: 14 WIB | editor : Adi Nugroho

bupati haryanti

RAIH PENGHARGAAN: Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Harry Purwaka (kiri) memberikan penghargaan WTP kepada Bupati Haryanti di auditorium BPK Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, kemarin (24/5). (Diskominfo Kabupaten Kediri for radarkediri.id)

Share this          

KEDIRI KABUPATEN - Pemkab Kediri kembali dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait pelaporan keuangannya, kemarin. Dalam predikat itu, diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan memberikan opini tentang kewajaran penyajian. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Atas ukiran prestasi tersebut, Bupati Kediri Haryanti Sutrisno menyampaikan, terima kasih dan apresiasi kepada tim BPK yg telah melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangannya. “Saya juga mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran di Pemkab Kediri yang telah bekerja keras dan dapat mewujudkan opini WTP ini,” ungkap Haryanti.

Acara yang diselenggarakan di ruang Auditorium BPK Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Kediri Sulkani. Haryanti dan Sulkani menandatangani berita acara dan menerima laporan hasil pemeriksaan BPK itu.

“Diharapkan predikat ini dapat dipertahankan dalam rangka optimalisasi dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Di mana pada akhirnya bertujuan lebih meningkatkan pelayanan masyarakat,” tuturnya.

Predikat tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Harry Purwaka. Lebih lanjut, pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan atau fraud dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pada proses pemeriksaan ditemukan penyimpangan atau pelanggaran maka harus diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan.

Oleh karena itu, opini yang diberikan dalam WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan. Bukan merupakan jaminan tidak adanya penyimpangan atau pun kemungkinan timbulnya penyimpangan di kemudian hari.

 “Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh BPK diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Baik oleh pihak DPRD maupun kepala daerah,” ujar Harry.

Lebih lanjut, ia berharap, pemkab tidak berhenti pada upaya mengejar opini WTP semata. Justru dengan predikat WTP, seluruh jajaran pemerintah harus bekerja keras. Ini untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

“Kami harap prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan ke depannya,” harap pria berkacamata tersebut.

Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK. Dalam UU Nomor 15/2004 pasal 17 mengamanatkan pada BPK untuk menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan tersebut pada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas. Sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Predikat WTP juga didapatkan tujuh pemda lain yang hadir pada acara tersebut. Yakni Kabupaten Blitar, Gresik, Lumajang, Madiun, Magetan, Pacitan, dan Kota Malang.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia