Jumat, 15 Nov 2019
radarkediri
icon featured
Politik

PPDB SMK Tanpa Zonasi

Perankingan Siswa dari NUN SMP

23 Mei 2019, 10: 54: 49 WIB | editor : Adi Nugroho

PPDB

(Grafis : Nakula Agie Sada - radarkediri.id)

Share this          

NGANJUK–Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMK tanpa sistem zonasi. Karenanya, calon siswa bisa mendaftar ke sekolah di luar zona SMA. Untuk menentukan ranking siswa, panitia di pemprov melihat dari nilai ujian nasional (NUN) SMP.

Kepala Cabdisdik Pemprov Wilayah Kabupaten Nganjuk Edy Sukarno mengatakan, PPDB SMK tanpa sistem zonasi. Sehingga, siswa bebas mendaftar ke sekolah manapun yang menjadi favoritnya. “Tidak ada sistem zonasi,” ujar Edy kepada Jawa Pos Radar Nganjuk.

Berbeda dengan SMA, kata Edy, PPDB di SMK berdasarkan peminatan siswa. Sehingga, mereka memilih sekolah bukan berdasar pertimbangan jarak rumah lagi. “Kalau dibatasi zonasi, mereka bisa kesulitan mencari sekolah,” lanjutnya.

Apalagi, lanjut Edy, SMK di Kabupaten Nganjuk memiliki beberapa program keahlian khusus yang tidak dimiliki sekolah lain. Sehingga, jika diterapkan zonasi akan menyulitkan siswa. “Misalnya ada anak Kertosono mau ke SMK terdekat, tetapi jurusan yang dipilih hanya di ada di SMKN Nganjuk,” tegas mantan kepala cabdisdik wilayah Bojonegoro-Tuban ini.

Dengan sistem tersebut, Edy menerangkan, perankingan siswa di sekolah nanti berdasarkan NUN SMP. Karena itulah, siswa yang memiliki NUN tinggi berpeluang lebih besar di sebuah sekolah.

Untuk diketahui, total daya tampung SMKN di Kabupaten Nganjuk sebanyak 3.636 siswa. Dari delapan lembaga, pagu terbesar terdapat di SMKN 1 Nganjuk dengan 540 siswa. Sedangkan daya tampung terendah ada di SMKN 2 Bagor sebanyak 360 siswa.

Bagaimana dengan kuota siswa luar daerah? Edy mengungkapkan, cabdisdik memberi peluang kepada calon siswa dari luar Kabupaten Nganjuk. Setiap sekolah menyediakan kuota sebesar lima persen.

Dia menegaskan, seleksi siswa luar daerah juga ditentukan lewat NUN. Karena menggunakan sistem online dari pemprov, perankingan nanti akan dilakukan panitia PPDB di provinsi.

Lebih jauh dia menjelaskan, pada prinsipnya cabdisdik tidak ingin mempersulit siswa mendapatkan sekolah. Makanya, selama masih mengikuti aturan, sekolah akan terbuka menerima siswa. “Kecuali memaksa untuk bisa diterima di sekolah tertentu,” pungkasnya.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia